Mediaportalanda

JAKARTA - Maraknya pemberitaan tentang tidak perlunya pendaftaran perusahaan pers ke Dewan Pers. Sejumlah media beranggapan tidak perlu lagi adanya verifikasi perusahaan media atau pers oleh Dewan Pers. Hal ini mendapatkan respons dari Ninik Rahayu Ketua Dewan Pers.

Ninik menguraikan, setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers. 

Kemudian, setiap perusahaan pers sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, secara legal formal berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dapat disebut sebagai perusahaan pers, meskipun belum terdata di Dewan Pers.

“Sesuai pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers, tugas Dewan Pers antara lain mendata perusahaan pers. Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan keduanya sangatlah berbeda,” tutur Nanik.

Nanik menjelaskan bahwa, pelaksanaan tugas mendata perusahaan pers, sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dimandatkan oleh UU Pers, ditujukan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 

Pendataan perusahaan pers merupakan stelsel pasif dan mandiri. “Artinya, perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi (didata) oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada. Ketentuan tentang pendataan perusahaan pers ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers,” jelasnya. 

Dewan Pers, kata Nanik, tidak dapat memaksa perusahaan pers untuk didata atau ikut verifikasi media. Dia pun menjelaskan tujuan pendataan perusahaan pers, salah satunya adalah mewujudkan perusahan pers yang kredibel dan profesional. 

Kedua, mewujudkan perusahaan pers yang sehat, mandiri, dan independen. Ketiga, mewujudkan perlindungan pada perusahaan pers. Keempat, menginventarisasi perusahaan pers secara kuantitatf dan kualitatif. 

“Pendataan perusahaan pers dilakukan untuk memastikan, bahwa perusahaan pers sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya sebagai salah satu unsur yang menopang tegaknya kemerdekaan pers,” imbuhnya. 

Ninik mengatakan, perusahaan pers yang tidak bekerja secara profesional, antara lain ditandai dengan tidak memenuhi kewajiban untuk kesejahteraan wartawan, tidak memberikan penghasilan yang layak, atau malah memerintahkan wartawan mencari tambahan penghasilan/iklan. 

“Hal ini pada akhirnya akan membuat wartawan tidak dapat menjalankan tugas dengan profesional, karena penghasilan wartawan tergantung kepada seberapa besar ia meraih iklan atau tambahan penghasilan. Situasi ini tentu tidak mendukung wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas,” paparnya.

PADANG – MEDIAPORTALANDA - Dalam rangka meningkatkan pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) personil, Biro SDM Polda Sumbar kembali meluncurkan program yang bertajuk 'Polri Belajar Tajwid'. Kegiatan 'Polri Belajar Tajwid' sendiri dilaksanakan setiap Senin, Selasa, Rabu, setelah pelaksanaan tadarus rutin yang dibina langsung oleh Ustadz Pengajar dan personel Biro SDM Polda Sumbar.

Dirinya menyebut, kegiatan ini mendapat respon positif dari personel Polri yang antusias mengikuti kegiatan belajar tajwid, dan tidak hanya dilaksanakan di lingkungan Mapolda saja, namun juga dilaksanakan di seluruh jajaran kewilayahan yang ada di Polda Sumbar.

"Biro SDM Polda Sumbar terus melakukan upaya meningkatkan pembinaan mental dan rohani personil. Salah satunya melalui program Polri Belajar Tajwid ini untuk membekali personel Polri dan PNS Polri pada Polda Sumbar jajaran, dengan cara Membaca Alquran dengan yang baik dan benar," ujar Kombes Pol Sonny.

"Kita berharap kedepannya melalui kegiatan pembinaan mental dan rohani personil ini bisa meningkatkan etos kerja personel sehingga pelaksanaan tugas bisa berjalan lebih Profesional," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Biro SDM Polda Sumbar sendiri telah memiliki sejumlah program dalam pembinaan mental dan rohani personel, diantaranya tausiyah oleh ustadz yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan Tadarus setiap hari serta Khatam Al Quran setelah shalat Jumat setiap minggunya.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Tim Klewang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Padang, akhirnya berhasil mengungkap 2 (dua) kasus pencabulan terhadap anak kandung sendiri.

“Ini sangat miris, masa ada ayah kandung mencabuli anak perempuan sendiri,” ucap Kombes Pol Ferry Harahap saat press release di Mapolresta Padang, Selasa (28/02/23).

Kemudian, papar Kombes Pol Ferry Harahap menerangkan, selama Februari 2023 ini, kita dapatkan 2 (dua) laporan. Kasus yang pertama dilakukan oleh pelaku A (47) sejak 2020 lalu, sedangkan kasus kedua dilakukan oleh pelaku YH (44). Perbuatan pelaku YH (44) ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali.

“Untuk kasus pertama, pelaku inisial A ini digerebek oleh warga di toilet salah satu Masjid yang ada di Kecamatan Kuranji. Sedangkan untuk kasus kedua, pelaku inisial YH telah melakukan sebanyak 4 kali, Nauzubillahminzalik,” ujar Kombes Pol Ferry Harahap.

Kombes Pol Ferry Harahap, menambahkan, kasus kedua ini terungkap karena korban yang sering murung, kemudian ditanya dan korban pun akhirnya mengaku.

Menurut Kombes Pol Ferry Harahap, modus kedua pelaku juga hampir sama. Diancam tidak diberi uang jajan, tidak disekolahkan dan sebagainya.

Atas kejadian miris ini, Kombes Pol Ferry Harahap telah mengusulkan ke Kejaksaan, agar kedua pelaku diberi hukuman tambahan. Yaitu, dikebiri.

“Saya telah mengusulkan untuk memberikan hukuman tambahan, agar pelaku dikebiri, supaya ada efek jera,” tutur Kombes Pol Ferry Harahap.

“Atas perbuatan tersebut, kini kedua pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 dan 3 , pasal 82 ayat 1 dan 2 jo 76 e UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No 1 tahi 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” tutup Kombes Pol Ferry Harahap. (Rb)