Mediaportalanda

LUBUK LINGGAU - MEDIAPORTALANDA - 17 Januari 2023 - PT PLN (Persero) menambah jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Lubuklinggau. SPKLU yang berlokasi di PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Lubuklinggau ini merupakan SPKLU pertama di Kota Lubuklinggau dan menjadi SPKLU kelima di Sumatera Selatan.

"Sangat bersyukur Lubuklinggau dipilih sebagai tempat pembangunan SPKLU, ini merupakan bukti Kota Lubuklinggau ini sudah maju dan saya berdoa yang hadir di sini semuanya dapat memiliki kendaraan listrik," ujar Prana saat meresmikan SPKLU Lubuklinggau, Kamis, (12/1).

Prana mengatakan, selain ramah lingkungan, mobil listrik juga merupakan kendaraan yang nyaman. Ini disampaikannya setelah mengikuti demo _charging_ pengisian baterai sekaligus _test drive_ mobil listrik di sekitar kota Lubuklinggau bersama jajaran usai peresmian. 

"Mobil listrik ini sangat nyaman digunakan, tidak ada suara sehingga tenang dalam berkendara. Saya ucapkan selamat kepada PLN atas diresmikannya SPKLU, semoga masyarakat Kota Lubuklinggau dapat memanfaatkan SPKLU ini dan masyarakat di luar Kota Lubuklinggau dapat mampir ke sini," ujarnya.

Kehadiran SPKLU di Lubuklinggau ini akan mendukung ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Selatan. Saat ini jumlah SPKLU di wilayah kerja PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (S2JB) sebanyak 7 SPKLU. Ketujuh SPKLU tersebut berada di Kota Palembang sebanyak 2 unit, Rest Area Tol Lampung - Palembang 2 unit, Jambi, Bengkulu, dan Lubuklinggau masing – masing 1 unit.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu Amris Adnan mengatakan, PLN berkomitmen untuk terus mengkampanyekan gaya hidup _electrifying lifestyle_ dengan penggunaan kendaraan listrik. Hal ini untuk mendorong penggunaan energi rendah karbon dan ramah lingkungan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) serta dalam upaya menggantikan energi fosil yang selama ini digunakan.

“Pembuatan SPKLU ini merupakan salah satu dukungan PLN dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik, seiring banyaknya masyarakat yang mulai menggunakan kendaraan listrik," kata Amris.

Lebih lanjut, Amris menerangkan bahwa untuk SPKLU di Lubuklinggau ini, memiliki tiga konektor, yang dapat melakukan pengisian _fast charging_ dan _medium charging_. Penggunaannya cukup dengan mendownload aplikasi PLN Mobile.

Selain ramah lingkungan, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dengan beralih ke kendaraan listrik. Salah satunya penggunaaan kendaraan berbasis listrik dapat menghemat biaya operasional dengan hanya memakan biaya 20 persen dibandingkan kendaraan konvensional.

“Keuntungan lain yang didapatkan dari kendaraan listrik adalah meminimalisir polusi suara dan polusi udara. Kami berharap dukungan Walikota Lubuklinggau juga dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

Dengan kendaraan listrik kita harap target _Zero Emission_ pada tahun 2060 mendatang dapat kita capai," pungkas Amris.   **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Firman Sikumbang, Ketua terpilih Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia (IKW-RI) periode 2022-2025 menggelar rapat kepengurusan inti bersama anggotanya di Nana Pink kawasan Gor Haji Agus Salim Kota Padang, (18/1/2023).

SUSUNAN PENGURUS INTI IKW-RI PERIODE 2022-2025 :

Ketua 

Firman Sikumbang

Wakil Ketua 1

Andarizal 

Wakil Ketua 2

Dafit Pelor 

Sekretaris

1 Rita

2 SusiSuzana

3 Desi Amora

Bendahara

1 Cimrawati

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat 

1 Rusdi Chandra

2 Sari

3 Hendri Payan

4 Yose Rizal 

Sosial dan Kemanusiaan

1 Yeni Laura

2 Bunga

3 Fitria Sari 

Keuangan

1 Thamrin

2 Suci Martia

3.Nur Anisa

4.Beny

Bidang Olahraga

1 Novri investigasi

2 Danil

Bidang Agama

1 Hariyanto

2 Heni Andri

Humas

1 Windu

2 Fitri Ks

3 Fajar

4 Wahi

Bidang Perlengkapan

1 Ruli

2 Fal Sanar.

Selanjutnya, dipenghujung rapat tersebut ketua IKW-RI mengatakan. Bagi  masing-masing ketua bidang jika berkeinginan menambah anggotanya dipersilahkan dan jangan lupa melapor ke ketua Satu. Diakhir rapat, Firman Sikumbang dan anggotanya makan bersama.

 **

JABAR - MEDIAPORTALANDA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan "mitigasi inflasi" di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

"Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan," kata Sigit. 

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik. 

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). 

"Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran. 

"Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran," ucap Sigit. 

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen. 

"Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan," tutur Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada. 

"Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada," jelas Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. 

Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan. 

"Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan," tutup Sigit. **