Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Mengawali tahun 2023, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat, H. Helmi bersama jajaran menggelar rapat evaluasi anggaran tahun 2022 dan rencana anggaran tahun 2023, Senin (2/1/23) di ruang Kerja Kakanwil.

Dalam rapat rutin ini, Kakanwil menyampaikan bahwa serapan anggaran Sumatera Barat sudah sesuai dengan target nasional sebesar, 97 persen lebih. Ini adalah hasil kerja bersama dan hasil kerja tim, bukan hanya kerja Kakanwil atau Kabag TU saja.

“Atas capaian ini atas nama Kakanwil saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Kepala Bidang, seluruh Pembimas dan penanggungjawab kegiatan yang telah melaksanakan program kegiatan dengan baik,” ungkap Kakanwil.

“Jika serapan anggaran kita maka semua program juga akan baik. Inilah yang kita pertahankan, komitmen bersama dalam menjalankan program prioritas Kementerian Agama,” imbuhnya.

Namun timpal Helmi, sebagai evaluasi untuk tahun 2023, kita minta seluruh pimpinan unit dan satker untuk menghindari Desember Syndrom. Upayakan kegiatan dilaksanakan di awal tahun anggaran, hal ini menghindari terjadinya tumpeng tindih satu kegiatan dengan kegiatan yang lain.

Menurut hemat Kakanwil kondisi ini sangat rentan terhadap pemeriksaan. Karena hampir sebagian besar perjalanan dinas itu di bulan Desember. Ini harus dihindari di tahun 2023.

“Menghindari hal ini, tahun 2023 kita upayakan menerapkan e-SPPD. Semua kegiatan monitoring dan evaluasi akan diverifikasi melalui aplikasi tersebut. Sebelum di setujui maka kegiatan belum bisa dilaksanakan,” kata Kakanwil.

Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga mendorong fungsional asrama haji di Padang Pariaman. “Tahun 2023 kita dapat anggaran dari rupiah murni untuk fungsional pengembangan asrama haji Padang Pariaman sebesar Rp10 Milyar termasuk asrama haji yang belum ada mobiler. Maka segera siapkan proposalnya,” pinta Kakanwil.

“Kita rencanaan pada pelaksanaan haji 2023, pemberangkatan di Asrama Haji Tabing dan pemulangan di Asrama Haji yang baru di Padang Pariaman. Sehingga tidak ada lagi anggapan Bappenas bahwa SBSN Asrama haji yang baru belum fungsional,” kata Kakanwil berharap.

Kakanwil juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan pengembangan asrama haji ini masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp200 milyar lagi. Insyaallah tahun 2024 akan dibangunkan dua tower lagi, sehingga lengkaplah anggaran yang direncanakan itu sebesar 360 milyar.

Diakhir arahannya Kakanwil juga mengajak seluruh ASN Kemenag Sumbar ikut memeriahkan peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke 77 dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan. Walaupun sudah ada kelonggaran untuk kegiatan masyarakat, namun tetap waspada, tandasnya. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA -  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin (2/1).

Menurutnya proses yang diambil tidak tepat dan tidak ada argumen kegentingan yang tampak dalam Perppu tersebut. 

“Setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, jelas MK meminta perbaikan melalui proses legislasi yang aspiratif, partisipatif dan legitimate. Bukan justru mengganti UU melalui Perppu. Jika alasan penerbitan Perppu harus ada ihwal kegentingan memaksa, maka argumen kegentingan ini tidak tampak di Perppu ini. Bahkan, tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perppu ini dengan materi UU sebelumnya,” jelas AHY. 

AHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif.

“Lagi-lagi, esensi demokrasi diacuhkan. Hukum dibentuk untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan elite. Janganlah kita menyelesaikan masalah, dengan masalah,” tegas AHY. 

Terakhir AHY mengingatkan untuk jangan sampai terjerumus ke dałam lubang yang sama. 

“Terbukti, pasca terbitnya Perppu ini, masyarakat dan kaum buruh masih berteriak dan menggugat lagi tentang skema upah minimum, aturan outsourcing, PKWT, aturan PHK, TKA, skema cuti, dan lainnya. Mari terus belajar. Janganlah kita terjerumus ke dałam lubang yang sama,” tutup AHY. 

Putusan MK pada 2020 mengamanatkan UU Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu dua tahun. Namun kini, bukan revisi yang dilakukan, melainkan Perppu yang dikeluarkan pemerintah agar UU Cipta Kerja tersebut tetap berlaku. (dna/csa)

Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat 08111070090

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sekretaris Daerah Kota Padang Andre Algamar meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang agar memberikan layanan dengan sopan dan murah senyum saat bertugas. 

Menurut Sekdako Andree Algamar, ASN harus menyadari posisinya sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Hal ini selalu disampaikan oleh Wali Kota Padang Bapak Hendri Septa, bahwa ASN Pemko Padang merupakan pelayan masyarakat. 

"Saya minta kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang terutama dinas-dinas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, harus melayani masyarakat dengan sopan dan senyum. Hilangkan muka-muka cemberut dan bersikap tidak ramah itu," ucap Sekda. 

Selanjutnya, Sekdako Andre Algamar mengapresiasi kehadiran ASN Sekretariat Daerah Kota Padang yang hadir ramai mengikuti apel pagi awal tahun 2023. 

"Saya harap kehadiran seperti ini dapat terus dipertahankan. Mari kita awali tahun 2023 dengan semangat kerja yang lebih baik lagi, demi membangun Kota Padang," pungkas Sekda.(Mul/**)