Mediaportalanda

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Pertemuan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) kemarin di kantor PBNU menyita perhatian publik. Pertemuan dua elite tersebut disambut positif untuk keharmonisan bangsa.

Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai pertemuan tersebut bentuk kedekatan Puan dengan PBNU. Hal ini bisa dilihat dari lambang non verbal yang ditampilkan ke publik.

“Sebagai negarawan Bu Puan dan Pimpinan NU menunjukkan kedekatan Bu Puan Maharani dengan Nahdlatul ulama, karena secara psikologi komunikasi tidak akan terjadi pertemuan kalau tidak ada kedekatan. Pasti ada kedekatan tertentu,” kata Emrus kepada wartawan, Rabu (16/3)

Bagi Emrus, bisa saja ke depan antara NU maupun Puan mempunyai garis politik yang sama tentang pembangunan bangsa dan negara.

“Garis politik yang saya maksud politik kebangsaan untuk bangsa dan negara. Saya pikir ini suatu pertanda bagi Puan maharani bahwa Puan adalah tokoh dan pemimpin di legislatif yang dekat dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana pertemuan kemarin,” terang Emrus.

Senada, Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, pertemuan Puan dan PBNU sekaligus menjawab dikotomi antara kaum nasionalis dan Islam. 

“Banyak resistensi kelompok nasionalis dan kelompom islam, hari ini mungkin saya mengatakan Puan ingin menunjukkan bahwa saya sebagai wakil nasionalis maka kami pun dekat dengan kelompok-kelompok islam itu. Saya menanggkap pesannya seperti itu,” ujar Ujang.

Lebih lanjut, menurut Ujang, lewat pertemuan kemarin, Puan sudah mendapatkan momentum yang tepat dalam sejumlah diskursus politik nasional. 

“Ketika rakyat tidak ingin menunda Pemilu, Puan mengatakan usai paripurma, lalu banyak mengatakan Puan tidak dekat dengan kelompok islam, hari ini nasionalis dekat dengan kelompok islam, itu kan menurut saya hal yang positif saat ini dan ke depan,” tandas Ujang.

Dalam pertemuan di PBNU kemarin, Puan didampingi oleh Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang juga Ketua DPP PDIP. (**)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Hasil penelusuran Lembaga Survei Indonesia (LSI), Andre Rosiade calon anggota DPR RI yang dipilih paling tinggi oleh masyarakat dalam simulasi pilihan nama Caleg DPR RI Dapil 1 dengan nama-nama anggota DPR RI periode 2019-2024 yang diprediksi akan kembali maju.

Tak tanggung-tanggung, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu bercokol di urutan pertama dengan tingkat keterpilihan mencapai 26,7 persen dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan PhD dalam rilis survei peta elektoral Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Provinsi Sumbar, Minggu (13/3/2022) mengatakan, andai Pileg digelar saat ini, Andre Rosiade akan menjadi caleg yang paling banyak dipilih masyarakat.

Djayadi Hanan menyebut, Andre Rosiade meninggalkan jauh 7 pesaingnya, karena dinilai memiliki kedisukaan dan tingkat keterpilihan yang lebih baik. Bahkan, Partai Gerindra lebih banyak terbantu oleh ketokohan Andre Rosiade di tingkat provinsi.

“Aksi nyata yang dilakukan Andre Rosiade bersama Partai Gerindra dinilai sangat mempengaruhi publik untuk memilih Gerindra. Jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang, kader Partai Gerindra Andre Rosiade menjadi calon anggota DPR RI yang akan dipilih dengan tingkat keterpilihan 26,7 persen,” katanya.

Anggota DPR RI selanjutnya, diikuti Athari Ahari Gauthi Ardi 8,2% dari PAN, Lisda Hendrajoni 6,9% dari Partai NasDem, Darizal Basir 5,7% dari Partai Demokrat, M Asli Chaidir 4,0% dari PAN, Suir Syam 1,9% dari Partai Gerindra, Darul Siska 1,8% dari Partai Golkar dan Hermanto 1,2% dari PKS. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab (TT/TJ) di angka 43,5 persen.

Seperti diketahui, survei digelar 24 Februari sampai 3 Maret 2022. Mengambil sampel sebanyak 820 orang dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan (margin of error) ± 3.5% pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling. Sampel berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar.

Djayadi Hanan mengatakan, apa yang didapat kader Partai Gerindra Andre Rosiade juga diikuti Caleg DPR RI Dapil 2 Sumbar Ade Rezki Pratama dengan 21,7 persen dan meninggalkan jauh lima pesaingnya.

Kata Djayadi, dari hasil survei, jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini Ade Rezki di urutan pertama. Disusul Guspardi Gaus 13,0% dari PAN, John Kenedy Aziz 9,1% dari Golkar, Nevi Zuairina 7,3% dari PKS, Rezka Oktoberia 4,7% dari Partai Demokrat dan Muhammad Iqbal 2,5% dari PPP. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 41,7%,” katanya.

Djayadi Hanan PhD menegaskan, sebagai wakil rakyat, Andre Rosiade sangat dirasakan kerja nyatanya untuk masyarakat. Andre selalu hadir dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat Sumbar. “Ketokohan dan kinerja Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI sangat dirasakan oleh masyarakat Sumbar,” tutupnya.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan, serta mendesak adanya Pansus Infrastruktur, hal ini disebabkan akibat banyaknya proyek yang terbengkalai dan menjadi temuan BPK-RI, seperti pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat dan penyelesaian pagar di Gedung Dewan.

Desakan agar DPRD membentuk Pansus Infrastruktur ini disampaikan oleh Fraksi Geribdra dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir hasil Pembahasan Pansus LHP BPK-RI Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021, di gedung dewan, Rabu (16/3/2022).

“Pansus Infrastruktur, untuk mendalami persoalan sesunguhnya proyek-proyek yang terbengkalai, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa mendatang,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ismunandi Syofyan.

Menurut Ismunandi, sejumlah proyek mangkrak yang perlu mendapat perhatian serius. Antara lain, pembangunan Kebudayaan Sumatera Barat yang berada di Kawasan pinggir pantai Padang.

“Pada tahun 2021, dialokasikan dana Rp 31,273  Miliar untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Namun, hingga akhir tahun, gagal direalisasikan 100%. Kontraktor hanya sanggup melaksanakan pekerjaan fisik sekitar 10,62%, sementara uang muka sudah disetorkan Pemrov Rp 8,6 Miliar atau sebesar 27,51%,” katanya.

Selain gedung kebudayaan, yang menjadi sorotan juga berkaitan dengan penyelesaian pagar gedung di DPRD yang tak kunjung selesai.

“Proyek-proyek terbengkalai ini menjadi preseden buruk. Kami meminta gubernur tegas untuk tidak menetapkan pemenang lelang dengan penawaran rendah dari 80 persen pagu dana. Karena apa, kalau sudah dibawah itu akan berpengaruh pada hasil dan volume pekerjaan,” kata Ismunandi.

“Jangan sampai yang menawar rendah yang dimenangkan, apalagi tawaran dibawah 80 persen dari pagu dana. Sudah cukup bukti, proyek-proyek terbengkalai ini disebabkan oleh hal tersebut,” tambah anggota Komisi III DPRD Sumbar itu.

Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga meminta gubernur untuk memprioritaskan rekanan local dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai APBD.

“Rekanan lokal harus menjadi pilihan utama dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBD. Tujuannya adalah untuk mendukung agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, sehingga perekonomian daerah juga bangkit,” jelas Ismunandi.

Sementara itu, berkaitan dengan temuan BPK sebagaimana yang dimuat dalam LHP LHP-BPK RI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus, terutama berkaitan dengan pengembalian kerugian daerah, baik penbayaran dalam 60 hari, maupun pelunasan dalam tahun ini.

Dalam LHP yang disampaikan ke DPRD, terdapat 15 temuan dan 58 rekomendasi yang diberikan terhadap 15 OPD.

“Ada 15 temuan dan 58 rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap 15 OPD. Fraksi Partai Gerindra meminta agar semua temuan BPK ini benar-benar sudah ditindaklanjuti. Pihak yang belum mengembalikan kerugian daerah ke kas daerah diminta untuk segera  menyetorkannya, karena angkanya hampir mencapai Rp 10 Miliar,” katanya.

Gerindra meminta Pemprov memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional, agar temuan-temuan BPK setiap tahunnya tidak terulang kembali.

“Temuan-temuan BPK seperti yang ada dalam LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah tahun 2021 ini adalah pengulangan dari persoalan-persoalan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ini harus menjadi perhatian serius, karena kemunculan persoalan dan temuan yang sama setiap tahunnya, menunjukkan ketidakmampuan kita melakukan perbaikan. Gubernur perlu melakukan tindakan tegas kepada para pimpinan OPD, Pejabat atau ASN yang melakukan kesalahan sama dan berulang setiap tahunnya,” harapnya.