Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemerintah Kota Padang menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Padang Kelas IA tentang Peningkatan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kepada Masyarakat.

Dalam sambutannya Wali Kota Hendri Septa  menyambut baik atas terciptanya kerja sama tersebut. Ia berharap kerja sama ini semakin meningkatkan sinergi jajarannya dengan Pengadilan Agama Padang Kelas IA.

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kota (Pemko) Padang kita tentu menyambut baik kerjasama ini dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan dari Pengadilan Agama Padang Kelas IA kepada masyarakat. Semoga dengan ini semakin mendekatkan Pengadilan Agama ke masyarakat, sehingga keperluan masyarakat menjadi mudah dan lancar," ungkap Wako.

"Hal itu dikarenakan dalam pemberian pelayanan terpadu kepada masyarakat, Pengadilan Agama ikut didukung oleh jajaran OPD terkait di Pemko Padang," lanjut Wako.

"Kita tentu berharap Pengadilan Agama semakin mudah dalam melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan memberikan pelayanan secara prima bagi masyarakat," lanjutnya lagi.

"Sebagaimana sesuai dengan salah satu tupoksinya yaitu mensosialisasikan pentingnya menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Terutama sekali adalah mengurangi tingkat kasus perceraian," tutur Wako.

Sementara itu Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA Muhammad Nuh menyebutkan inti tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk meminimalisir perceraian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Alhamdulillah angka kasus perceraian di Padang yang kita tangani pada tahun ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita berharap ke depan semakin terus berkurang," harapnya.

Dia menjelaskan, melalui kerja sama ini pihaknya dan Pemko menyepakati dalam hal penyediaan data kemiskinan bekerjasama dengan Dinas Sosial. Selanjutnya terkait data pencatatan sipil serta dispensasi nikah bagi orang yang berumur dan masih banyak hal penting lainnya.

"Insya Allah, melalui kerjasama ini Pengadilan Agama Padang Kelas IA juga siap memberikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Pemko Padang di Blok III Pasar Raya Padang. Silahkan bagi masyarakat yang ingin konsul atau membutuhkan pelayanan," jelasnya.

Menurut Muhammad Nuh lagi, berbicara penyebab perceraian, rata-rata dari kasus perceraian yang ditangani pihaknya yaitu disebabkan faktor ketidakmampuan ekonomi di samping rendahnya pemahaman agama para pelaku rumah tangga.

"Jadi sangat penting peran para ulama, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka masyarakat dan terutama para orang tua di sini untuk memberikan pendalaman tentang kehidupan berumah tangga bagi mereka," tutur Muhammad Nuh didampingi Wakil Ketua Nursal dan Sekretarisnya Alisman saat itu.

Dalam kesempatan tersebut hadir Sekda Kota Padang Andree Algamar serta sejumlah pimpinan OPD terkait diantaranya Kepala DPMPTSP Corri Saidan, Kepala Disdukcapil Teddy Antonius, Kepala DKK dr. Srikurnia Yati, Kepala DP3AP2KB Editiawarman, Kabag Kerja Sama Erwin M dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis.(Dv/Zal)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Walikota Padang Hendri Septa melantik sebanyak 48 orang pejabat eselon IV (jabatan pengawas) yang terdiri dari jabatan Lurah, Sekretaris Lurah (Seklur) dan Kepala Seksi (Kasi) di lingkup pemerintah kecamatan. 

Dalam sambutan dan arahannya Wali Kota menjelaskan bahwa pelantikan ini dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan sekaligus penyegaran untuk peningkatan kinerja di wilayah birokrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan.

"Ini semua bertujuan agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat Kota Padang. Untuk itu diharapkan para Lurah, Seklur dan Kasi-Kasi di lingkup pemerintah kecamatan dan kelurahan yang baru dilantik hari ini langsung menyesuaikan diri segera. Mari bekerja dengan baik sesuai beban kerja yang diamanahkan. Begitu juga mendukung kesuksesan setiap program kegiatan Pemko Padang di wilayah kerja masing-masing," ujar Wali Kota.

"Ingat, sebagai pejabat publik kita harus menjadi pelayan yang baik. Menjadi seorang panutan sekaligus penyejuk dan pemberi solusi bagi setiap kebutuhan masyarakat. Jangan sampai ada warga yang tidak terlayani secara baik, karena jika kedapatan maka sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku," tekan orang nomor satu di Kota Padang tersebut didampingi Sekda Andree Algamar.

Dalam pelantikan tersebut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi beserta Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi dan Kepala BKPSDM Arfian. Sejumlah pimpinan OPD juga terlihat di kesempatan itu.(Dv)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Hendrik Sikumbang mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan berkas laporan terhadap sejumlah dugaan korupsi di Sumatera Barat. Laporan ini disebut Hendrik berkaitan dengan sejumlah permasalahan antara lain di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kab.Pessel dan sejumlah kegiatan di Dinas BMCKTR Sumatera Barat, jelasnya (15/07).

"Selain itu menurutnya juga ada dugaan berkaitan dengan Dinas Pendidikan Sumbar, terkait kegiatan beberapa tahun lalu, serta kegiatan yang bersumber dari APBN, ucap Ketua DPD Sumbar LI BAPAN-RI (Lembaga Investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara) ini.

"Kita hanya hanya memberikan informasi dugaan korupsi, untuk pembuktian dari informasi yang kita sampaikan tentu saja tanggung jawab dan kewenangan Aparat Penegak Hukum.

Dikarenakan dugaan kegiatan yang terindikasi bermasalah sangat banyak, Hendrik mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu.

Target kita, Kamis depan (21 Juli 2022) seluruh berkas informasi sudah sampai di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebut Hendrik (rel)