-->

Latest Post

Singkronisasi pemerintah daerah dalam penggunaan dana desa untuk percepatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa  dan Nagari.


PADANG - MEDIAPORTALANDA - 14 Juli 2022 - Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah melaksanakan berbagai inovasi bersama dinas terkait, anggota DPRD dan steghoder.


Sebagai bentuk kepedulian terhadap nagari, Anggota DPRD provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Jasma Jusni Datue Gadang, melalui dana pokir mengelar Bimbingan teknis (Bimtek) Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumatera Barat (Sumbar), disalah satu hotel yang ada di kota Padang.


Bimbingan Teknis ini dihadiri oleh puluhan peserta, mulai dari kepala desa bamus yang ada diruang lingkup kota pariaman, hingga yang dari kabupaten padang pariaman.


Kepala Dinas DPMD Provinsi Sumatera Barat Amasrul, SH sangat mengapresiasi dan berharap, semoga apa yang didapat dalam bimtek hendaknya dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Kegiatan Bintek yang berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 14 Juli, mengambil tema : 


Melalui Bimbingan Teknis, Kita Perkuat Peran BPD/BAMUS Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dalam Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Nagari/Desa, Menuju "Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan". (Jhon)




Photo Ist

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto, S.Ik. M.Si membuka kegiatan capacity building Bhabinkamtibmas sejajaran Polda Sumbar, Rabu (13/7) di ballroom Hotel Grand Zurry Padang. 


Pada capacity building kali ini bertemakan “Peran serta masyarakat bersama Bhabinkamtibmas dalam rangka ketahanan  pangan, kesehatan hewan,  budi daya peternakan, menangkal intoleransi dan meningkatkan keimanan guna mewujudkan Pemulihan Ekonomi Nasional”.


Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Edi Mardianto membacakan amanat Kapolda Sumbar, 

berbagai persoalan masyarakat saat ini khususnya pasca Covid-19 yang masih menjadi tren di masyarakat dan terus berkembang dengan varian baru. 


Dikatakan, disamping itu persoalan sosial kemasyarakatan juga berkembang, pada akhir - akhir ini munculnya paham radikalisme seperti NII, Khilafatul Muslimin, dan tidak kalah pentingnya persoalan penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak masyarakat yang terus meningkat, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan cabe serta hal lain yaitu tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.


Lanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional, memberikan jaminan keamanan, mempermudah proses perizinan kepada para investor, memberikan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat yang sedang berlangsung, operasi pasar minyak goreng dan lain lain.


"Sesulit apapun situasi perekonomian harus kita hadapi bersama untuk itu perlu keteguhan iman yang kuat dan kokoh sehingga kita sebagai umat yang beragama bisa melalui cobaan ini, bahwa sesuatu yang terjadi merupakan ujian dan cobaan bagi kita bersama dari Tuhan dan kita harus sabar melaluinya," ujarnya. 


Ia menyebut, pemahaman dalam beragama dinegara Republik Indonesia yang berideologi Pancasila perlu menjadi perhatian agar tidak terpapar paham yang mengarah kepada runtuhnya keutuhan negara Republik Indonesia dalam bentuk intoleransi.


"Dikhawatirkan bila masyarakat sudah terpapar paham keagamaan yang anti pancasila dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya kehidupan akan semakin sulit," katanya. 


"Untuk itu perlu diberikan tentang pemahaman terhadap radikalisme dan intoleransi serta peningkatan keimanan yang teguh berdasarkan ketuhanan yang maha esa," lanjut Wakapolda Sumbar. 


Kemudian, pengetahuan tentang penyakit mulut dan kuku yang akhir-akhir ini sedang berkembang ditengah kehidupan masyarakat akan dapat menjadi pedoman dalam penanggulangannya sehingga ketahanan pangan dapat tercapai. 


"Dengan sehatnya spiritual dan kokohnya iman yang tidak berpaham intoleransi maka keinginan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat dijalani dengan baik," terangnya.  


Ia menambahkan, pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari mulai masyarakat tingkat desa sampai tingkat kota dan sebagian besar sumber perekonomian masyarakat berasal dari pangan baik pangan dalam bentuk nabati maupun hewani, sebagai sumber mata pencarian yang sehari hari digeluti oleh masyarakat perlu diberikan motivasi dan pengetahuan dari berbagai sumber agar mampu diterapkan oleh masyarakat dan memperoleh hasil yang maksimal.


Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan 11 ketangguhan diantaranya ketangguhan kesehatan  ketangguhan keimanan, ketangguhan pangan yang merupakan bagian penting dari 11 ketangguhan di Sumatera Barat dimana masyarakat yang sehat dan beriman akan bergairah untuk berusaha mencari nafkah khususnya dibidang pangan.


"Oleh karenanya Polda Sumatera Barat melalui Direktorat Binmas Polda Sumbar ingin memberikan kontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut dalam kegiatan capacity building," pungkasnya. 


Bhabinkamtibmas yang kesehariannya berada ditengah tengah masyarakat bersama stakeholder lainnya dengan  pemerintah daerah mulai para Kepala Dinas, Camat, Lurah, Wali Nagari, Kepala Desa, Kepala Korong, para kelompok tani  dan masyarakat kecil lainnya. 


"Secara langsung dapat melihat persoalan-persoalan ditengah masyarakat khususnya dibidang keimanan hingga dapat mencegah intoleransi, ketahanan pangan yang terdampak terhadap ekonomi masyarakat kecil yang secara keseluruh memiliki pengaruh terhadap ekonomi nasional," bebernya. 


Selain itu tambahnya, para narasumber yang telah berpengalaman baik dibidang keilmuannya dengan berbagai teori dan juga narasumber yang langsung praktek serta telah sukses dibidangnya dapat dijadikan referensi hingga mampu pula meraih kesuksesan.


Kegiatan ini dihadiri oleh Kadis Pangan Provinsi Sumbar, Kadis Peternakan Sumbar, Kadis Pertanian Sumbar, Kasat Binmas dan Bhabinkamtibmas sejajaran Polda Sumbar, Kepala OPD terkait dari masing-masing Pemkab/Pemko se Sumbar, dan narasumber.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 56 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang memasuki masa purnabakti atau purnatugas menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun periode September sampai dengan Oktober 2022.

Surat Keputusan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Andree Algamar di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (13/07/2022).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/ Ibu yang telah mendedikasikan diri untuk mengabdi dan bekerja di Pemerintah Kota Padang. Semoga pengabdian panjang yang telah bapak ibu berikan untuk membangun Kota Padang ini dibalas oleh Allah SWT," ungkap Sekda.


Sekda berpesan, meski nantinya sudah tidak menjadi ASN Pemerintah Kota Padang lagi, namun pengabdian terhadap Kota Padang tidak boleh berhenti. Pemerintah Kota Padang tentu membutuhkan masukan, kritikan serta saran untuk membangun Kota Padang.


"Kami ucapkan selamat memasuki masa purnabakti kepada Bapak Ibu yang menerima SK pensiun hari ini. Meski waktu pensiun masih beberapa bulan lagi, tetap tunjukkan kinerja yang baik. Karena penilaian terhadap kinerja Bapak Ibu masih tetap dilakukan selama bapak ibu masih bertugas di Pemko Padang ini," pungkas Sekdako Padang.


Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Padang Arfian mengatakan, pada tahun 2022 ini PNS Pemerintah Kota Padang yang pensiun berjumlah sebanyak 625 orang. Sementara itu untuk penambahan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang masih terbatas.


"Pada tahun lalu saja kita menerima CPNS sebanyak 110 orang. Jika dibandingkan dengan yang pensiun tahun ini makan tentu jumlahnya tidak seimbang. Artinya Pemerintah Kota Padang masih kekurangan PNS. Dengan kekurangan PNS tersebut kita harapkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk menambah kuota penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang," pungkasnya. (Zal/**)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.