-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Anggota DPD RI, daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar), Alirman Sori, angkat bicara terkait Surat Edaran (SE) No.05 Tahun 2022 yang dikeluarkan Menteri Agama menyangkut pedoman pemasangan dan penggunaan Toa (alat pengeras suara, red) masjid atau mushala.


Menurut Senator Alirman, sepertinya Menteri Agama kurang kerjaan. Pengaturan suara Toa masjid atau mushala secara universal, nampaknya sebagai bentuk tidak memahami kearifan lokal.

 

"Yang membuat miris adalah kebijakan menyangkut pengaturan suara Toa masjid atau mushala, Menag kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya suara hewan yang berisik sungguh tidak tepat. Yang terganggu dengan suara azan adalah setan dan iblis," kata Alirman Sori melalui pesan WhatsApp-nya pada awak media, Kamis (24/2).


Kemudian lanjut Alirman, urusan pengeras toa di masjid dan mushola diserahkan kepada kearifan lokal, tidak perlu negara terlalu jauh ikut campur hal-hal yang remeh temeh, akan lebih baik mengatur hal-hal yang strategis untuk kemaslahatan umat.


Senator Alirman Sori, mencontohkan di Sumbar, sepengetahuannya tidak ada masalah pengeras suara masjid dan mushola yang dipersoalkan.

 

"Lalu apa urusannya harus mengatur secara universal, sepertinya benar-benar kurang kerjaan," ketus Alirman Sori.


"Kalaupun harus diperlukan dengan alasan untuk kenyamanan ditempat tempat tertentu, tapi jangan membuat aturan bersifat universal, karena pengeras suara Toa di masjid dan mushola adalah sangat diperlukan sebagai pengingat waktu ibadah bagi muslim," ulas Senator.


Alirman Sori mengingatkan agar pejabat penyelenggara negara dalam membuat kebijakan benar-benar memperhatikan nilai-nilai universal dan memahami kearifan lokal, tuturnya. (Jp)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Fauzi Bahar Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat, mengeluarkan pernyataan tegasnya pada Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.


Fauzi Bahar dengan tegas menyatakan haramkan Menag Yaqut Cholil Qoumas menginjakkan kaki di tanah Minangkabau. Pernyataan ini keluar, menyusul adanya pernyataan kontroversi Menag Yaqut yang membandingkan suara penggunaan toa Masjid dengan "gonggongan anjing".


“Saya atas nama ketua LKAAM Sumatra Barat, haram untuk Menteri Agama menginjakkan tanah Minangkabau, jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam ya. Ini Islam sejati. Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah,” kata Fauzi Bahar, Kamis 24 Februari 2022.


Fauzi Bahar menegaskan, pernyataan Menag Yaqut itu sudah kelewatan dan telah melukai hati masyarakat Minangkabau. Bahkan, menurut Fauzi Bahar Menag Yaqut juga sudah menyalahgunakan wewenang yang diberikan Presiden Joko Widodo. 


“yang melukai hati kami masyarakat di Minangkabau, menyamakan tentang suara mic/toa ini dengan gonggongan anjing itu. Ini, telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan bapak Presiden. Kasihan kita kepada bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahggunakan wewenang itu. 


Sudah kebangetan yang dilakukan nya, kita sebagai umat Islam menyatakan, menentang apa yang diberikan oleh beliau tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing. Demi Allah, kita berjuang untuk perjuangan ini,” ujar Fauzi Baha dengan geram. (Jp)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Harpianda. SH Datua Sarimarajo Alam, angkat bicara terkait pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Agama RI, bahwa menyamakan bunyi toa waktu azan di Masjid dengan Anjing menggonggong disana sini.

Sepertinya Menteri Agama kurang kerjaan. Pengaturan suara Toa masjid atau mushala secara universal, nampaknya sebagai bentuk tidak memahami kearifan lokal, ulas Harpianda, (24/2/2022).

Harpianda mengecam dan sangat mengutuk sekali atas pernyataan  yang disampaikan oleh Menteri Agama RI ini. Pernyataan tersebut sangat melukai hati dan perasaan kita sebagai umat Muslim khususnya kami orang Minang yang mayoritas beragama Islam, 


Untuk itu, harap Harpianda, mohon kiranya kepada Presiden Jokowi untuk mengambil sikap tegas memberikan sangsi kepada sang Menteri bersangkutan. (Jp)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.