Mediaportalanda

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Sumatera Barat (Sumbar) dengan potensi keelokan alam, budaya dan kulinernya dipilih sebagai provinsi pertama dimulainya program pemulihan pariwisata Indonesia yang dicanangkan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). 

Ketua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani meyakini, Sumbar bisa menjadi penggerak kebangkitan ekonomi Indonesia dari sektor Pariwisata.

"Tahun ini kita mulai project pemulihan dan kebangkitan pariwisata Indonesia, dari Sumatera Barat. Dengan Destinasi yang banyak, potensi diaspora serta kekayaan alam, budaya dan kulinernya, kami yakin Sumbar bisa," kata Hariyadi, usai jamuan makan malam bersama pengurus PHRI se-Indonesia di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (8/2/2022).

Untuk itu, Hariyadi mohon dukungan kepala daerah serta semua stakeholder untuk menciptakan Sumbar sebagai salah satu destinasi wisata andalan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PHRI Tahun 2022 yang akan berlangsung di Hotel Pangeran Beach, Rabu (9/2/2022), salah satu agendanya adalah menyusun calender of ivent Pariwisata Indonesia, khususnya di Sumbar.

"Kita tidak bisa kerja sendiri, harus bersama dengan semua stakeholder. Karena itu kami mohon dukungan gubernur, dan akan bangun kerjasama juga dengan Kadin, BUMN, dan maskapai. Semoga dengan Rakernas II PHRI Tahun 2022,.dengan tema "Pulih dan Bangkit Pariwisata Indonesia" akan memberikan dampak positif pada perekonomian tanah air," harap Hariyadi.

Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi menyambut positif harapan tersebut. Dukungan penuh akan diberikan pada upaya yang dilakukan PHRI. Sebab pertumbuhan sektor pariwisata menurut Buya Mahyeldi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya mengucapkan terimakasih pada PHRI yang telah memilih Sumbar sebagai lokasi Rakernas II, termasuk juga menjadikan Sumbar daerah awal pelaksanaan program pemulihan pariwisata. Kami akan berikan dukungan maksimal untuk PHRI, sebab sektor pariwisata adalah sektor yang paling cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ujar Buya Mahyeldi.

Lebih lanjut gubernur memaparkan beberapa potensi wisata Sumbar yang saat ini tengah menjadi perhatian yakni pengembangan wisata berbasis nagari (desa wisata) yang jumlahnya mencapai 300 nagari. Beberapa diantaranya meraih penghargaan nasional dari kementerian pariwisata sebagai desa wisata terbaik.

Selain itu, tambah gubernur, juga akan ada  pembenahan jalur kereta api ke Kota Sawahlunto sebagai salah satu daerah dengan potensi wisata sejarah yang menjadi warisan dunia.

"Sejalan dengan itu, jajaran Pemprov Sumbar melalui OPD terkait juga akan membenahi berbagai sarana dan fasilitas pendukung, sehingga Tahun 2023 nanti kita akan meluncurkan Visit Beautiful West Sumatra. Semangat sinergi dan kolaborasi jadi dasar karena memang tidak bisa dilakukan sendiri dan perlu dukungan dari banyak pihak," sambung gubernur.

Rakernas II PHRI Tahun 2022 ini dihadiri perwakilan BPD PHRI dari 26 provinsi. Ketua BPD PHRI Sumbar, Rina Pangeran, mengatakan kegiatan diawali dengan Rapimnas dan dilanjutkan dengan Rakernas. 

Pelaksanaan Rakernas menurut Rina juga sudah menerapkan prokes ketat, dimana seluruh peserta wajib memiliki bukti tes PCR, lalu harus tes antigen kembali setelah berada di Sumbar.

"Alhamdulillah antusias kehadiran peserta ke Ranah Minang sangat tinggi. Peserta hadir dari 26 provinsi. Mohon dukungan penuh bapak gubernur agar pariwisata kita pulih dan bangkit kembali," ucap Rina.

Turut hadir dalam jamuan makan malam Rakernas PHRI tersebut, Sekjen BPP PHRI Pusat, Maulana Yusran, tokoh perantau dan sejumlah kepala OPD dilingkup Pemprov Sumbar.

Jamuan makan malam ini juga dimeriahkan dengan penampilan Tari Sakato, sebuah tari pasambahan kreasi dari Sanggar Seni Abai Sakato, Solok Selatan, yang mendapat aplaus dari peserta Rakernas.(doa/MMC)

Akhiruddin Mahjuddin

Sekretaris JMSI Aceh

Lama tak terdengar, akhirnya kasus pengadaan e-KTP memasuki babak baru. Dimana pada tanggal 3 Februari 2022, Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Isnu Edhy Wijaya, bekas Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) bersama Husni Fahmi, ketua  tim teknis  teknologi  Informasi penerapan kartu  tanda  penduduk elektronik, PNS BPPT. 

Isnu dan Husni ditetapkan tersangka oleh KPK pada Agustus 2019 bersama dua orang lainnya yaitu Miryam S Haryani, Anggota DPR RI 2014-2019 dan Paulus Tanos, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra.

Sebagaimana diketahui konsorsium PNRI menandatangani kontrak bersama untuk pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.8 Triliun lebih, pada 1 Juli 2011. Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 2,3 Triliun.

Pengadaan e-KTP merupakan salah satu proyek penting pemerintah yang membutuhkan dana besar, guna melakukan perbaikan administrasi kependudukan yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh warga  negara Indonesia yang sejatinya zero korupsi.

Sebelum penetapan tersangka baru dalam kasus e-KTP, KPK baru saja melakukan kegiatan tangkap tangan seorang hakim, panitera dan pengacara oleh Tim KPK di Surabaya. Bahkan sebelumnya lagi,  dalam rentang waktu yang belum lama  secara berturut  tim KPK melakukan tangkap tangan beberapa pejabat eksekutif setidaknya 3 orang kepala daerah.

Gambaran di atas cukup merefleksikan cara kerja Firli Bahuri dalam memimpin KPK. Ia sangat irit  bicara terkait kasus, bahkan cendrung menghindar jika ditanya. Karena itu kerja  KPK lebih rapi, tak terbaca serta senyap.

Dalam kasus e-KTP ini, KPK era Firli menggambarkan pola kerja yang cendrung berbeda dalam penanganan perkara, penanganannya  dilakukan  dengan tuntas, termasuk   siapa yang terlibat. 

Cara penanganan kasus demikian sejatinya  merupakan ruh penegakan hukum yaitu penegakan atas  asas  kepastian hukum.

Kepastian hukum ini merupakan variabel sangat penting agar setiap orang yang diduga atau disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak tersandera atas dugaan atau sangkaan yang dituduhkan padanya. Karena hal ini akan merugikan terduga atau tersangka dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kemudian asas keadilan hukum (gerectigheit),  asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan serta asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility).

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Sebagai kilas balik, dalam beberapa kasus, sebelum kepemimpinan Firli, penetapan tersangka tidak diikuti dengan adanya proses peradilan yang cepat. Tidak sedikit status tersangka harus berulang tahun disandang oleh tersangka. 

Di era Firli Bahuri, tunggakan kasus oleh KPK dapat dituntaskan satu per satu.  Untuk penanganan  kasus baru dilakukan  secara cepat dan tuntas. 

Pola kerja penegakan hukum  demikian ini telah menghindarkan kesewenangan pemerintah (baca: negara)  atas tersangka, yang mana hal ini juga merupakan cerminan atas penghormatan pada hak asasi manusia.*

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Barat  Brigjen Pol Edi Mardianto, S.I.K, M.Si melakukan peninjauan kegiatan Vaksinasi di SDN 36 Alang Lawas Kota Padang, Selasa 8/2/2022 siang. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar mengikuti zoom meeting dengan bapak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilaksanakan dalam kegiatan Vaksinasi secara serentak se-indonesia. 

Kegiatan itu diikuti oleh beberapa Pejabat Utama Polda Sumbar dan Kapolresta Padang. 

Wakapolda Sumbar ikut memberikan semangat kepada peserta vaksin 

dan juga  menyemangati tenaga kesehatan yang merupakan salah satu garda terdepan dalam mensukseskan vaksinasi dalam upaya pencegahan wabah Covid-19. 

Zoom meeting bersama Kapolri tersebut dalam rangka mamantau jalannya kegiatan vaksinasi serentak yang diselenggarakan seluruh Polres/Ta masing-masing Polda. 

Pada kesempatan itu Bapak Kapolri melalui Zoom meeting secara virtual menyapa dan berinteraksi dengan beberapa Polda terkait cakupan pencapaian Vaksinasi sesuai target. 

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kepada seluruh Polres/Ta masing-masing Polda agar tetap semangat dalam menjalankan tugas kemanusiaan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia. (bhps)