Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (UNAS) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia saat ini sedang menjajaki kemungkinan kerjasama pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNAS. 

Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNAS, Nursatyo, S.Sos., M.Si. bersama Kepala Laboratorium Fotografi Ilmu Komunikasi FISIP UNAS, Umar Fauzin Bahanan, S.Sos., M.Si. hadir langsung pada pertemuan untuk membahas rencana kerna sama dengan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia Soegiharto Santoso, didampingi Manajer Administrasi Tri Cahyandi dan Manajer Pemasaran Meytha Kalalo. 

Pembahasan itu terkait sistem dan mekanisme pelaksanaan sertifikasi wartawan untuk mahasiswa melalui LSP Pers Indonesia. 

Selain itu dan penggunaan Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan sebagai modul pelatihan pers bagi mahasiswa FISIP UNAS juga turut dibahas dalam pertemuan ini. 

"Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan ini dapat digunakan sebagai modul atau silabus dalam diklat pers bagi mahasiswa. Agar sertifikat yang nanti diterbitkan pihak UNAS bisa digunakan sebagai syarat dokumen mengikuti sertifkasi kompetensi wartawan," kata Hence Mandagi usai pertemuan di kantor LSP, Rabu (2/2/2022). 

Mahasiswa yang mengantongi Sertifikat pelatihan berbasis SKK Khusus Wartawan itu, menurut Mandagi, dapat mengikuti SKW dengan metode uji kompetensi observasi karena belum berpengalaman. 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNAS, Nursatyo mengatakan, pihaknya akan mengundang LSP Pers Indonesia untuk menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut. 

"Di kampus kami sudah ada beberapa LSP yang menjalin kerjasama sertifikasi. Dan khusus untuk bidang wartawan belum. Makanya kami menjajaki kerja sama dengan pihak LSP Pers," ujar Nursatyo. 

Sementara itu, Umar Fauzin Bahanan Dosen Ilmu Komunikasi UNAS yang juga berprofesi sebagai wartawan senior di Televisi Nasional ini menyambut positif rencana LSP Pers mengadakan pelatihan asesor, dan membolehkan dosen FISIP UNAS ikut bersama dengan asesor dari kalangan wartawan. 

Dia mengatakan, pihaknya siap mengikuti pelatihan asesor penguji kompetensi yang akan dilaksanakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui LSP Pers Indonesia. 

Untuk memantapkan rencana kerjasama ini, pihak FISIP UNAS akan mengundang jajaran LSP Pers Indonesia untuk melihat dan bertemu langsung dengan pimpinan pengembangan Program Studi FISIP UNAS. 

"Kami siap memenuhi undangan untuk berkunjung ke kampus FISIP UNAS," ujar Soegiharto Santoso menanggapi undangan dari pihak UNAS. *

SUMUT - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo mengawali rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara, dengan meresmikan Jalan _Bypass_ Balige, yang ada di Kabupaten Toba, pada Rabu, 2 Februari 2022. Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasati oleh Kepala Negara.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, dalam keterangannya menyebutkan bahwa Jalan _Bypass_ Balige dibangun secara bertahap sejak 5 tahun yang lalu dan menelan biaya Rp176 miliar. Jalan tersebut dibangun untuk mencegah terjadinya kemacetan yang terjadi di Kota Balige dan sekitarnya.

"Jadi ini jalan untuk mencegah terjadinya kemacetan di Balige, jadi sifatnya lingkar _bypass_ sehingga _traffic-traffic_ yang sifatnya _go through_ tidak akan ke Balige, itu bisa melalui jalan lingkar ini," ujar Hedy.

Selain itu, jalan sepanjang 9,8 km tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatnya kelancaran transportasi serta aksesibilitas bagi kawasan-kawasan di sekitar Kota Balige.

"Ini akan memperbaiki, meningkatkan aksesibilitas untuk kawasan-kawasan di sekitar Balige. Jadi ini juga akan membentuk ruang pengembangan kota balige ke depan," ungkap Hedy.

Manfaat tersebut dirasakan oleh masyarakat sekitar antara lain Rohana Simanjuntak, yang juga pengguna Jalan _Bypass_ Balige. Ia mengaku bahwa kehadiran jalan tersebut dapat mempersingkat waktu tempuhnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. 

"Sebelumnya saya harus melalui kota, makan waktu terus karena kepadatan juga disana cenderung macet jadi karena sudah ada jalan _bypass_ ini sangat membantu kira-kira 15 menit lah waktu saya sangat tertolong," ujar Rohana.

Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi atas kehadiran Jalan _Bypass_ Balige dan berharap jalan _bypass_ tersebut dapat dipelihara dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.

"Terima kasih buat Pak Jokowi buat programnya ada jalan _bypass_ di sini, saya pribadi sangat tertolong, masyarakat sekitar sini juga sangat tertolong, banyak manfaatnya," ucap Rohana.

"Harapannya ke depan, jalanan ini terawat dengan baik, tidak langsung rusak, jadi manfaatnya bisa berkelanjutan, pemeliharaannya berkelanjutan, jadi manfaatnya bisa maksimal," tandasnya.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Toba Poltak Sitorus. (**)

PADANG – MEDIAPORTALANDA -  1 FEBRUARI 2022 - Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi, Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membahas kecelakaan yang sering kali terjadi diarea perlintasan kereta api di Sumatera Barat.

“Kalau ini terus dibiarkan, tentu angka kecelakaan di perlintasan kereta api tidak bisa ditekan. Bahkan terus terjadi dan kian meningkat,” katanya.

Kemudian, untuk palang yang tidak ada penjaganya, ini membuka peluang bagi pengendara bermotor maupun pejalan kaki mencoba menerobos perlintasan tersebut saat kereta api melintas.

“Kalau tidak cepat diatasi tentu akan sangat membahayakan pengguna jalan. Untuk menurunkan angka kecelakaan ini mesti ada perbaikan dipintu-pintu perlintasan kereta api,” tuturnya.

Selain perlintasan kereta api, Athari juga berharap agar di tahun 2022 ini Kementerian bisa mempertahankan program-program padat karya untuk Sumbar.

“Intinya dengan memperluas jangkauan titik-titik kegiatan maupun penambahan dalam penyerapan tenaga kerja. Seperti bantuan Bis Sekolah supaya bisa ditambah kuotanya. Karena akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (Jp)