-->

Latest Post

SUMSEL – MEDIAPORTALANDA - Pergantian pengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (Sum-Sel) yang dilakukan oleh Ketua PWI Lahat beberapa waktu lalu, terhadap tiga (3) orang pengurus yang diduga tidak sesuai dengan PD PRT memasuki babak baru.


Pasalnya, tiga orang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat, yang digeser yakni, Robiansyah, SE selaku Sekretaris PWI Lahat, Ariel ST selaku Bendahara PWI Lahat, dan Sudarman selaku Wakil Bidang Organisasi PWI cabang Kabupaten Lahat.


"Entah, atas dasar apa, tiba-tiba kami digeser secara langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Lahat, berdasarkan hasil rapat Pleno PWI Sumsel atas dasar hasil rapat Pleno PWI cabang Kabupaten Lahat," kata Robiansyah, SE, pada Minggu (08/08/2021).


Dijelaskannya, sekira tanggal 10 Juli 2021 dirinya bersama Tim Motor sedang melakukan Tour ke Kota Pagar Alam, tidak lama sampai di Pagar Alam, tiba tiba ditelpon oleh Pengurus untuk ikut Rapat.


"Saya sampaikan, mohon maaf karena saat ini saya masih bersama Team Motor dan lagi Tour ke Kota Pagar Alam jadi tidak bisa ikut. Anehnya lagi, saya selaku Sekretaris tidak tahu agenda rapat tersebut. Sekiranya saya tahu, maka saya akan menyesuaikan dengan agenda lainnya. Ternyata, kesempatan itu tetap saja rapat dilakukan. Mengejutkan, usai rapat bberapa hari itu, tiba tiba saya mendapat informasi, bahwa saya sudah digantikan termasuk dua pengurus lainnya," tukas wartawan SN ini.


Intinya, diakui Robiansyah, pergantian yang dilakukan oleh Ketua PWI Lahat akan diterima, bila sesuai dengan PD PRT PWI Lahat. Yang isi dalam PD PRT PWI disebutkan bahwa jika salah satu yang harus dipenuhi seharusnya pergantian tersebut, ada surat Pemberitahuan diberikan kepada yang bersangkutan. Lagian ditegaskan Pleno yang dilakukan tanpa didasari PD PRT PWI jelas tidak sah, dan bertentangan dengan aturan yang ada.


Sementara, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar dibincangi membenarkan, bahwasannya dirinya mengetahui adanya pergantian tiga (3) pengurus PWI cabang Kabupaten Lahat.


Pria yang akrab disapa Firkom ini mengatakan, silakan layangkan surat saja. Nanti, surat tersebut akan dipelajari dan memang diperlukan, Ketua PWI Lahat akan dipanggil guna membahas persoalan yang ada.


"Silakan layangkan surat, sehingga, akan kita pelajari, dan apabila tidak sesuai dengan PD PRT PWI, maka tidak menutup kemungkinan Ketua PWI Lahat akan kita panggil guna menanyakan persoalan pergantian ketiga pengurus PWI Lahat," terang Ketua PWI Provinsi Sumsel.


Terpisah, Ilham Bintang selaku Dewan Kehormatan PWI Pusat dikonfirmasi menyarankan, terkait persoalan yang ada, agar dapat segera bersurat. Setelah, surat keluhan terhadap pergeseran yang dilakukan oleh Ketua PWI Lahat akan dipelajari.


"Apalagi yang menyangkut soal pergeseran tiga pengurus PWI Lahat yang tidak ikuti aturan PD PRT PWI. Namun, yang jelas layangkan surat agar kami bisa mengetahui, alasan, kesalahan, dan maksudnya apa sehingga Ketua PWI Lahat tanpa diketahuai oleh yang bersangkutan tiba tiba melakukan pergeseran jabatan," tanya Ilham Bintang.


Kurnati selaku Dewan Kehormatan PWI Pusat mengakui, dalam situasi saat ini kurang pas. Karena, perjalanan pengurus PWI Lahat sudah berjalan dua tahun dan baik baik saja.


"Saya sudah menghubungi Firdaus selaku Ketua PWI Provinsi Sumsel, sudah saya sampaikan bahwasannya alangkah baiknya kita carikan jalan keluarnya. Tujuannya, agar tidak menimbulkan perpecahan antara PWI Lahat. Rencana akan kita panggil semua baik Ketua PWI Lahat, Ketua PWI Sumsel dan Pengurus PWI yang namanya diganti. Jangan hanya mendengar sepihak Ketua PWI Lahat saja," tutup Kurnati.


Sementara itu, Ketua PWI Lahat yang dimintai keterangannya melalui jaringan telepon, Minggu (08/08/2021) terkait mekanisme rapat pleno mengatakan jika dirinya sudah mengundang rapat hanya melalui whatsapp (WA) saja. Ketika ditanya apakah Ketua dan  Sekretaris PWI Lahat mengundang secara resmi rapat pleno dengan mengedarkan undangan resmi diatas kop surat dan ditandatangani oleh keduanya selaku Ketua dan Sekretaris?


“Kami hanya mengundangnya via WA,” kata Ishak Nasroni, Ketua PWI Lahat. 


Ketika ditanya mengapa tidak mengundang secara resmi para pengurus untuk melakukan pleno dengan surat yang dibubuhi tanda tangan Ketua dan Sekretaris diatas kop surat dengan mencantumkan nomor serta maksud rapat? Lagi-lagi Ketua PWI Lahat menegaskan jika dirinya hanya mengundang melalui WA saja.


Wakil Ketua PWI Lahat bidang organisasi, Darmawan, menyesalkan sikap yang diambil oleh Ketua PWI Lahat yang tidak memahami mekanisme organisasi. Padahal, kata Darmawan, organisasi sebesar PWI ini seharusnya memperhatikan mekanisme yang dijalankan sesuai PD PRT.


“Banyak daftar dosa yang bisa saya ungkapkan nanti jika akan dimintai keterangan oleh pengurus PWI Sumsel dan PWI Pusat. Namun, kronologi protes terhadap kesewenang-wenangan sudah kami kirimkan ke Pengurus Provinsi dan PWI Pusat,” tegas Darmawan sambil menyesali apa yang dilakukan Ketua PWI Lahat itu dianggap tidak pantas, ini bentuk pengangkangan PD-PRT PWI.


Percakapan kami dengan Ketua PWI Lahat terputus karena waktu sholat Magrib tiba. Kami pun membuat janji untuk menelepon kembali. Sayangnya, nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi lagi. 


“Jika ada tambahan lainnya, ditunggu via WA atau saya telepon balik lagi,” ungkap wartawan media ini kepada Ketua PWI Lahat.**[]

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 8 ton beras diterima Polda Sumbar dari keluarga masyarakat Tionghoa Peduli Covid-19. Beras tersebut diterima Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH dari perwakilan masyarakat Tionghoa, David Chandra, Jumat (6/8) di lobby Mapolda Sumbar. 


Beras yang diterima tersebut, nantinya akan disalurkan oleh Polda Sumbar kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang terdampak ekonominya karena Covid-19.


Kapolda Irjen Pol Toni menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat Tionghoa yang ikut berperan dalam penanganan Covid-19, diantaranya membantu meringankan beban ekonomi masyarakat dengan menyalurkan beras.


"Nanti kita bagi kepada mereka-mereka yang berhak. Dan tentunya juga mereka menunggu uluran tangan kita terus karena ditengah pandemi Covid-19 ini," kata Kapolda Sumbar. 


Dirinya berharap, warga masyarakat lainnya untuk dapat juga berpartisipasi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, mereka yang dirumahkan serta yang sampai kehilangan pekerjaannya. "Salah satunya adalah dengan berbagi kepada mereka (masyarakat)," ujarnya. 


Dirinya menyebut, total bantuan beras yang diterima tersebut adalah 10 ton. Dimana 8 ton diserahkan ke Polda Sumbar, sedang 2 ton lagi diserahkan ke Polresta Padang. 


"Kegiatan ini akan terus berjalan dan akan kita teruskan kepada mereka yang membutuhkan," ucap Irjen Pol Toni Harmanto.


Sementara, perwakilan masyarakat Tionghoa, David mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan ini lantaran pihaknya terhimbau untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, apalagi ditengah pandemi Covid-19 


"Kami mohon bapak Kapolda dan jajarannya untuk dapat menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat yang sangat membutuhkan," ujarnya.(bhps)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar melalui Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) atau Padat Karya Tunai (PKT/ Cash For Work), telah membantu membuka lapangan pekerjaan dan menghidupkan kembali denyut perekonomian masyarakat Sumbar yang terkena dampak pandemi Covid-19.


Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di Kecamatan dengan membangun baru atau meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman.

 

Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.


Infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi sebagai infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas guna memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.


Selain jalan produksi, realisasi program PISEW juga dalam pembangunan infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau perdesaan  seperti pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar Kusworo Darpito mengatakan, Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa-desa. 

“Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Kusworo Darpito.


Pelaksanaan PISEW Tahap I di Provinsi Sumatera Barat terdapat pada 41 Jorong yang tersebar pada 11 kecamatan di 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Solok, Dharmasraya dan Sijunjung. Pembangunan yang dilaksanakan adalah pekerjaan perkerasan beton dan saluran drainase, dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan untuk membantu terjaganya kualitas pekerjaan akan didampingi oleh Fasilitator Teknis dan Pemberdayaan.

Hingga saat ini pun progres pelaksanaan fisik PISEW di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 70%, dan program PKT ini yang dilaksanakan mulai dari akhir bulan April lalu dan akan berakhir Bulan Agustus ini. 


Sedangkan Program PISEW tahap II yang dimulai pada akhir bulan Juli lalu menyasar pada 7 Kabupaten/Kota di 12 Kecamatan dan 13 Nagari, yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Solok.


Ini merupakan program strategis dalam masa pandemic, selain bertujuan menyediakan akses infrastruktur bagi masyarakat, juga mengangkat taraf ekonomi di wilayah tersebut, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat secara langsung, ujar Kusworo Darpito. (**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.