Mediaportalanda

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 98 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, ikuti prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini langsung dipimpin oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, bertempat di Aula Bapelitbangda di kawasan IKK Padang Pariaman di Paritmalintang, Senin (30/05).

Dalam sambutannya, Bupati Suhatri Bur menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah daerah, mengucapkan selamat kepada pejabat atau ASN yang baru saja dilantik. Dia menyebut, bahwa pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi adalah tuntutan dalam pembinaan kepegawaian dan merupakan hal yang lumrah dialami oleh seorang aparatur pemerintah.

“Selamat kepada Saudara Muhammad Fadhly, sebagai Kepala Disparpora beserta 41 ASN Penyetaraan Jabatan dan 56 orang Pengangkatan Pertama Kali sebagai Pejabat Fungsional,” ucapnya yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Rudy R Rilis.

Suhatri Bur juga menyampaikan bahwa pelantikan yang dilaksanakan ini, dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Dia berharap, semakin mempermudah untuk mewujudkan visi dan misi Padang Pariaman Berjaya

“Sebagaimana yang sudah kita sepakati dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Padang Pariaman 2021-2026 yaitu Padang Pariaman yang Unggul Berkelanjutan, Religius, Sejahtera dan Berbudaya,” katanya menegaskan.

Dia juga menambahkan, bahwa tantangan ke depan sangat berat dan tingkat persaingan yang cukup tinggi. Katanya, dengan begitu cepat perkembangan teknologi informasi, mengharuskan ASN itu untuk terus belajar agar bisa mengikuti dan memahami cara kerja yang serba digital saat ini.

“Jangan berhenti hanya sampai dilantik, tapi teruslah gali potensi untuk terus berinovasi, kedepan akan lebih ketat lagi,” katanya memberi motivasi.

Pada kesempatan itu juga, Suhatri Bur yang juga ketua DPD PAN Padang Pariaman ini menyebut bahwa melihat potensi pariwisata daerah yang ada, Disparpora itu menjadi OPD primadona. Karena menurutnya, dengan majunya sektor Pariwisata sangat potensial menjadikan Padang Pariaman unggul dari daerah lain dan melalui progam pariwisata berbasis masyarakat dengan ekonomi kreatifnya.

“Padang Pariaman itu kaya dengan potensi wisata, Disparpora harus jadi primadona disini,” sebutnya.

Bahkan dia berkeyakinan dengan potensi besar pariwisata ini, secara bertahap akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Makanya dia berharap, Kepala Disparpora yang baru dilantik dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan OPD dan banyak pihak, sehingga melalui sektor pariwisata dapat lebih mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

“Kami yakin dan percaya, dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Saudara Fadhly bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak pihak, untuk mengangkat sektor Pariwisata ini,” katanya lagi.

Kemudian Bupati Suhatri Bur juga menghimbau, seluruh Kepala Perangkat Daerah memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi dalam membenahi dan melengkapi kekurangan yang ada di kawasan wisata Grand Talao Park Ulakan. Karena kawasan itu, saat ini sedang berbenah menyambut kunjungan Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Dia yang akrab disapa Aciak ini sangat mengharapkan salah satu objek wisata unggulan Padang Pariaman ini, yaitu Ekowisata dan Edukasi Green Talao Park di Nagari Ulakan masuk dalam 5 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Menurutnya lagi, jika itu terwujud akan sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat Padang Pariaman.

“Kita berharap kawasan ekowisata dan edukasi Green Talao Park yang merupakan salah satu ikon wisata Padang Pariaman ini, berhasil masuk 5 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022,” ajaknya berharap.

Diakhir sambutannya, Suhatri Bur berpesan kepada pejabat yang dilantik, baik penyetaraan maupun yang diangkat dalam jabatan fungsional, untuk terus berinovasi dalam mengefisienkan dan mengefektifkan pekerjaan, serta dituntut tetap berkreasi dan jangan monoton dalam pelaksanaan tugas.

“Pastikan kita bekerja dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT, demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman,” tutupnya.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah juga disaksikan oleh Kepala BKPSDM Maizar, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Padang Pariaman, Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah (Setda), dan Camat Se Kabupaten Padang Pariaman. (IKP/Kominfo/Rio)

PADANG ARO – MEDIAPORTALANDA - Upaya Pemkab Solok Selatan agar seluruh masyarakatnya tercover dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Soisal (BPJS) Kesehatan, menggelar rapat Forum Komunikasi BPJS Kesehatan dengan para pemangku kepentingan utama pada semester 1 Tahun 2022 di Aula Tansi Ampek, Senin (30/05/2022). 

‘’Untuk Tahun 2022, Solok Selatan ada penambahan kuota BPJS sebesar 2.500 orang, untuk itu datanya agar secepatnya dilakukan validasi dan verifikasi oleh OPD terkait", jelasnya. 

Selain itu, penambahan kuota sebanyak 2.500 ini, data yang dijamin atau ditanggung sebelumnya agar segera juga dilakukan validasi dan verifikasi, agar mendapatkan data yang rill. 

Masyarakat yang tergolong ekonomi mampu, akan didorong untuk kepesertaan mandiri, dan masyarakat yang bekerja pada suatu entitas, maka entitas wajib menanggung kepesertaan BPJS terhadap pekerjanya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

Terakhir, "kita juga meminta peran dan kontribusi dari Forum TJSLP untuk membantu peningkatan total tangggungan BPJS kesehatan ini, melalui dana CSR perusahaan", pungkas Sekda. 

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok, Asfurina memaparkan dari data yang ada serta masukan dari Bupati kita akan mempercepat capaian universal di Kabupaten Solok Selatan. 

"Semua itu akan tercapai dengan membangun komunikasi yang baik antar anggota Forum dan Instansi terkait dalam pelaksanaan program JKN-KIS, meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis", sambung Asfurina. 

BPJS Kesehatan juga sudah melakukan beberapa program kepada masyarakat salah satunya dengan program Sehari Lebih Dekat Dengan Masyarakat (SIKAT). 

Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenalkan program-program BPJS erta menerima konsultasi atau tanya jawab soal jaminan sosial.

Turut hadir dalam rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Efi Yandri, M.Si, OPD terkait. (ril)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional, bertempat di Aula Kantor Gubernuran, pada Senin (30/5/2022) sore. 

Upacara pelantikan dan sumpah jabatan ini disaksikan oleh Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumbar, Andri Yulika, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Sumbar, Ahmad Zakri, Kepala Biro Organisasi Setprov Sumbar, Fitriati, dan para Kepala OPD terkait. 

Menurut Buya Mahyeldi, dalam sambutannya, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional dan penyetaraan dalam jabatan ini dilaksanakan dengan dasar Permenpan RB Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. 

Diketahui sebelumnya Pemprov Sumbar telah melakukan pelantikan pejabat fungsional dari hasil penyetaraan tahap satu pada tanggal 31 Desember 2021 lalu, sekarang berdasarkan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3440/OTDA tanggal 24 Mei tahun 2022 tentang persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan tahap dua di lingkungan Pemprov Sumbar. 

"Pelantikan penyederhanaan jabatan struktural menjadi fungsional ini dilakukan agar terciptanya iklim birokrasi yang dinamis dan profesional, yang kita lihat selama ini sistem kerja tidak efektif karena panjangnya jalur birokrasi yang dilalui," paparnya. 

Buya juga menyebut selain memangkas panjangnya jalur birokrasi, penyederhanaan ini dilakukan untuk memudahkan para ASN melakukan pelayanan prima kepada masyarakat. 

"Ini semua harus menjadi semangat kita bersama dalam menciptakan iklim birokrasi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif," tegasnya.

Lebih lanjut, Buya menilai selama ini banyak para pejabat yang mengira jika menjadi pejabat fungsional tidaklah menarik. Menurutnya, banyak keuntungan-keuntungan yang didapat ketika menjadi pejabat fungsional.

"Pejabat fungsional kini memiliki kesempatan yang sama dengan pejabat struktural. Lalu para pejabat fungsional ahli muda pun tetap memiliki peluang untuk mengisi jabatan administrator," ungkapnya.

Buya juga menyebut keuntungan-keuntungan lain ketika menjadi pejabat fungsional, diantaranya memiliki peluang untuk mendapatkan pangkat dan golongan yang lebih tinggi, serta mendapat peluang pensiun di usia 60 tahun, hal tersebut juga berlaku pada fungsional jenjang madya.

Ia juga berharap para ASN yang baru dilantik melakukan perubahan dalam pola pikir dam pola kerja yang lebih profesional. Serta koordinasi dan integritas harus menjadi perhatian para ASN agar semangat dan kerjalasam akan tercapai dalam mewujudkan visi misi organisasi. (Via/MMC)