Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Polda Sumatera Barat (Sumbar) akan mendirikan sebanyak 10 pos penyekatan di wilayah perbatasan. Pos penyekatan tersebut disiapkan untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat yang melakukan aktivitas mudik lebaran 1442 Hijriah. 

"Rapat ini menyikapi kesiapan pengamanan Idul Fitri dan larangan mudik. Makanya pemahaman ini perlu disamakan dahulu dengan instansi lain," kata Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH didampingi Kabid Humas Kombes Pol Satake Bayu Setianto, S.Ik usai rapat. 

Dikatakan, bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan untuk larangan mudik lebaran. Untuk itu, pihaknya dalam hal ini akan mengambil langkah-langkah teknis yang telah dipersiapkan. 

Salah satunya adalah, langkah persiapan yang diambil tidak jauh berbeda pada tahun sebelumnya. Seperti upaya penyekatan di wilayah perbatasan Sumbar dengan provinsi tetangga. 

"Siang ini saya meminta pak Gubernur untuk memimpin rapat dengan Bupati dan Wali Kota. Supaya informasi ini bisa dimengerti dan sosialisasi kegiatan pengamanan Idul Fitri dan larangan mudik dapat tersosialisasikan," ujarnya. 

Dijelaskan, bahwa trend perkembangan Covid-19 saat ini assessment untuk wilayah Sumbar nomor empat tertinggi. Begitupun untuk penambahan kasus positif terus terjadi. 

"Ini upaya untuk pengamanan Idul Fitri sekaligus untuk mencegah penyebaran covid-19," ujar jenderal bintang dua tersebut. 

Sementara, Kabid Humas Polda Kombes Pol Satake Bayu menerengkan, 10 pos penyekatan ini dilakukan pada tujuh wilayah Polres. Pos penyekatan akan menjaga pintu masuk darat wilayah Sumbar. 

"Perbatasan antara provinsi Jambi, Riau, Bengkulu hingga Sumut. Nanti setiap pos ditempatkan personel dibantu instansi lainnya," tutur Kabid Humas Polda Sumbar. 

Kombes Pol Satake Bayu menegaskan,  pihaknya juga mengantisipasi jalur alternatif atau jalur tikus yang mungkin dimanfaatkan para pemudik. Personel akan disiapkan di jalur alternatif tersebut. 

"Terutama di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota banyak jalur tikus, personel akan kami siagakan juga," tuturnya. 

Berikut Sebaran Pos Penyekatan Pemudik di Wilayah Sumbar

Polres Pasaman 

1. Pos Sekat Muaro Cubadak, Kecamatan Rao perbatasan dengan Sumatra Utara. 

2. Pos Sekat Mapattunggul, Kecamatan Mapat Tunggul berbatasan dengan Provinsi Riau. 

Polres Pasaman Barat 

3. Pos Sekat Provinsi (Kampung Baru, Nagari Bantahan, Kecamatan Rabat). 

Polres Limapuluh Kota

4. Pos Sekat Pangkalan berbatasan dengan Provinsi Riau. 

Polres Pesisir Selatan

5. Pos Sekat Silaut, Kecamatan Silaut berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko. 

6. Pos Sekat Sako, Kecamatan Rahul Tapan berbatasan dengan Provinsi Jambi, Kabupaten kota Madya Sungai Penuh Kerinci. 

Polres Sijunjung

7. Pos Sekat JTO Kamang perbatasan dengan Provinsi Riau. 

Polres Dharmasraya

8. Pos Sekat Simalidu berbatasan dengan Provinsi Jambi. 

9. Pos Sekat Sungai Rumbai berbatasan dengan Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. 

Polres Solok Selatan

10. Pos Sekat Provinsi Kubang Gajah Perbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.(bhps)

JAKARATA  - MEDIAPORTALANDA - Bhayangkari dan PT Grab Teknologi Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait dengan digitalisasi pasar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Bhayangkari di seluruh Indonesia.

Nota Kesepahaman ini langsung ditandatangani oleh Ketua Umum Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo dan Managing Director Grab, Neneng Goenadi di Wisma Kemala Bhayangkari, pada 20 April 2021, dengan menerapkan 

protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan.

MoU ini juga sekaligus memperingati momentum Hari Kartini, yang dimana hal itu sebagai bentuk nyata aktualisasi diri perempuan Indonesia berkiprah dalam dunia usaha tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan, isteri dan ibu.

Sementara itu, Juliati mengatakan bahwa peran UMKM yang sangat membantu kebangkitan perekonomian di Indonesia terlebih dalam masa pandemi Covid-19 ini, tak terkecuali para UMKM Bhayangkari. 

"Menjawab kebutuhan digitalisasi pasar inilah awal dari inisiasi dijalinnya kerjasama antara Bhayangkari dan Grab," kata Juliati dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (22/4).

Adapun, jumlah UMKM Bhayangkari sebanyak kurang lebih 2.600 pelaku usaha yang tesebar di seluruh Indonesia. Dengan begitu, akan sangat membantu mereka melakukan penetrasi ke pasar yang lebih luas dan beragam melalui aplikasi Grab.

Dalam kesempatan yang sama, Neneng menyampaikan bahwa sinergi dukungan Grab untuk 

pelaku UMKM Bhayangkari. Kemudian, selain mendorong pelaku usaha mahir memasuki pasar digital, kerjasama ini akan memberikan pelatihan untuk para pelaku UMKM Bhayangkari.

"Yang berkesinambungan dalam upaya memberikan edukasi yang relevan bagi mereka dalam menjalankan usahanya," ujarnya. (bhps)

MEDIAPORTALANDA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kepolisian yang diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial. Adapun jumlah uang yang didapatkan atas hasil pemerasan tersebut berjumlah fantastis yakni mencapai Rp 1,5 miliar.

“Sepanjang hari ini, 21 April 2021, KPK diwarnai dengan isu dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Penyidik asal Polri kepada Walikota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Janji yang disampaikan oleh Penyidik itu pun terdengar klasik, yaitu menghentikan perkaranya,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Rabu (21/4).

Kurnia lantas mengkritisi kebijakan Pimpinan KPK era Firli Bahuri dalam menangani sebuah perkara. Menurutnya, KPK kerap kali menyembunyikan nama tersangka dengan alasan menunggu penangkapan atau penahanan.

Selain perkara lelang jabatan di Tanjung Balai, sebelumnya juga terdapat model penanganan serupa, seperti dalam dugaan suap pajak dan korupsi pembangunan gereja di Mimika Papua. Merujuk pada UU KPK, pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi lembaga antirasuah untuk menutup-nutupi nama tersangka saat proses penanganan perkara sudah masuk dalam proses penyidikan.

“Pasal 44 ayat (1) UU KPK sudah jelas menyebutkan bahwa dalam fase penyelidikan KPK sudah mencari bukti permulaan yang cukup. Hal itu menandakan, tatkala perkara sudah naik pada tingkat penyidikan, maka dengan sendirinya sudah ada penetapan tersangka,” tegas Kurnia.

“Dengan melakukan hal ini secara terus menerus maka KPK telah melanggar Pasal 5 UU KPK perihal asas kepentingan umum, keterbukaan, dan akuntabilitas lembaga,” imbuhnya.

Kurnia menyampaikan, jika dugaan pemerasan oleh penyidik asal institusi Polri itu benar, maka penyidik tersebut mesti dijerat dengan dua Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni kombinasi Pasal 12 huruf e tentang tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum.

“Tentu ketika dua kombinasi pasal itu disematkan kepada pelaku, ICW berharap Penyidik asal Polri yang melakukan kejahatan itu dihukum maksimal seumur hidup,” pinta Kurnia.

Peristiwa ini seperti bukan kali pertama terjadi di lembaga antirasuah. Sebelumnya pada 2006 silam, seorang Penyidik KPK bernama Suparman juga melakukan hal serupa. Kala itu, Suparman terbukti memeras seorang saksi dan menerima uang sebesar Rp 413 juta.

“Akibat perbuatannya, Suparman kemudian diganjar hukuman 8 tahun penjara. Sangat disayangkan, lembaga antikorupsi yang seharusnya menjadi contoh dan trigger mechanism bagi penegak hukum lain justru saat ini menjadi sumber permasalahan,” beber Kurnia.

Oleh karena itu, Kurnia meminta Kedeputian Penindakan KPK dan Dewan Pengawas segera menindaklanjuti dugaan pemerasan, dengan melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut atas tindakan Penyidik asal Polri itu.

“Jika kemudian tindakan pemerasan itu terbukti, maka KPK harus memproses hukum penyidik itu serta Polri juga mesti memecat yang bersangkutan dari anggota Korps Bhayangkara,” urai Kurnia.

Terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan penyidik KPK asal institusi Polri kepada Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial.

“Terkait pemberitaan tentang penyidik Kepolisian yang bertugas di KPK diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, perlu kami sampaikan, kami memastikan memegang prinsip zero tolerance,” tegas Firli.

Jenderal polisi bintang tiga ini menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Dia menyebut, saat ini KPK melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana dimaksud, dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan lainnya.

“Hasil penyelidikan, akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara segera di forum ekpose pimpinan. Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan,” ujar Firli.

Pengusutan ini bekerjasama dengan Divisi Propam Polri. Oknum penyidik itu diduga berinisial AKP SR. “Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK AKP SR hari Selasa (20/4) dan telah diamankan di Divisi Propam Polri,” ucap Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.

Ferdy menyampaikan, penyidik polisi yang bertugas di KPK itu saat ini masih dalam pemeriksaan. Tetapi tetap berkoordinasi dengan Polri. “Selanjutnya, penyidikan kasus tersebut dilakukan oleh KPK, namun demikian tetap berkoordinasi dengan Propam Polri,” ucap Sambo menandaskan.(**)

Sumber : jawapos.com