-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Perumda Air Minum Padang merupakan salah satu nominator peringkat lima besar penilaian monev Komisi Informasi Sumbar siang ini, Kamis (18/11/21) di kunjungi  tim visitasi Komisi Informasi Sumbar guna memverifikasi data dan menguji fakta dokumen dimilikinya sesuai dengan  isian quisioner dan website resmi Perumda Air Minum Padang.


Tim visitasi yang dikoordinir oleh Komisioner Adrian Tuswandi, SH didampingi oleh visitator Reza Rezki Herlinda dan Harist Islami disambut langsung oleh Direktur Umum Perumda Padang Afrizal Kuning, ST, MM, Direktur Teknik Andri Satria, ST, MT, serta beberapa perwakilan manager terkait, dan asmen hukum.

Selain melihat secara faktual yang diisi dalam kuisioner, Tim Visitasi KI juga memberikan pemahaman kepada badan publik seperti Perumda AM Kota Padang tentang pengelolaan informasi publik.


“Sesuai Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, ada informasi serta merta, seperti kerusakan pipa air minum karena bencana alam, dan sebagainya. Selain itu, juga ada informasi yang dikecualikan, menyangkut rahasia perusahaan, rahasia negara, dan seterusnya,” papar Adrian.


Sementara itu, Direktur Umum Perumda Air Minum Padang, Afrizal Kuning, mengatakan, keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan sejak lama.


“Air minum itu hajat hidup orang banyak, jadi informasinya harus terbuka. Jika tidak, maka masyarakat bisa salah paham dan berdampak buruk bagi perusahaan. Dalam mengelola informasi publik, Perumda Air Minum Kota Padang telah memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti, facebook dan instagram, sehingga informasi tersebut bisa diakses secara cepat oleh pelanggan. Selain itu, kita juga telah membuat aplikasi untuk mencek pemakaian air oleh pelanggan dan jumlah pembayarannya,”


Dalam tahap visitasi ini, Alhamdulillah Perumda Air Minum Kota Padang adalah satu-satunya Perumda yang mempunyai PPID di Sumatera Barat.


Anugrah Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan Anugrah tahunan dari KI Sumbar ini rencananya akan diserahkan pada 6 Desember 2021 nanti. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo pada Rabu, 17 November 2021, melantik para duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (dubes LBBP) untuk sejumlah negara sahabat. Sebanyak 12 duta besar LBBP menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta.


Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik pada hari ini.


“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Joko Widodo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.


Adapun kedua belas nama dubes LBBP RI tersebut ialah:


1. Muhammad Prakosa, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), berkedudukan di Roma;

2. Ghafur Akbar Dharmaputra, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Ukraina, merangkap Republik Armenia dan Georgia, berkedudukan di Kyiv;

3. Suwartini Wirta, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kroasia, berkedudukan di Zagreb;

4. Rudy Alfonso, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Portugal, berkedudukan di Lisabon;

5. Anita Lidya Luhulima, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa;

6. Zuhairi Misrawi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Tunisia, berkedudukan di Tunis;

7. Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik India, merangkap Kerajaan Bhutan, berkedudukan di New Delhi;

8. R. Heru Hartanto Subolo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Rakyat Bangladesh, merangkap Republik Demokratik Nepal, berkedudukan di Dhaka;

9. Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kanada, merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO), berkedudukan di Ottawa;

10. Damos Dumoli Agusman, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Austria, merangkap Slovenia dan United Nations Office at Vienna (UNOV) yang terdiri atas United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Atomic Energy Agency (IAEA), Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), OPEC Fund for International Development (OFID), dan International AntiCorruption Academy (IACA), berkedudukan di Wina;

11. Gandi Sulistiyanto Soeherman, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul; dan

12. Tri Yogo Jatmiko, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Persatuan Tanzania merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda, berkedudukan di Dar Es Salaam.


Acara pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para duta besar yang dilantik tersebut sebelumnya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.


Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo beserta Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Wury Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas. 


Selain itu, turut hadir secara terbatas ialah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI sebelumnya Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPB sebelumnya Ganip Warsito.


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden


JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo melantik Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 17 November 2021. Pelantikan tersebut dilaksanakan selepas pelantikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).


Pelantikan Kepala BNPB digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 


Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Kepala BNPB tersebut yang dilantik hari ini.


“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.


Selanjutnya, Suharyanto akan menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB menggantikan Ganip Warsito yang akan memasuki masa purnabakti. 


Untuk diketahui, Suharyanto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1989. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNPB, beliau menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya. 


Suharyanto yang lahir di Cimahi, 8 September 1967, juga tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara pada 2019-2020. 


Dalam keterangannya selepas pelantikan, Suharyanto mengatakan bahwa beliau akan melanjutkan program kerja yang telah dicapai oleh Kepala BNPB sebelumnya. Ke depan, program kerja yang akan ditonjolkan yaitu pada kehadiran BNPB di tengah masyarakat dalam tahap penanggulangan bencana. 


“Mulai dari meningkatkan kesadaran, edukasi, mitigasi, kemudian harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat sehingga masyarakat yang terdampak bencana ini dapat dipastikan tidak terlalu menanggung akibat dampak bencana,” ujarnya. 


Turut mendampingi Presiden dalam pelantikan tersebut yakni Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Wury Ma’ruf Amin.


Selain itu, turut hadir secara terbatas ialah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, Panglima TNI sebelumnya Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPB sebelumnya Ganip Warsito.


Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.