Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH beserta istri tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (21/10) siang. 

"Selamat datang di Ranah Minang," kata Brigjen Pol Edi Mardianto kepada Irjen Pol Suharyono.

Namun sebelumnya, ada yang menarik dalam kedatangan perdananya sebagai Kapolda Sumbar tersebut, dimana saat baru turun dari mobil penjemputan bandara, ia langsung melakukan sujud syukur. 

Momen tersebut tampak diabadikan oleh beberapa juru kameramen yang terlihat ikut hadir dalam penyambutan Kapolda Sumbar.

Usai dari sujud syukur ini, Irjen Pol Suharyono kemudian menerima pemasangan 'deta' songket dari Wakapolda Sumbar.

Kemudian, Wakapolda yang mendampingi Kapolda Sumbar memperkenalkan Forkopimda Sumbar, para Pejabat Utama dan Kapolres sejajaran Polda Sumbar.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Seluruh Petugas hingga Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Padang (Lapas Padang) menjalani tes urine untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam laaps.

Tercatat,125 pegawai dan 1.022 warga binaan Lapas Klas IIA Padang secara bergantian diambil sampel urinenya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya, mengatakan pelaksanaan tes urine ini bertujuan untuk memastikan lingkungan Pemasyarakatan di wilayah Kemenkumham Sumbar, Bersinar (Bersih dari Narkoba) baik jajaran Pegawai maupun WBP, 

"Semuanya kami uji urinenya bersama dengan BNNP Sumbar. Tim BNNP mengawasi semua pelaksanaan, mulai menyediakan sarana dan dalam pengawasan pengambilan urine, sehingga tidak ada pemalsuan urine yang diambil,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, R Andika Dwi Prasetya,

"Tujuan tes urine ini, kata Andika, memastikan lingkungan Kanwil Kemenkumham bersih dari narkoba, baik jajaran pegawai maupun warga binaan. Sesuai instruksi pimpinan tertinggi Presiden Indonesia harus bersih dari narkoba.

“Tidak ada boleh anak bangsa terlibat baik dalam pengendalian, peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Dipastikan, narkoba itu banyak mudaratnya, tidak ada manfaatnya. Mari kita bersama membersihkan negara ini dari narkoba,” tegasnya.

Ini bentuk komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) sekaligus mewujudkan Lapas Padang Zero Halinar.

Andika mengungkapkan, Lapas Klas IIA Padang merupakan satuan kerja yang sekian dalam pelaksanaan tes urine bagi pegawai dan warga binaan. Sebelumnya, kegiatan ini juga dilakukan seluruh lapas dan rutan di Sumbar.

Sementara itu Kepala Lapas IIA Padang Era Wiharto, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan sebagai salah satu wujud untuk menciptakan petugas Lapas dan binaan  Kelas IIA Padang yang bersih dan bebas dari narkoba.

“Kegiatan ini merupakan upaya Lapas Kelas IIA Padang untuk mencegah sumber daya manusia yang bekerja disini terlibat dengan narkoba. Jika kita ingin rumah kita bersih, maka hendaknya kita harus memakai sapu yang bersih. Bagaimana bisa kita membersihkan rumah menggunakan sapu kotor. Setidaknya pepatah itu menggambarkan maksud dilaksanakannya kegiatan ini. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat,” ungkapnya.

Lapas Kelas IIA Padang telah berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas. Budaya kerja berintegritas diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia.

Seluruh petugas pemasyarakatan Kelas IIA Padang mengikuti kegiatan ini tanpa terkecuali mulai dari Kalapas, seluruh pejabat struktural eselon IV dan V, staf dan seluruh personil regu jaga  Petugas regu yang tengah melaksanakan tugas mengikuti tes urin secara bergantian (Rel/Ism)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar memperingati Hari Habitat Dunia-Hari Kota Dunia (HHD-HKD) yang dilaksanakan setiap tahun pada Bulan Oktober (urban October), hal ini  menunjukkan keterlibatan dan komitmen Indonesia dalam mewujudkan permukiman dan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.

Peringatan HHD-HKD pada tahun 2022 ini merupakan rangkaian acara sesuai dengan tema global “Mind the Gap, Leave No One and No Place Behind, Act Local to Go Global” dan Tema Nasional “Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan menuju Nol Kumuh”. Tujuannya adalah untuk penyebarluasan capaian dan upaya meningkatkan komitmen serta partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif tanpa meninggalkan seorang pun dan satu wilayah pun. Hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke 11 serta New Urban Agenda (NUA).

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Kusworo Darpito mengatakan bahwa, Kementerian PUPR telah menetapkan 7 indikator kumuh yang tertuang pada Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yakni, kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, untuk menyelesaikan persoalan kumuh tersebut diupayakan dengan melaksanakan berbagai program regular dan pemberdayaan masyarakat seperti KOTAKU, PISEW, Sanimas, dan PAMSIMAS. 

Upaya kolaborasi tersebut adalah upaya Pemerintah Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang juga turut melakukan usaha penanggulangan kawasan kumuh dengan anggaran APBD yang disinergikan dengan APBN. Dukungan dari unsur swasta juga telah banyak dilakukan melalui program CSR yang mengubah fisik kawasan maupun mengedukasi masyarakat, akademisi dan Universitas.

Program PAMSIMAS, Sanimas, KOTAKU dan PISEW merupakan program stimulus yang diharapkan dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah yang diwujudkan dengan anggaran daerah, swasta dan stakeholder lainnya.

LSM dan masyarakat penerima manfaat juga menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan kawasan supaya tidak kembali menjadi kumuh, disinilah peran pemberdayaan yang dilakukan, dengan tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur saja, akan tetapi juga memberikan edukasi, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat untuk perubahan perilaku.

Capaian Kementerian PUPR untuk menangani kawasan kumuh di Indonesia selama periode 2020-2022 seluas 7.257,32 Ha. Angka ini sudah melebihi target pada periode tersebut hingga menyisakan 4,170 Ha untuk ditangani pada periode 2023-2024 dari total target Nasional penanganan kawasan kumuh 2020-2024 seluas 10.000 Ha. **