-->

Latest Post

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Komandan Korps (Dankor) Brimob Polri Komjen Anang Revandoko menerima kunjungan tim dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Jumat (27/1/2023). Kunjungan ini dalam rangka percepatan program nasional penanganan stunting.


Komjen Anang menuturkan, dalam mendukung program penanggulangan stunting di Indonesia, Korps brimob Polri telah menyiapkan personel, tenaga medis, sarana dan prasarana (kendaraan).


"Korps Brimob Polri beserta BKKBN dapat berkoordinasi, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, serta mampu untuk mewujudkan tujuan utama yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia," ujar Anang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/1/2023).

Anang menuturkan, Korps Brimob Polri dan BKKBN juga bersama-sama melakukan penanganan stunting on the spot, terhadap wilayah prevalensi tinggi kejadian stunting. dengan mengadakan penyediaan makanan bergizi, pembagian sembako, pemeriksaan ibu hamil, edukasi stunting dan penyediaan atau perbaikan sanitasi.


"Kami juga akan melakukan sosialisasi penanganan stunting kepada Korbrimob dan jajaran. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan kader stunting bagi personel Korbrimob," ujarnya.


Dalam kunjungan ini, tim dari BKKBN Pusat meninjau gedung Command Center yang digunakan untuk memantau dan menganalisa berita-berita terkait stunting baik postif maupun negatif.


Selain itu, dilakukan pengecekan display kendaraan dan demonstrasi penggunaan peralatan Korbrimob dalam mendukung program pecepatan penanganan stunting di Indonesia.


Lalu ada juga dskusi penanganan stunting terkait rencana koordinasi/kerjasama kegiatan, baik wilayah DKI maupun seluruh wilayah Indonesia.


Kedepan akan menghadirkan narusumber dari BKKB pada saat rakernis Korbrimob Polri dan melakukan kerjasama tentang media analitic kasus stunting yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia.


"Kami juga sepakat untuk kerjasama melalui untuk menyukseskan program pemerintah peningkatkan gizi masyarakat dalam rangka mencegah stunting," katanya. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Ketua Umum Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Amirul S Piola SH baru-baru ini membekukan kepungurusan Komda LP-KPK Provinsi Sumatera Barat. Setelah membekukan kepengurusan Komda dibawah pimpinan Kris Debi Irawan, Ketum LP-KPK  memberikan mandat kepada Ismail Novendra untuk membentuk kepengurusan baru periode 2023-2027.


"Dengan dibekukannya Komda Sumbar sebelumnya berdasarkan SK No. 021/SKAB/ASK/KN/LP-KPK /1/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang anulir pencabutan keputusan surat tugas (SK-ST), berarti seluruh pengurus Komda Sumbar yang lama telah nonaktif semua. Pembekuan itu disebabkan kepengurusan yang lama dinilai tidak berjalan dengan baik dan tidak menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana mestinya", ujar Amirul. 

Amirul juga mengatakan telah memberhentikan dan menonaktifkan beberapa orang pemegang KTA Komnas LP-KPK yang selama ini diduga sering meminta minta sejumlah uang kepada pejabat dan kontraktor. Bahkan ada juga yang disinyalir melakukan penipuan dengan meminta uang jutaan rupiah kepada masyarakat untuk dijadikan anggota LP-KPK. Semua oknum baik pengurus Komnas yang ada di Sumbar dan pengurus Komda Sumbar yang dinilai telah menyalahi AD ART LP-KPK sudah di non aktifkan. Mereka bukan lagi anggota LP-KPK, ungkapnya. 


Sebagai penggantinya, saat ini telah diberikan mandat kepada Ismail Novendra untuk segera membentuk kepengurusan Komda Sumbar yang baru periode 2023-2027. Sesuai surat mandat No. 081/SM/SB/KN/LP-KPK/2023 tertanggal 21 Januari 2023.


Dalam SK pembekuan Komda Sumbar itu disebutkan dasar-dasar pencabutan  surat tugas dan dinon aktifkan kepengurusan yang lama. Pertama, sejak terbitnya SK-ST terbukti tidak adanya komunikasi dengan pusat dan tidak ada komunikasi dengan kepengurusan Komda dan Komcab LP-KPK Sumbar. Kedua, tidak ada laporan pekerjaan. Ketiga, tidak ada mengadakan agenda pelantikan pengurus yang semestinya menghadirkan pejabat pejabat daerah dan keempat, tidak ada utusan saat Rakernas di Pontianak pada tanggal 27-29 November 2022 lalu serta tidak melaksanakan kontribusi.


Maka dengan dicabutnya SK-ST Komda LP-KPK Sumatera Barat , Ketum berharap kepengurusan yang baru nantinya akan membentuk kepengurusan yang baru dengan mengisi orang orang yang kompetitif serta dapat membenahi anggota LP-KPK yang selama ini telah di non aktifkan. 


Sementara itu, Ismail Novendra selaku pemegang mandat, mengungkapkan bahwa selaku pemegang mandat, dirinya akan segera membentuk kepengurusan Komda Sumbar yang baru dan lebih kompetitif. Setelah itu, akan segera mendaftarkan kepengurusan 2023-2027 ke Kesbangpol Sumbar.


Selanjutnya akan melakukan konsilidasi dan melaksanakan visi dan misi serta program kerja dengan sebaik- baiknya yang bisa nantinya berkomunikasi dengan pusat dan komunikasi dengan jajaran pengurus Komcab dan anggota LP-KPK yang ada di Sumbar. Juga akan ada laporan pekerjaan ke Komnas maupun Kesbangpol Sumbar. (Rel/YL)

Penulis: Sesmi Permatasari,S.Pd

Ketua Fatayat NU Padang Pariaman


KEKUASAAN itu memikat, ia menyilaukan. Sejak zaman dahulu, kekuasaan menjadi objek perebutan banyak orang; penghianatan, penghinaan, bahkan kekuasaan bisa menghancurkan persaudaraan, sahabat, teman, keluarga sekalipun, hingga pembunuhan sesama saudara di istana kerajaan lazim dan terjadi secara bergantian, hanya untuk sebuah kekuasaan; yang didalamnya ada harta dan semua kelezatan dunia.


Beribu cara orang menginginkannya (kekuasaan.red). Dengan Ambisi yang begitu hebat merasuki jiwa, merebut kekuasaan begitu menggiurkan. Apapun, bisa dihalalkan oleh seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, yang diidamkannya.


Kini, kekuasaan-kekuasaan itu semua, telah menjadi sejarah kejayaan dimasanya. Hanya seperti itu saja!


Kekuasaan identik dengan kepemimpinan, maka etika kepemimpinan yang kurang strategis, akan berdampak kepada apa yang ia pimpinan. Jika kepemimpinannya kuat dan memiliki sumber daya yang cukup, maka ia akan berkuasa dengan baik, selama kekuasaan itu tidak ada yang berupaya menjatuhkannya dari dalam. Nah, musuh kekuasaan, bukan dari luar, tapi dari dalam wilayah kekuasaan itu sendiri.


Ada pula kekuasaan yang tidak berbasis kerajaan, tidak berbasis wilayah atau tidak profit (keuntungan finansial, harta dan kelezatan dunia belaka), yang juga ternyata menjadi perebutan banyak orang saat ini, yaitu; organisasi.


Sebab, berkuasa di organisasi, ternyata dapat menumbuhkan kembangkan nama besar dan marwah seseorang dilingkungan organisasinya, hingga lintas organisasi/ sektoral.


Bedanya di organisasi, kekuasaan tidak seperti raja di kerajaan, kepala daerah di pemerintahan, presiden/ raja disebuah negara; di organisasi dipimpin oleh seorang ketua organisasi, yang memiliki sistem kolektif kolegial; musyawarah dan mufakat dengan perangkat/ pengurus organisasi lainnya, tidak abosolut sebagaimana seorang raja atau penguasa daerah.


Seorang ketua di organisasi bukan atasan dan bukan pula bos, yang memiliki keputusan yang mutlak. Tapi, di organisasi sudah memiliki aturan bersama yang sudah tertuang di AD ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga) dan dengan aturan itu organisasi berjalan, serta estafet dari generasi ke generasi.


Namun, yang paling penting di organisasi sebenarnya adalah soal kepemimpinan dan kepemimpinan memiliki seninya sendiri. Moral memberikan batas yang jelas dalam baik buruknya sebuah kepemimpinan, ini dapat di jadikan pedoman dalam suatu kepemimpinan, dimanapun ornisasinya. Karena seorang pemimpin tidak harus di juluki sebagai atasan, ataupun ketua dalam suatu organisasi.


Tetapi kepemimpinan adalah dimana kita dapat mengalah dalam suatu masalah dan mencoba untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut; win solution.


Pemimpin bukan hanya untuk bergagah-gagahan. Dimana setiap kita ada pertemuan, lantas dipuji dan dielu-elukan. Pemimpin harus punya tanggung jawab yang besar, utamanya; beretika dan bermoral.


Kepemimpinan yang dipaksakan, hanya akan menimbulkan keburukan; buruk bagi dirinya sendiri dan juga orang lain.


Seharusnya, jika ingin Seharusnya, jika ingin berpotensi bangunlah aset pada diri sendiri/ SDM (Sumber Daya Manusia), yaitu dengan cara meningkatkan kapasitas diri, bangun kemanusiaan yang besar, agar memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan masa depan diri sendiri, lalu bermanfaat untuk banyak orang.

 

Ironinya, tidak seperti yang diharapkan, banyak pemuda hari ini tidak tahu dengan aturan, ia ternyata hanya memikirkan bagaimana keinginannya terwujud dan mendapatkan kekuasaan yang didamba-dambakannya, tanpa memandang moral dan asas kepatutan.

 

Seharusnya, pemuda senantiasa dibimbing dan dibina untuk aktif memerankan fungsinya yaitu sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharu dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipta tatanan yang dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh pemuda tersebut.

 

Karena, pemuda itulah sebenarnya estafet kepemimpinan di negeri ini, baik itu di organisasi, negara dan minimal kepemimpinan didalam keluarganya. Maka, pemuda yang bermoral dan produktif, sejatinya adalah harapan masa depan negeri ini.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.