Mediaportalanda

BANDA ACEH - MEDIAPORTALANDA - Pemerintahan bentuk Taliban harus rekonsiliatif guna memastikan masa depan negara tersebut, dan yang terpenting untuk segera dilakukan, adalah upaya secepat mungkin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negara itu. 

Hal itu merupakan beberapa kesimpulan penting dari diskusi virtual yang digelar oleh Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Jumat (20/8/2021). Tiga narasumber, Teguh Santosa, Imam Soemarsono, dan Akbar Noegroho hadir dalam memberikan paparan terkait dengan konstelasi politik di Afghanistan pasca keberhasilan Taliban merebut kekuasaan di negeri yang di huni mayoritas suku Pasthun tersebut.

Teguh Santosa, Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, menerangkan, saat ini Sudah tidak penting lagi mendiskusikan kenapa Taliban bisa menang, namun hal utama adalah mendorong Taliban untuk membentuk pemerintahan rekonsiliatif dan mengakomodir semua suku yang ada di negara itu.

Pemerintahan yang rekonsiliatif, kata Teguh, guna memastikan stabilitas politik dan pemerintahan yang akan dibentuk Taliban nantinya. Soal struktur negaranya seperti apa, itu bukan masalah. Namun, mengakomodasi kepentingan semua kalangan, terutama kelompok-kelompok besar menjadi tantangan bagi Taliban kedepannya.

Teguh, wartawan yang pernah meliput konflik di Afghanistan pada 2001 Silain itu juga memastikan, Amerika tidak akan mungkin kembali ke Afghanistan, sebab, keluar dari negara itu merupakan janji politik Joe Biden, dan jangan pernah berpikir bahwa negeri Paman Sam akan datang kembali menginvasi Afghanistan.

Pemerintahan yang rekonsiliatif dengan konsep berbagi kekuasaan, merupakan solusi bagi keberlangsungan masa depan politik pemerintahan bentukan taliban nantinya, dan tentu, Taliban punya konsep yang khas tentang bagaimana struktur pemerintahan yang akan mereka bentuk nantinya.

Sementara itu, Akbar Nugroho, mantan pekerja International NGOs, dan pernah bergabung dalam United Nations Assistance Mission in Afghanistan) dari 2011 - 2015, menyebutkan, mungkin akan sulit bagi Taliban membentuk pemerintahan yang solid. Hal tersebut mengingat kelompok tersebut merupakan kelompok bersenjata berbasis civilian atau kelompok sipil. Namun tentu, dukungan semua elemen suku penting diperhatikan guna memastikan keberlangsungan pemerintahan di sana.

Hal utama yang juga harus diperhatikan oleh pemerintahan bentukan Taliban nantinya, adalah soal kebutuhan makanan, suplai barang dan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Sebab, katanya, sebelum Taliban berkuasa, hampir 75 persen kebutuhan negara itu di topang oleh bantuan internasional.

Ia juga menyampaikan, keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan, dikarenakan sistem pemerintahan bentukan pimpinan Presiden Hamid Kharzai dan Ashraf Gani sangat korup. Karenanya, kelompok itu mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat.

Acara diskusi Virtual JMSI Aceh dengan mengusung tema konstelasi global pasca kemenangan Taliban di Afghanistan, diikuti lebih dari 37 Perseta, dan di pandu oleh Ihsan Yunadi, CEO AnteroAceh.com

Sementara itu, Imam Soemarsono, mantan wartawan Rakyat Merdeka, yang pernah meliput konflik di Afganistan pada 2001 menerangkan, struktur politik dan masyarakat di negara itu sangat berbeda dengan negara lain. Di daerah ini, katanya, peran ulama dan kepala suku sangat kuat, dan bahkan keberadaanya dapat mengorganisasikan pasukan dan logistik.

Kemenangan Taliban hari ini di Afghanistan, merupakan proses politik yang panjang, dan tugas terbesar kelompok itu usai menguasai negara saat ini adalah membangun rekonsiliasi.

Rekonsiliasi sangat penting segera dilakukan, ujarnya, sebab, tugas berat lainnya sudah menyusul, yakni memulihkan ekonomi, sebutnya. Saat ini, kondisi perekonomian negara sudah hancur, sebagai akibat perang yang panjang.

Sebabnya, penting bagi Taliban untuk memulai proses pembentukan pemerintahan yang rekonsliatif, guna memastikan dukungan negara-negara lain untuk ikut serta dalam pemulihan Afghanistan nantinya, demikian kata Imam Soemarsono.*

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pasca hujan deras seharian, mengakibatkan banjir melanda hampir seluruh bagian Kota Padang, tidak terkecuali Perumda Air Minum Kota Padang ikut merasakan dampaknya. 

Untuk area pelayanan utara, seluruh produksi masih terkendala, selatan dan pusat sudah normal, namun butuh proses normalisasi. 

Berikut data gangguan pelayanan yang terjadi : 

1. 3 kecamatan mengalami gangguan, kecamatan koto tangah, nanggalo dan kuranji

2. ada 8 intake yang stop operasi dan 7 ipa yang tidak beroperasi si daerah pelayanan utara

3. total kapasitas produksi yang stop di perumda akibat banjir semalam sebesar 535 l/dt

4. jumlah pelanggan yang terdampak akibat kondisi diatas sebanyak 45.000 pelanggan 

Saat ini Proses Perbaikan Sedang Dilaksanakan. 

Intake yang terdampak :

1. intake palukahan

2. intake taban

3. intake sungai 2

4. intake sungai sariak

5. intake latung pompa

6. intake latung gravitasi

7. intake gariang

8. intake sungai guo

9. intake bungus 

Saat ini Proses Normalisasi 

IPA yang terdampak akibat tidak ada input dari intake antara lain : 

1. ipa taban 1 ( 100 l/dt)

2. ipa palukahan ( 100 l/dt)

3. ipa latung ( 200 lt/dt)

4. ipa latung ( 60 lt/ dt)

5. ipa latung ( 20 lt/dt)

6. ipa latung ( 10 lt/ dt)

7. ipa guo (40 lt/dt) 

Mohon maaf atas gangguan yang terjadi, semaksimalnya segera kami tanggulangi.

Mohon doanya agar pekerjaan cepat selesai tanpa kendala dan air segera mengalir kembali. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan aparat untuk tidak terlalu reaktif menanggapi munculnya mural 404: Not Found.

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kami responsif terhadap hal-hal seperti itu. Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kami dan jajaran," kata Agus kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/8).

Menurut Agus, untuk ekspresi kritis dan memberikan saran kepada Pemerintah adalah sah dilakukan. Apalagi, di negara yang menganut sistem demokrasi. 

Namun, Agus menegaskan, apabila suara kritis sudah berujung pada fitnah ataupun hal yang memecah belah bangsa, pihak kepolisian akan langsung turun tangan melakukan penegakan hukum yang berlaku.

"Kritis terhadap pemerintah saya rasa tidak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kami tangani," ujar Agus.

Dalam hal 404: Not Found, Agus menyebut, pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Jokowi. Sebab itu, Polri tidak akan memproses lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

"Menyerang secara individu memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor. Khusus dalam hal ini pun, Bapak Presiden juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu," tutup Agus. (bhps)