Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam mendukung arah pemulihan dunia kerja akibat pandemi Covid-19 yang berorientasi pada manusia atau _Global Call to Action for a Human-Centred Recovery_. Berdasarkan proyeksi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tingkat pengangguran global pada tahun 2022 bisa mencapai 207 juta orang yang jauh meningkat dibandingkan tahun 2019. 

Pertama, Kepala Negara menyebutkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja, yaitu dengan menggencarkan program vaksinasi Covid-19 bagi para tenaga kerja dan keluarganya.

“Upaya vaksinasi untuk tenaga kerja dan keluarga harus terus kita gencarkan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Di Indonesia, vaksin kita berikan secara gratis kepada seluruh penduduk termasuk kepada para pekerja,” tuturnya.

Kedua, Presiden mengatakan bahwa penguatan perlindungan sosial bagi para pekerja yang terkena dampak pandemi penting untuk dilakukan. Presiden menyebut, sebanyak 4,14 miliar orang atau 53,1 persen penduduk dunia tidak memiliki perlindungan sosial. 

“Di Indonesia, perlindungan sosial merupakan bagian penting dari program pemulihan ekonomi nasional, termasuk di antaranya Program Keluarga Harapan, kartu sembako, bansos tunai, hingga subsidi listrik. Setidaknya Rp186,64 triliun telah kami alokasikan untuk perlindungan sosial,” ucap Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden menjelaskan pentingnya kerja sama dalam untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Presiden menyebut, keberpihakan dan inovasi juga sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

“Perbaikan iklim investasi yang _pro-people_ perlu terus dijalankan termasuk di sektor ekonomi hijau yang berkelanjutan,” lanjut Presiden.

Terakhir, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya memperkuat daya saing pekerja dalam menghadapi tantangan dunia pada masa mendatang, salah satunya melalui pendidikan literasi digital. Presiden pun menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Kartu Prakerja bagi para pencari kerja untuk memperoleh keterampilan baru dan membuka potensi wirausaha.

_"Reskilling_ dan _upskilling_ harus terus-menerus kita lakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Pendidikan literasi digital harus menjadi prioritas agar pekerja kita bisa bertahan di tengah gelombang transformasi digital,” tuturnya. (**)

BOGOR - MEDIAPORTALANDA - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana di Tanah Air. Presiden juga menyampaikan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematik guna mewujudkan Indonesia tangguh terhadap bencana.

Dalam arahannya, Presiden meminta BNPB untuk terus berbenah diri, antara lain dengan menerapkan budaya kerja yang lebih siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif. Menurut Presiden, budaya ini penting mengingat bencana datang secara tidak terduga. 

“Bahkan, muncul bencana yang tidak terbayang sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pandemi Covid-19. Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya. 

Selain itu, Kepala Negara juga meminta BNPB untuk mengutamakan orientasi pencegahan. Presiden mengatakan bahwa beberapa jenis bencana dapat dikurangi atau dicegah sebelumnya, misalnya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk mencegah terjadinya banjir maupun longsor. 

“Ini di beberapa daerah agar ini dilakukan. Di Jawa Barat yang banyak, di Jawa Tengah yang banyak, di Sulawesi juga ada, NTB juga ada, agar penanaman vetiver lebih digalakkan, pelestarian lingkungan, bendungan, pendalaman sungai dan saluran air, dan lain-lainnya,” tambahnya. 

Selanjutnya, Presiden meminta agar pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana. Namun, Presiden mengingatkan agar infrastruktur tersebut tidak hanya ditingkatkan saja, tetapi harus dicek secara berkala. 

“Ini yang sering kita tidak disiplin di sini, cek secara rutin. Saya tahu, tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB. Tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya,” kata Presiden. 

Di samping itu, Presiden juga meminta agar BNPB terus aktif mengajak aparat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk bersinergi agar program pembangunan yang dilakukan berorientasi pada tangguh bencana. Program pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak menambah risiko bencana. 

“Sering kita bangun lupa mengenai ini. Pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan,” lanjutnya. 

Terakhir, Presiden mendorong BNPB untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah rawan bencana. Hal ini penting dimulai sejak dini agar masyarakat terlatih untuk tanggap menghadapi bencana. 

“Edukasi kebencanaan, budaya sadar bencana, harus dimulai sejak dini, dari setiap individu, dari keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat. Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana, lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana,” tandasnya. 

Turut mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BNPB Suharyanto. (**)

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Firdaus, S. Hi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dari partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampung aspirasi masyarakat yang kerap dilanda banjir.

Banjir yang kerap melanda kawasan Sintuk Toboh Gadang (Sintoga) dan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, akibat meluapnya Sungai Batang Tapakis, jadi bahasan dalam sosialisasi masyarakat dengan anggota Dewan.

Eks wartawan disalah satu media Sumbar ini menilai selama ini upaya pemerintah (negara, red) hanya sebatas tanggap darurat saja saat banjir melanda dua kecamatan tersebut. Namun, tidak mencarikan solusi bagaimana banjir itu tidak terulang kembali.

“Saat banjir pemerintah hanya datang melakukan evakuasi warga dan memberikan bantuan sembako, tidak ada upaya untuk mencarikan solusi bagaimana banjir tersebut tidak terulang lagi,” katanya.

Untuk itu, Politisi PKB ini mendesak Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Provinsi Sumbar agar segera melakukan normalisasi sungai dan upaya-upaya lain yang bisa mengatasi masalah banjir yang telah terjadi sejak puluhan tahun silam.

“Tak bisa tidak, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi terhadap bencana yang selama ini dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Firdaus juga mengaku miris, jika kondisi yang melanda kawasan Sintoga dan Ulakan Tapakis itu dibiarkan berlarut-larut. Maka akan banyak lagi kerugian yang dialami masyarakat. 

Dari mulai warga sepanjang aliran sungai yang tidak bisa tenang, terutama sewaktu-waktu hujan turun, hingga ancaman jiwa. Apalagi banjir yang banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu, setidaknya terjadi dua kali dalam setahun.

“Dua kali setahun warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Tapakis itu selalu merasakan dampak banjir dari mulai ternak warga mati, gagal panen, dan kondisi-kondisi buruk lainnya yang dirasakan saat banjir,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jika negara hadir di sana, maka aliran sungai kembali normal, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat karena banyak lahan yang bisa digarap dan banyak lahan mati yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk penunjang perekonomian.

Seperti diketahui, banjir akibat meluapnya Sungai Batang Tapakis yang melintasi beberapa kecamatan ini terjadi sepanjang tahun, dan selalu terjadi jika hujan mengguyur kawasan Kecamatan Sintoga dan Kecamatan Tapakis. Kondisi itu juga telah berlangsung sejak puluhan tahun silam.

Banjir akibat meluapnya Sungai Batang Tapakis tersebut tidak bisa dielakkan, karena dipicu debit air yang tidak bisa lagi  tertampung oleh aliran sungai tersebut. Sehingga salah satu solusi yang harus dilakukan, adalah dengan cara menormalisasi sungai yang muaranya di kawasan Ulakan Tapakis.(Hr1/Uki/Jp)