-->

Latest Post


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Papua, Kamis, 27 Mei 2021.



Dikesempatan itu, Kapolri mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI- Polri serta masyarakat yang turut serta menjaga keamanan Bumi Cendrawasih.

"Tujuan kunjungan saya dengan Panglima ke Papua untuk melihat langsung situasi keamanan. Berdasarkan kalender kamtibmas ada beberapa agenda penting yang dilaksanakan di Papua seperti PON ke XX dan Papernas XVI 2021 sebagainya yang membutuhkan situasi kamtibmas yang aman juga nyaman," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (27/5/2021).


Terkait agenda PON dan Peparnas, Sigit mengaku dirinya dan Panglima TNI telah menyiapkan strategi pengamanan dengan melibatkan stakeholders lainnya seperti Pemprov, tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat.


Lebih lanjut, mantan Kabareskrim Polri ini menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang fokus dalam pembangunan Papua, baik infrastruktur, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.


"Bapak presiden telah memberikan perhatian khusus kepada Papua agar melakukan percepatan pembangunan seperti daerah-daerah lainnya," ungkapnya.


Upaya ini, lanjut dia, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.


Mantan Kapolda Banten ini pun menbeberkan beberapa pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah yakni beberapa pembangunan jembatan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI dan Papua Nugini, Bandara, Pelabuhan dan Pasar.


Sedangkan pembangunan infrastruktur lainnya yang akan dilanjutkan yakni Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua Barat dan Papua, membentang dari Sorong hingga Merauke dengan panjang 4.330,07 KM.


Kemudian pembangunan Palapa Ring yang menjangkau 51 Kabupaten/Kota, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, pembangunan jalan perbatasan RI-Papua Nugini, Pembangunan Stadion Lukas Enembe dan lainnya.


Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membangun SDM unggul Papua yakni dari segi ekonomi dilakukan pendampingan terhadap UMKM, pengembangan masyarakat berbasis desa, pembangunan bibit babi unggul melalui inseminasi buatan.


Dari segi pendidikan, pemerintah membangun rumah untuk guru, asrama untuk pelajar dan mahasiswa serta memberikan bantuan rehabilitasi infrastruktur sekolah.


Dari segi kesehatan, membangun gedung poliklinik di RSUD Jayapura, program pengobatan gratis dan pelayanan pengendalian penyakit malaria.


"Pembangunan yang sedang berjalan ini harus didukung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang tentunya menjadi tanggungjawab seluruh pihak dan masyarakat Papua," ungkap jenderal bintang empat ini. 


Menurut Sigit, saat ini ada beberapa permasalahan yang membuat program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua terhambat. Salah satunya adalah belum tersosialisasi upaya pemerintah tersebut.


"Berkaitan dengan itu Bapak Presiden berharap agar penyelesaian masalah tersebut dilakukan melalui tatap muka dan dialog dengan memperhatikan adat istiadat, serta frekuensi yang sama sehingga menjadi dasar dalam membangun Papua," ucapnya.


Oleh karena itu, Sigit mengaku dirinya bersama Panglima TNI saat ini datang langsung untuk melakukan tatap muka dan dialog bersama tokoh agama, adat dan masyakarat guna mendapat dukungan dan masukan untuk menyelesaikan segala permasalahan.


"Harapan saya dengan adanya dialog ini, masyarakat Papua dapat berperan aktif dan secara bersama-sama menjaga stabilitas keamanan untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Papua yang unggul, serta mampu mengelola sumber daya alam secara maksimal sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat Papua," tutup mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini.


(bhps)


PADANG - MEDIAPORTALANDA - Ditengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat, Polda Sumbar kembali mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) guna membahas secara bersama-sama dalam mengendalikan Covid-19, Kamis (27/5) di Mapolda Sumbar.


Kegiatan FGD kali ini, bertemakan tentang peran Ulama dan Organisasi Keagamaan bersama unsur Aparatur Pemerintah dalam rangka Pengendalian Pandemi Covid-19 di wilayah Prov. Sumbar.


Selain Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, juga hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Wagub Sumbar Audy Joinaldi, Danrem 032 WBR Brigjen TNI Arief Gajah Mada, dan para tokoh ulama serta organisasi keagamaan di Sumbar.

Kapolda menyebut, diketahui bersama bahwa sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, di Provinsi Sumatera Barat telah terkonfirmasi positif sebanyak 43.012 orang, sembuh sebanyak 39.071 orang, meninggal dunia sebanyak 952 orang dengan positivity rate sebesar 9,40%. 


Kemudian jika dilihat berdasarkan zonasi covid-19 per Kabupaten/Kota periode tanggal 23 – 29 Mei 2021 terdapat 1 Kabupaten yang berada di zona merah yaitu Kabupaten Agam, 13 Kabupaten/Kota berada di zona orange yaitu Kab. Pasaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, 5 Kabupaten/Kota lainnya berada pada zona kuning yaitu Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Kep. Mentawai.


“Dinamika perkembangan penyebaran Covid-19 tersebut tentu harus menjadi perhatian kita bersama apalagi pada akhir – akhir ini kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dirasa makin minim,” ujar Irjen Pol Toni. 


Berdasarkan aplikasi Sipelada Provinsi Sumbar kata Kapolda, sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 telah ditemukan pelanggaran subjek perorangan sebanyak 115.796 orang, pelaku usaha sebanyak 2.001, penyelenggara kegiatan sebanyak 565, sanksi sosial sebanyak 111.049 kali dan denda admistratif sebesar Rp.157.400.000,-. 


“Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan FGD dengan melibatkan ulama dan organisasi keagamaan. Diharapakan kegiatan ini nantinya dapat memberikan suatu masukan untuk menjawab langkah-langkah yang kita tempuh dalam menangani pandemi Covid-19,” ucap Irjen Pol Toni.


Dikatakan, pihaknya sangat menyadari betul, Provinsi Sumatera Barat memiliki karakterisitik yang berbeda dengan daerah lain. Dimana masyarakat Sumbar memegang erat falsafat adat minangkabau yaitu “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Dimana peran ulama dan tokoh keagamaan memiliki peran sentral dan dihormati di tengah - tengah masyarakat. 


“Ulama dan tokoh keagamaan diharapkan mengambil peran dalam membantu pemerintah daerah dalam rangka mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya Covid-19 dan pentingnya penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.


Dalam sambutannya yang dihadiri para tokoh ulama tersebut, Kapolda menyampaikan yakni membangun dan mendorong Nagari Tageh yang memiliki 11 kriteria ketagehan. Para Bhabinkamtibmas berperan membantu Dinkes sebagai tracer Covid 19.


“Alim ulama merangkul dan mendorong tokoh pemuda, tokoh adat untuk memberikan edukasi dan kepatuhan dengan mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol Covid-19,” ujar Kapolda.


Kemudian katanya, upaya revisi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap sanksi yang lebih memiliki efek deterence sebagai pedoman penerapan adaptasi kebiasaan baru.


“Tetap melakukan Ops Yustisi bersama Satpol PP guna menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” ungkapnya.


Dalam diskusi yang berlangsung dengan protokol kesehatan tersebut, diketahui seluruh tokoh ulama yang hadir ini sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-1di Sumbar. 


(bhps)


BUKITTINGI -  MEDIAPORTALANDA - 27 Mei 2021 -  Air tidak berekening Non Revenue Water (NRW) adalah selisih antara volume air yang diproduksi dengan volume air yang direkeningkan. Pengendalian NRW akan memberi pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dari segi operasional dan finansial.


Kehilangan air merupakan salah satu masalah yang dialami oleh berbagai PDAM di Indonesia. Besarnya kerugian finansial akibat kehilangan air menjadi alasan kuat dilakukannya berbagai cara untuk menurunkan angka kehilangan air.


Begitu pentingnya pengendalian atas kehilangan air terutama air tak berekening NRW di semua PDAM,  pagi ini, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal  langsung membuka Pelatihan Pengenalan NRW dan Maintenance DMA, di Santika Hotel Bukittinggi.


Salah satu target Perumda Air Minum Kota Padang adalah penurunan NRW, maka melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia sebagai pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaaan produktivitas dan aktivitas di perusahaan khususnya Perumda Air Minum Kota Padang.


Dalam sambutannya, Dirut mengatakan Kehilangan air baik fisik maupun non fisik harus ditangani, dalam pelatihan inilah diajarkan metode-metode dan cara penerapannya dilapangan nantinya.


Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik, Andri Satria mengatakan, "kehilangan air satu tetes pun sangat  berpengaruh, harus dideteksi segera dan ditangani," katanya.


Pembentukan tim pengendalian tingkat kehilangan air, perencanaan program, pembentukkan District Metering Area (DMA) merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menurunkan tingkat kehilangan air yang tinggi.


Selain menghadirkan pakar NRW dari dalam seperti, Tommy Wirawan, ST (Manager Distribusi), dan Jamaris, Amd (Asmen Analisa Jaringan), di pelatihan ini, Perumda Air Minum Kota Padang juga mendatangkan instruktur dari Palyja, yaitu Suwito, ST, MM, yang juga merupakan mantan Manager NRW PDAM Kota Malang. (**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.