-->

Latest Post


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menerbitkan izin pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2 tahun 2021. Kendati begitu, kompetisi tersebut nantinya harus diselenggarakan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) penanganan Covid-19 yang disiplin dan ketat.


Sigit menjelaskan, meskipun izin kompetisi tersebut diberikan, namun seluruh pihak harus tetap mengutamakan azas Salus Populi Supreme Lex Esto atau keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi. Sehingga tidak terjadi penyebaran virus corona. 


"Karena itu dari hasil diskusi kami memutuskan memberikan izin keramaian dengan catatan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).


Menurut Sigit, pihak kepolisian bakal melakukan pengawasan dan evaluasi berkala saat nanti bergulirnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu. Pasalnya, apabila di perjalanannya ditemukan pelanggaran maka aparat tak segan untuk memberikan sanksi yang pastinya akan menyangkut dari pertandingan itu sendiri. 


"Kegiatan akan kami evaluasi sehingga pelanggaran prokes berpengaruh terhadap proses pelaksanaan liga," ujar Sigit.


Disisi lain, Sigit menyebut, izin Liga 1 dan Liga 2 dikeluarkan lantaran dalam evaluasi pelaksanaan Piala Menpora dinilai cukup berjalan dengan baik. Meskipun, diakui Sigit, di akhir-akhir masih terdapat adanya sedikit pelanggaran yakni konvoi sekelompok suporter usai kompetisi tersebut. 


Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, seluruh pihak penyelenggara harus memastikan peristiwa konvoi suporter sepak bola tidak akan kembali terulang di pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2. 


"Maka penyelenggaran liga sepak bola beberapa waktu lalu tentu menjadi bagian dari evaluasi kami. Beberapa waktu lalu penyelenggaraan sudah cukup bagus, tapi yqng kami sayangkan masih terjadi arak-arakan di akhir pertandingan yang potensial menimbulkan klaster Covid-19," ucap Sigit.


Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali memastikan terkait dengan pelaksanaan Liga 1 dan Liga 2 seluruh terkait bakal berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. 


Salah satunya, kata Zainudin, pelaksanaan pertandingan bakal dilaksanakan terpusat di Pulau Jawa yang angka penyebaran virus coronanya rendah atau dikategorikan sebagai zona hijau.


"Semua pertandingan dipusatkan di Pulau Jawa dengan beberapa klaster. Dari penjelasan itu kami merasa apa yang sudah direncanakan dan dipaparkan saat rapat koordinasi sudah siap kami rekomendasikan kepada Bapak Kapolri umtuk permohonan izin keramaian. Itulah mengapa sore hari ini saya datang memenuhi undangan beliau," tutup Zainudin. (bhps)


NTB - MEDIAPORTALANDA - Peran media massa dalam membangun daerah sangat penting. Oleh karena itu, kekompakan dan kerjasama yang baik diantara organisasi pers sangat dibutuhkan, selain sebagai cara bertahan di industri media. 


"Ada tradisi media yang sangat baik yaitu berbagi informasi. Kerjasama dan kolaborasi antar organisasi pers akan mendukung kemajuan pembangunan daerah", sebut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam kegiatan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) NTB di Hotel Lombok Plaza, Senin (31/05). 

Dikatakan Gubernur, pengurus JMSI NTB yang sebagian besar adalah para senior pers NTB dapat menularkan tradisi tersebut kepada generasi muda pers NTB. Kekompakan dalam menyebarluaskan keberhasilan NTB sangat diperlukan karena media juga memiliki peran besar untuk kemajuan. 


Tak hanya itu, dinamika media siber juga memerlukan strategi agar mampu bertahan. Seperti dikatakan Gubernur, analisa ahli soal kemampuan bisnis untuk bertahan makin pendek. Oleh karena itu, Gubernur berharap organisasi media pers dapat menjalin kerjasama intens sehingga eksistensi media diupayakan dengan peningkatan kompetensi dan kerjasama dengan semua pihak. 


"Semoga para senior yang ada di JMSI ini bisa berbagi pengalaman bagaimana mengelola informasi dan perusahaan media di era siber seperti sekarang", harap Gubernur. 


Ketua JMSI NTB, Boy Mashudi mengatakan, anggota mereka tetap didorong untuk memiliki kualifikasi  Dewan Pers dan bekerjasama dengan organisasi pers lainnya. 


"Kami juga menulis kritik tidak hanya informasi. Tapi kritik yang mencari jalan keluar", jelas Boy. 


Sementara itu, Kepala BIN Daerah NTB, Wahyudi Adisiswanto mengatakan, pers memiliki peran yang kurang lebih sama dengan personel intelijen. Seluruh informasi terkait dinamika daerah harus dikelola dan diberitahukan kepada masyarakat. Dalam era informasi, lanjut Kabinda,  terlebih era siber dan digital, informasi dapat menyebarluas dalam hitungan detik terlepas dari konten informasi baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, organisasi pers juga harus memiliki pemahaman terkait kepentingan yang lebih besar. 


Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, DR Najamuddin Amy mengatakan, silaturahmi pemerintah daerah dengan rekan pers sebenarnya sering dilakukan tidak hanya di acara formal. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kesepahaman dan kerjasama dalam berkontribusi membangun daerah. 


"Silaturahmi dengan pers setiap waktu dilakukan. Dipendopo, kantor atau bahkan Gubernur datang mengunjungi rumah para jurnalis", sebut Najam. 


Ia juga mengapresiasi kerja pers selama ini yang dinilai baik. (*)


JAKARTA  - MEDIAPORTALANDA -  Masyarakat internasional diajak untuk terus memberikan dukungan pada proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea. Sementara pihak-pihak yang berusaha mempertahankan dominasi di kawasan diminta untuk menghentikan provokasi. 


Demikian antara lain disampaikan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, saat berbicara dalam Konferensi Komite Asia-Pasifik untuk Reunifikasi Damai Korea (APRCPRK) yang diselenggarakan secara virtual, Senin (31/5). 

Rachma  juga merupakan pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia Korea (PPIK) mengingatkan kembali pada hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 yang antara lain menekankan arti penting hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence).


“Kita percaya dan sepakat bahwa persatuan di antara bangsa Korea adalah masalah yang sejatinya dapat diselesaikan secara independen oleh bangsa Korea sendiri,” ujar Rachma merupakan salah seorang ketua organisasi ketika didirikan pada 12 April 2012 itu. 


Sebagai sahabat, sambungnya, kewajiban APRCPRK adalah memastikan bahwa bangsa Korea mendapatkan hak untuk menentukan perdamaian dan persatuan tanpa campur tangan dan rasa permusuhan dari negara-negara lain tetap ingin mempertahankan dominasi di kawasan.


“Adalah kewajiban kita untuk mengingatkan pihak-pihak lain nan selalu berteriak tentang perdamaian di Semenanjung Korea namun sebetulnya tengah berusaha untuk memperpanjang situasi konflik,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI itu.


Rachma mengatakan, Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara sejak lama berusaha untuk mengaplikasikan prinsip hidup berdampingan secara damai sambil terus melakukan pembicaraan dan berbagai upaya menuju reunifikasi damai. 


“Namun, ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan perdamaian dan reunifikasi di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang terus mengganggu dan merusak nuansa perdamaian dalam beberapa tahun belakangan ini telah kita saksikan,” demikian Rachmawati.


Dalam pertemuan yang dipimpin salah seorang Ketua APRCPRK, Robert Woods, itu, Sekjen PPIK Teguh Santosa ditunjuk sebagai Direktur Biro Informasi Publik APRCPRK. 


Biro Informasi Publik APRCPRK itu juga diperkuat Pemimpin Redaksi "Gorka Express" Nepal, Rajan Karki; Perwakilan Perhimpunan Persahabatan Australia-Korea di Melbourne, Christian Popovic; dan Ketua Perhimpunan Persahabatan Selandia Baru-Korea, Tim Beal. []

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.