Mediaportalanda

PADANG PARIAMAN - MEDIAPORTALANDA - Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum bagi pejabat yang ada dijajaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Padang dibuka secara resmi oleh Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, bertempat di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung, Jumat (30/09/22)

“Masyarakat menunggu inovasi dan kemudahan pelayanan, bagi masyarakat yang penting adalah kebutuhan air bersih bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Atas terselenggaranya acara,Suhatri Bur sangat mengapresiasi Direktur PDAM dan jajarannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi seluruh pejabat PDAM untuk memberi pemahaman awal tentang bagaimana bekerja yang baik dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

“Pejabat itu harus paham regulasi, agar ada benteng bagi kita dalam bekerja. Sehingga kita bekerja tidak tersangkut masalah hukum,” jelas Suhatri Bur didampingi Kabag Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Mulyadi.

Bupati Suhatri Bur juga memberi tanggungjawab kepada Direktur PDAM untuk bisa memulihkan dan meningkatkan perusahaan daerah ini kepada kondisi yang lebih sehat. Suhatri Bur juga meminta dengan penyuluhan ini semoga dapat membentuk integritas para pejabat dan ditularkan kepada seluruh pegawai PDAM dalam bekerja.

Tentunya harus kompak dan solid untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya, jadilah karyawan yang memiliki integritas dan melek hukum, itu pesan moral yang disampaikan Suhatri Bur.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Suhatri Bur menekankan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti penyuluhan ini dengan serius sampai selesai. Agar materi yang disampaikan bisa diserap dan dapat memberikan pemahaman hukum yang akan dapat membantu kelancaran kerja masing-masing.

“Selamat menerima penyuluhan, semoga dapat memberi manfaat dalam menunjang pekerjaan kita,” tutup Suhatri Bur yang sekaligus juga sebagai narasumber dalam penyuluhan tersebut.

Sebelumnya, Direktur PDAM Aminudin melaporkan bahwa kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan untuk memberikan ilmu dan pemahaman kepada para pegawainya. Dan dia sangat tidak ingin ada pejabat dan pegawai PDAM yang tersangkut hukum, apalagi tersangkutnya karena tidak paham dengan hukum.

“Mudah-mudahan penyuluhan ini dapat membantu kita untuk selamat dari jeratan hukum dalam bekerja,” harap Dirut Aminudin.

Kegiatan penyuluhan hukum yang berlangsung satu hari ini, diikuti oleh seluruh pejabat yang ada dijajaran PDAM Padang Pariaman dan Kepala Unit PDAM se Padang Pariaman. Dengan menghadirkan pemateri dari jajaran Polres Padang Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman. **

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Wakil Komandan Korps Brimob (Wadankorbrimob) Polri, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso mengatakan pihaknya akan menyusun Peraturan Kapolri (Perkap) sebagai dasar dalam melakukan tugas pengamanan pertandingan liga sepakbola di Indonesia.

Aturan tersebut dibuat sebagai bentuk evaluasi atas terjadinya tragedi di Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pelaksanaan produk ini akan mengikuti aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh FIFA maupun PSSI sebagai federasi sepakbola.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para suporter yang juga hadir dalam rakor dengan memberikan masukan-masukan. Semua hal tersebut, katanya, akan menjadi referensi Polri menyusun aturan yang nantinya akan menjadi pegangan Polri, penyelenggara, dan khususnya satuan wilayah yang memiliki stadion yang akan digunakan untuk kompetisi.

“Ini sangat baik sekali, dengan masukkan yang diberikan. Sehingga produk ini akan menjadi dasar bagi Polri untuk melaksanakan pengamanan penyelenggaraan yang dilakukan oleh PSSI,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, tragedi Kanjuruhan berawal dari kekalahan yang diterima Arema FC dari Persebaya Surabaya dalam laga kandang BRI Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, 1 Oktober 2022. Berdasarkan data, ratusan orang menjadi korban baik meninggal maupun luka-luka.

Kasus tersebut telah menyeret enam orang sebagai tersangka. Mereka ialah Dirut LIB berinisial AHL, ketua panpel pertandingan berinisial H, security officer berinisial SS, Kabag Ops Polres Malang berinisial WSP, Danki 3 Brimob Polda Jatim berinisial H, dan Kepala Sat Samapta Polres Malang berinisial BSA.

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sebanyak 113 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang telah memasuki batas usia pensiun periode Desember 2022 sampai dengan Maret 2023, menerima Surat Keputusan (SK) Pensiun.

Dalam sambutan dan arahannya Sekda terlebih dahulu menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para PNS yang menerima SK Pensiun kali ini. 

"Bapak ibu semua telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara khususnya Pemerintah Kota Padang mulai dari CPNS sampai memasuki pensiun.

Kita semua telah menunaikan tugas mulia dengan puluhan tahun mengabdi dengan penuh dedikasi, loyalitas serta keikhlasan. Semoga kedisiplinan, keteladanan dan etos kerja bapak ibu dapat dicontoh junior/PNS yang masih mengabdi sekarang. Begitu juga menjadi amal ibadah di sisi Tuhan yang maha esa," imbuhnya.

Selanjutnya Sekda Andree juga mengharapkan para pensiunan PNS agar menjalani masa pensiun dengan baik dan penuh semangat. 

Selain itu juga diharapkan dapat berkiprah dan melibatkan diri pada berbagai kegiatan sosial atau organisasi kemasyarakatan. Diantaranya seperti berperan aktif di tingkat RT/RW, kelurahan atau tingkatan yang lebih besar. 

"Selaku purna ASN bapak ibu memiliki segudang pengalaman dan prestasi khususnya di lingkungan pemerintahan. Semoga apa yang kita miliki dapat berguna bagi masyarakat banyak. Mari kita terus berkiprah untuk negeri ini," harapnya. 

Lebih jauh Sekdako Padang juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak seperti PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang  dan PT BTN Cabang Padang yang turut memberikan fasilitasi atas terselenggaranya penyerahan SK Pensiun kali ini. 

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kita sangat mengapresiasi atas peran aktif dan kerjasama yang baik dalam rangka pemenuhan hak para pensiunan beserta keluarganya."

"Kita percaya PT Taspen dan PT BTN akan senantiasa melayani para PNS purnabakti dengan prima dan sepenuh hati. Semoga dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah baik ini," tukuk Sekda mengakhiri.

Pada saat yang sama Kepala BKPSDM Kota Padang melalui Sekretaris O.S Damanik menyebutkan, tujuan kegiatan penyerahan SK Pensiun ini merupakan bagian dari manajemen ASN dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian berupa penghargaan dan hak yang diterima PNS yang akan memasuki batas usia pensiun. 

"Hari ini kita serahkan SK Pensiun bagi 113 PNS periode Desember 2022 sampai Maret 2023. Sementara jumlah keseluruhan PNS di lingkungan Pemko Padang yang memasuki masa pensiun pada 2022 sebanyak 625 orang. Diantaranya termasuk di dalamnya pensiun BUP, pensiun janda/duda atau pensiun APS," sebutnya.

Dalam kesempatan itu juga hadir Asisten Administrasi Umum Corri Saidan beserta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang.

Selain itu juga hadir Branch Manajer PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Padang Ita Wiana Astuti serta perwakilan PT BTN dan lainnya. (Dv)