-->

Latest Post


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Penerimaan Polri Tahun Anggaran 2021 telah dibuka untuk Akpol, Bintara dan Tamtama. Peserta yang hendak masuk dapat mendaftarkan dirinya melalui website resmi yakni www.penerimaan.polri.go.id.


Untuk di Polda Sumbar, kemarin siang telah diawali dengan pelaksanaan pembacaan sumpah serta penandatanganan pakta integritas, Selasa (13/4) di Mapolda Sumbar yang dipimpin oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH.


Dalam hal tersebut, Kapolda didampingi Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol K. Rahmadi, MH, Karo SDM Polda Sumbar Kombes Pol Defrian Donimando, S.Ik, Pejabat Utama, para Pengawas seleksi penerimaan Polri. 


Diketahui, sistem penerimaan Polri TA. dilakukan dengan "Clean and Clear". Prinsipnya BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis).


Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri T.A. 2021 ini akan diawasi oleh beberapa pengawas, diantaranya internal dan eksternal. 


"Pengawas internal Polri yaitu Itwasda dan Bidpropam," kata Irjen Pol Toni Harmanto dihadapan peserta, panitia, wali peserta, pengawas internal dan pengawas eksternal. 


Selain itu, Polda Sumbar juga menggandeng pengawas eksternal diantaranya Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumbar, Himpunan Psikologi Wilayah Sumbar, Diknas Prov. Sumbar, FIK UNP, dan Kerapatan Adat Nagari Nan Salapan Suku Nagari Padang.


"Dengan dilakukan pengawasan secara internal dan eksternal agar tercapainya tujuan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis,"ujarnya.(bhps)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Penerimaan Polri untuk Tahun Anggaran 2021 telah dimulai secara serentak. Tahapan pelaksanaannya kali ini adalah penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh panitia, peserta dan orang tua (wali).


Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa seleksi penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis. 


Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH memimpin jalannya pembacaan sumpah dan penandatanganan pakta integritas yang diikuti oleh calon peserta, panitia serta orang tua peserta, Selasa (13/4) di Mapolda Sumbar. 


Pelaksanaannya juga melalui zoom meeting, yang diikuti oleh masing-masing peserta di Polres-polres yang dekat dengan tempat tinggal peserta.  


Kapolda mengatakan, kepada panitia, peserta dan orang tua peserta seleksi mempunyai komitmen yang sama untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. 


"Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri," ucap Irjen Pol Toni Harmanto. 


Dikatakan, diketahui bersama bahwa sumber daya manusia Polri merupakan salah satu unsur utama organisasi Polri dalam menentukan tegak berdirinya organisasi dan profesionalisme Polri, sehingga SDM Polri harus dikelola dengan baik. 


"Pengelolaan SDM Polri harus bersih, jujur dan berkeadilan mulai dari hulu pada tahap rekrutmen sampai hilir saat pengakhiran dinas dengan menerapkan merit system yang didasarkan pada kapabilitas, kompetensi, komitmen dan integritas yang tinggi," ujar Kapolda.


Dalam mencapai tujuan Polri yang profesional, modern dan terpercaya prinsip rekrutmen anggota Polri terpadu, Kapolda menyebut bahwa pihaknya mengutamakan asas “Clean and Clear”. 


"Oleh sebab itu prinsip “BETAH” Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis harus benar-benar dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan karakter sdm polri yang unggul dan kompetitif," pungkasnya. 


Untuk pendaftar yang terverifikasi di Polda Sumbar diketahui sebanyak 4.424 orang, yang terdiri dari 3.663 orang pria dan 761 orang wanita dengan rincian sebagai berikut:


Bintara Polisi Tugas Umum sebanyak 3.979 orang (pria sebanyak 3.220 orang dan wanita sebanyak 760 orang); 


Bintara Kompetensi Khusus terdiri dari: 

- Bintara TI sebanyak : 116 orang; 

- Bintara Bidan sebanyak : 1 orang; 

- Bintara Rekpro (Rekrutmen Pro Aktif) sebanyak : 7 orang (pria sebanyak 6 orang dan wanita sebanyak 1 orang); 


Tamtama Brimob sebanyak : 274 orang; 

Tamtama Polair sebanyak : 47 orang.(bhps)


SUMBAR - MEDIAPORTALANDA -  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (TNI) Doni Monardo melakukan kunjungan kerja ke Pantai Kata, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (14/4/2021) sore.


Kedatangan Doni Monardo dan rombongan disambut oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dengan didampingi Forkopimda,  Pjs Sekda Sumbar Benni Warlis, Asisten III Nasir Ahmad, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Erman Rahman dan jajarannya serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Kepala BNPB Doni Monardo menyebutkan, kedatanganya ke Sumbar antara lain untuk evaluasi penanganan Covid-19 di Sumbar dan mengajak seluruh komponen baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya agar dalam upaya mempersiapkan diri bersama menghadapi potensi bencana alam di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat.


"Kesadaran masyarakat ini bisa menjadi langkah yang baik dalam upaya pencegahan, untuk lebih siap mengantisipasi bencana abrasi ataupun tsunami," kata Doni Monardo.


Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dari pemerintah daerah hingga masyarakat sangat penting.


Selain itu ia juga meminta seluruh perantau Minang agar tidak pulang kampung untuk sementara waktu. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.


Melalui surat edaran ini, pemerintah tegas melarang masyarakat melakukan kegiatan mudik lebaran tahun ini demi mencegah penularan virus corona Covid-19.


“Jadi keputusan pemerintah pusat, mudik dan pulang kampung dilarang. Bagi perantau untuk bersabar dulu ya !!. Covid-19 belum  habis, masih ada, jadi berharap untuk bersabar," ucapnya.


Doni mengatakan, berkaca dari lebaran tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kasus saat dilakukannya aktivitas pulang kampung. Oleh karena itu ia berharap perantau lebaran secara virtual dan bersilaturahmi dengan memanfaatkan teknologi.


“Jadi masyarakat yang ada di rantau. Jangan pulang kampung dulu. Karena risikonya, setelah lebaran maka kasus Covid-19 meningkat, rumah sakit penuh, dokter pun terdampak Covid-19,” ungkap Doni.


Ia menambahkan tidak sedikit dokter dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam perawatan akhirnya pun terpapar. Bahkan tidak sedikit juga yang meninggal dunia.


“Jadi kalau kita sayang kepada bangsa kita, sayang kepada keluarga kita, sayang kepada dokter yang berjuang untuk kemanusiaan. Maka bersabar, jangan pulang kampung," sebutnya.


Selanjutnya, pemerintah juga telah menetapkan aturan terkait larangan pengoperasian seluruh moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api pada 6-17 Mei 2021. Larangan aktivitas mudik atau pulang kampung tersebut diberlakukan saat lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah. (**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.