Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melepas Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan Yonif 133/YS di Mako Yonif 133/Yudha Sakti yang akan melaksanakan tugas pengaman perbatasan ke wilayah Papua Barat. Rabu, 15 Maret 2023.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan, tugas menjaga perbatasan NKRI di wilayah Papua Barat merupakan misi mulia demi aman dan kondusifnya wilayah NKRI, serta demi utuh dan tegaknya kedaulatan bangsa.

Mahyeldi Ansharullah juga mengapresiasi dan memberikan penghormatan kepada para Prajurit Yonif 133/YS yang mengabdikan dirinya dalam tugas mulia tersebut.

"Semoga tanggung jawab besar ini dapat dilaksanakan dengan ketulusan, keikhlasan dan dedikasi yang tinggi. Tugas Negara diembankan kepada saudara- saudara ini adalah amal ibadah yang dipertanggunghawabkan kepada Tuhan YME," ucapnya.

Gubernur berpesan, pegang teguh Sapta Marga (SM) dan Sumpah Prajurit (SP) serta jaga nama baik TNI. "Segenap masyarakat Sumbar turut mendoakan untuk kesuksesan dan keberhasilan Satgas Pamtas Yonif 133/YS," pungkasnya.

Sedangkan Danrem 032/Wbr dalam wawancaranya dengan awak media mengucapkan terimakasih atas support dan dukungan dari Forkopimda Provinsi Sumatera Barat dalam pemberangkatan Satgas Yonif 133/Yudha Sakti

"Mudah-mudahan Satgas Yonif 133/Yudha Sakti ini sukses dan berhasil dalam tugas, sehingga nanti kembali dapat diprioritaskan berangkat Satgas luar negeri," harapnya.

Pati Bintang Satu itu juga berpesan kepada personel yang ditinggalkan untuk menjaga satuannya dan tidak membuat pelanggaran, sehingga personel yang melaksanakan tugas tetap fokus dan tidak terganggu.

Hal senada juga disampaikan Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Edi Mardianto. Dia menekankan pentingnya selalu memegang teguh sumpah prajurit. Selama di daerah operasi, seluruh prajurit jangan berbuat kesalahan. "Jangan lari dari daerah operasi. Yang sudah menikah dan belum menikah jangan berbuat asusila dan juga menebar hutang, karena biaya hidup kalian sudah ditanggung negara termasuk untuk keluarga kalian," pesannya.

Selain itu, wakapolda juga menekankan bahwa di sana, mereka tidak sendiri. Tapi juga bersama-sama dengan petugas keamanan lain, diantaranya Polisi. Untuk itu, diminta saling berkoordinasi dan berkolaborasi demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Usai menggelar upacara, 400 personel satuan tugas pengamanan perbatasan RI-PNG Yonif 133/YS, direncanakan berangkat pada hari Jumat 17 Maret 2023, menuju Pelabuhan Dumai. (PEN)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA -  Tidak terima dan merasa dicurangi oleh Kelompok Kerja Pemilihan C Pemprov Sumbar, PT.Permata Karya Kencana lapor ke Polda Sumbar. Hal tersebut disampaikan oleh Willy Mangasi Halomoan ST, dalam pres rilisnya, Rabu (15/03/2023) di Padang.

"Sebagai Direktur PT. Permata Karya Kencana, hari ini saya telah memberi keterangan di Subdit II Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumbar," ungkapnya.

Menurut Willy, sebagai APH, Polda Sumbar diyakini bisa dan mampu mengusut ada konspirasi antara Pokja dengan peserta lelang atau tidak," ulasnya.

"Disebabkan, setelah melakukan sanggahan jawaban yang disampaikan Pokja tidak bisa diterima dan terkesan mengada-ngada dan  dipaksakan.

"Adapun laporan tersebut berkaitan dengan paket lelang kegiatan Konsolidasi Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat-Berkat (P.104) DAK dan Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Surantih - Kayu Aro- Langgai (P.086), dengan Kode Tender 24426016.

Willy juga menjelaskan, "Sungguh aneh, kami digugurkan dengan dua kali hasil evaluasi dengan waktu yang berbeda dan jenis permasalahan yang berbeda.

Yang pertama yakni terkait, Elemen Perencanaan Keselamatan Konstruksi, dan setelah dilakukan sanggah, Sanggah dinyatakan benar.

Dan setelah semua itu tuntas.., ternyata timbul lagi hasil evaluasi kedua dengan waktu yang berbeda dan topik yang berbeda, ini sungguh aneh dan baru kali ini terjadi,

Namun terkait hasil evaluasi kedua tersebut, kami dari perusahaan tetap memberikan/melakukan sanggahan," jelas Willy.

Terkait adanya kisruh lelang di Kelompok Kerja Pemilihan C Pemprov Sumbar ini, akhirnya menuai perhatian khusus dari LSM AWAK (Aliansi Warga Anti Korupsi).

Ketua LSM AWAK, Defrianto memaparkan, "Dengan melaporkan ke Polda Sumbar, sikap PT. Permata Karya Kencana sudah sangat tepat. Disebabkan  kewenangan dan upaya terkait pembuktian dugaan korupsi dan konspirasi uang negara berada pada Polda Sumbar," ucapnya Rabu (15/03).

Lebih dalam Defrianto memaparkan, "Dengan keputusan Pokja menetapkan PT.Arupadhatu Adisesanti sebagai pemenang lelang merupakan kecurigaan publik. Disebabkan terdapat selisih angka yang relatif besar antara penawaran yang diajukan oleh PT. Permata Karya Kencana dengan penawaran PT. Arupadhatu Adisesanti.

Sebagaimana diketahui PT. Permata Karya Kencana menawar dengan nilai Rp. 13.002.072.555,46. Sementara itu PT. Arupadhatu Adisesanti yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja menawar dengan nilai Rp. 13.984.535.331,00. Hingga terdapat selisih sebesar Rp. 982.462.775.54.

Jika dipaksakan, kita menilai ada kerugian negara sebesar Rp. 982.462.775.54 akibat Pokja telah menetapkan PT. Arupadhatu Adisesanti sebagai pemenang lelang. Namun segala sesuatunya kita gantungkan kepada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Sumbar sebagaimana yang telah dilaporkan oleh PT.Permata Karya Kencana, "terang Defrianto. Tim

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan PT Advert MI dalam rangka pemasangan iklan di jaringan media SPRI di seluruh Indonesia. 

Penandatanganan kesepakatan kerjasama ini dilaksanakan di Kantor DPP SPRI Ketapang Indah Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). SPRI diwakili Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagi dan PT Advert MI diwakili Country Manager PT Advert MI Tinu Sicara. 

Ketum SPRI Hence Mandagi juga menerangkan, pemasangan iklan ini nantinya dibuat dengan kode skrip responsive dan bersifat eksklusif atau tidak ada jenis iklan native lainnya. Dan trafic 100 persen tidak dirotasi dengan iklan lainnya. 

“Untuk besaran benefid atau keuntungan yang diperoleh perusahaan media dari jasa pemasangan iklan advernative ini dapat dijelaskan atau diketahui setelah media tersebut resmi mendaftar dan sepakat bekerjasama dengan difasilitasi oleh SPRI di setiap provinsi atau kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” ungkap Mandagi yang juga merupakan Ketua LSP Pers Indonesia dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hukum DPP APTIKNAS. 

Media online atau media daring yang ingin bekerjasama atau mendapatkan iklan advernative dapat berkoordinasi dengan para Ketua DPD atau DPC SPRI di daerah masing-masing. “Saat ini tim pelaksana sudah dimulai dari DPD SPRI Provinsi Sulawesi Utara yang aktif merekrut media online yang berminat dipasangi iklan advernative,” tutur Mandagi. 

Dia juga menambahkan, jaringan media online di luar SPRI bisa ikut mendapatkan iklan advernative dengan melakukan kesepakatan kerjasama tersendiri. “Kami siap memfasilitasi kerjasama tersebut. Dalam waktu dekat  kita akan menunjuk perwakilan di daerah yang belum terjangkau kepengurusan SPRI,” pungkasnya. 

Untuk informasi pendaftaran media dan menjadi pelaksana perwakilan di daerah, SPRI membuka hotline di 081389517337. ***