-->

Latest Post

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - 27 FEBRUARI 2022 - Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu oleh sebagian elit politik nasional bentuk pengkhiantan terhadap siklus demokrasi lima tahunan sebagaimana telah diatur dalam konstitusi pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.


"Jika Pemilu ditunda, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat demokrasi yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah konstitusi negara", ujar Alirman Sori, senator Dapil Sumatera Barat.


Senator Alirman Sori, mengingatkan elit nasional harus berpikir secara rasional. "Jangan hanya berpikir untuk kepentingan meneguhkan oligarki kekuasaan. Harus menaruh rasa malu sebagai bangsa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi Pancasila", ujar Senator asal Sumatera Barat itu.


Ia khawatir, apabila pelaksanaan Pemilu ditunda akan membuat rakyat “marah” dan akan menimbulkan kekacauan demokrasi dan dapat dipastikan “distrust” terhadap pemerintah dan elit politik nasional.


"Tidak ada hal yang urgent untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Kalau Pemilu ditunda akan menimbulkan kecurigaan politik. Untuk kepentingan siapa pemilu ditunda?", Ujar Alirman.


"Sebaiknya Pemilu dilaksanakan sesuai dengan siklus Pemilu lima tahunan, jangan cederai kedaualatan rakyat. Pemerintah harus responsif menyikapi wacana elit politik yang tidak rasional dapat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi menganggu stabilitas nasional", tegas Alirman Sori.


Senator Alirman Sori juga mengingatkan elit untuk tetap dijalan yang benar, melaksanakan kedaulatan demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi, jangan melanggar konstitusi, jangan khianati dukungan rakyat yang mempercayai kita sebagai representatif mewakili mereka dalam setiap Pemilu.


Penundaan Pemilu, selain memicu kegaduhan politik dan demokrasi, juga membuat tidak percaya dan akan berimplikasi partisipasi rakyat akan menurun tajam kalau pemilu ditunda.


Yang sangat penting dipikirkan para elit dan kita semua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu, karena Pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta elit, agar dicamkan, tegas Alirman Sori.


Tantangan yang sangat berat menghadapi Pemilu 2024 adalah bagaimana merawat demokrasi yang berkualitas, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan manjadi demokrasi rutinitas dan prosedural, tetapi harus demokrasi yang berkualitas dan pelaksanaannya harus secara bermartabat. 


Alirman Sori mengajak semua elemen untuk melawan oligarki elit. Kepentingan negara harus menjadi perjuagan bersama agar tercapai cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea keempat bahwa:


“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Alirman Sori.(rls).

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi dan Audy Joinaldy, sambut hangat kedatangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Indonesia, K.H Yahya Cholil Staquf, di ruangan VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Minggu, (27/02/2022). 

Dalam pertemuan singkat tersebut, Buya Mahyeldi turut menceritakan kepada Ketum PBNU bahwa gempa dengan skala 6,2 SR yang menimpa masyarakat Pasaman Barat dan Pasaman telah menyebabkan korban jiwa dan rusaknya berbagai inftrastruktur.

"Dapat kami informasikan kepada Ketua bahwa yang terkena dampak cukup parah yakni daerah Kajai dan daerah Malampah, disana paling banyak infrastruktur rusak parah, seperti di Kajai ada Masjid yang roboh dan korban jiwa," kata Buya Mahyeldi menjelaskan.


Sementara itu Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, dalam bincangnya dengan Buya Mahyeldi mengatakan turut prihatin dengan musibah yang menimpa masyarakat Sumbar, khususnya Pasaman Barat. Setelah dijamu oleh gubernur, Ketum PBNU dan rombongan langsung bertolak ke Pasaman Barat dalam rangka kunjungan kemanusiaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat disana yang terkena dampak dari musibah gempa ini.


"Kami turut prihatin dengan apa yang menimpa masyarakat Sumbar, kami ingin melihat dan bertemu langsung dengan masyarakat disana, mudah-mudahan dengan kedatangan kami dapat memberikan semangat kepada mereka yang terkena dampak dan sedikit dapat meringankan beban mereka. (RYH/ MMC Diskominfotik)

PASAMAN - MEDIAPORTALANDA - Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin, SIP, MM, mendampingi Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman meninjau lokasi bencana gempa di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Minggu (27/2/2022). 


Kasad tiba ke lokasi bencana bersama Asops Kasad Mayjen TNI Ainurrahman, Kapusziad Mayjen TNI M. Munir, Kapuskesad Mayjen TNI dr. Purwo Setyanto, Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna, disambut Pangdam I/BB, Gubernur Sumbar, Kapolda Sumbar dan Danrem 032/Wbr. 


Kasad menjelaskan, kehadirannya untuk meninjau Prajurit dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa dan memberikan semangat kepada warga masyarakat yang mengalami musibah untuk sabar dan tabah menghadapi cobaan Allah SWT ini.


Kepada Prajurit TNI AD yang membantu proses evakuasi, Jenderal Dudung Abdurachman berpesan untuk bekerja secara ikhlas dan tetap disiplin protkes terutama memakai masker. 


Sekecil apapun kesulitan warga TNI AD harus hadir di lokasi bencana untuk mengatasi membantu kesulitan masyarakat, yang berdampak secara phisikologis, ungkap "Jenderal Dudung Abdurachman". 


Setelah menyapa warga korban bencana dan Prajurit, Kasad beserta rombongan meninjau tenda lapangan, dapur lapangan dan posko kesehatan. 


Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penerapan Protokol Kesehatan serta dihadiri sejumlah PJU Kodam I/BB dan pejabat terkait dari pemerintahan daerah, kepolisian dan instansi terkait lainnya.


(Penrem 032/Wbr)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.