Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Prov. Sumbar untuk berkoordinasi lebih intensif dengan dunia usaha. Menurut Gubernur, itu bertujuan agar perumusan Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) sebagai rujukan pembukaan jurusan, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Mahyeldi mengaku, saat ini pihaknya sangat serius dalam menekan pertumbuhan angka pengangguran di Sumbar, menurutnya penyesuaian dalam pembukaan jurusan di SMK dengan kebutuhan dunia usaha dapat menjadi salah satu solusi.

"Kita ingin, setiap lulusan dapat terserap maksimal oleh dunia usaha. Untuk itu, Kepala Sekolah harus lebih kreatif dan adaptif," tegas Mahyeldi.

Kepengurusan MKKS SMK Negeri dan Swasta Prov. Sumbar yang dilantik tersebut untuk masa bakti 2023-2025, dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Drs. Busraini Lubis, Wakil Ketua Syamsul Mardan S.Pd, MM, Sekretaris Erizal, S.Pd, MM dan Bendahara Umum Yunita Rosanti,   S. Pd, M. Pd.

"Dengan adanya pengurus baru, kita optimis akan ada terobosan-terobosan, sehingga secara bertahap persoalan dapat terurai," harap Gubernur Mahyeldi. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Barlius, juga mendorong MKKS untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Dinas Pendidikan.

"Kita harapkan MKKS mampu menghimpun berbagai masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan di Sumbar," tegas Barlius. 

Barlius mengingatkan, pentingnya setiap Kepala Sekolah SMK mampu memahami kebutuhan pasar karena pada dasarnya salah satu tujuan utama dari pendidikan vokasi adalah dunia kerja.   **

MURA - MEDIAPORTALANDA - Tempati janji politik saat Pilkada, Alat berat yang akan digunakan untuk membuka lahan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, terealisasi oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Hj Ratna Mahmud dan HJ Suwarti,

Bantuan alat ini diadakan. Sebab, sebagian besar masyakarat Kabupaten Musi Rawas berprofesi sebagai petani, selama ini, dalam mengelola lahannya masyarakat masih menggunakan cara tradisional, yaitu menembang pohon dan melakukan pembakaran. Hal ini berbenturan dengan peraturan pemerintah tentang pembakaran lahan dan hutan. Untuk itu, dalam kempanye Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud mengupayakan bantuan alat berat untuk mempasilitasi masyarakat agar mendapat kemudahan dalam membuka lahan perkebunannya.

“Ini merupakan salah satu dari 9 program saya Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud dan Wakil Bupati, Hj. Suwarti. Sembilan program prioritas saya telah terealisasi semua. Setelah launching bantuan alat berat ini, tuntaslah 9 program yang saya janjikan,” ujar Bupati Musirawas Hj. Ratna Machmud.

Kemudian ungkapnya, dasar alasan bantuan ini, karena dalam membuka lahan tidak boleh lagi ada pembakaran perkebunan, dan melalui bantuan alat berat berupa tiga eksavator mini masyarakat tidak perlu membakar lahan lagi.

“Alat berat ini sebenarnya sudah kita beli tahun lalu, namun belum digunakan karena perlu Peraturan Bupati (Perbup) untuk mengaturnya. Karena alat berat ini akan banyak digunakan masyarakat,” katanya.

“ Semoga alat berat bermanfaat dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Musi Rawas,” ungkapnya.

**

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Terpancar raut kebahagiaan dari sang Walikota Padang Hendri Septa saat dikelilingi pasukan oranye petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang telah bekerja tanpa lelah membersihkan Kota Padang hingga menjadi asri dan sejuk dipandang.

Sembari berucap, atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah bekerja tanpa kenal waktu dalam bekerja. "Terima Kasih telah menjaga kebersihan Kota Padang, rumah kita, tempat kita tinggal. Saya banyak mendapat laporan dari tamu-tamu kita yang datang bahwa Kota Padang itu bersih," ucap Wako Hendri Septa, sambil menyodorkan semangkuk makanan ke salah seorang petugas kebersihan.

Wako Hendri Septa menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Padang tengah dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia  untuk mendapatkan penghargaan Adipura. Semoga saja bisa kita raih.

"Kami mengharapkan dukungan dari bapak agar penghargaan dapat kita raih. Terakhir kita meraih Adipura pada 2018 lalu, sejak itu tidak ada lagi penilaian,” ujar Wako Hendri Septa didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mairizon dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis. **