Mediaportalanda

PADANG - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Padang mendeklarasikan Zero Halinar (Handphone, pungutan liar, dan narkoba) untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan handphone, pungutan liar, dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Rutan setempat, Kamis (11/05).

Kegiatan deklarasi diawali dengan pelaksanaan apel yang diikuti oleh Petugas Pemasyarakatan beserta perwakilan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Padang. Dalam apel tersebut, dilaksanakan pembacaan deklarasi oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan selaku Pembina Apel diikuti oleh Seluruh peserta apel, pembacaan tri darma Petugas Pemasyarakatan, dan Catur Darma Narapidana.

Kegiatan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatangan komitmen bersama deklarasi Zero Halinar oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan,  Kasubsi Pelayanan Tahanan, dan Kasubsi Pengelolaan.

"Apel ini kita laksanakan sebagai bukti komitmen dan keseriusan seluruh Petugas dan Warga Binaan untuk memberantas penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, pungutan liar, dan peredaran gelap narkoba" ungkap Mellyadi.

Setelah pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh petugas, pemusnahan barang sitaan hasil razia rutin, dan pelaksanaan tes urine Seluruh Petugas Rutan Padang oleh tim medis dengan hasil negatif semuanya.

Pada kesempatan yang berbeda karena berhalangan menghadiri kegiatan, Kepala Rutan Kelas IIB Padang Muhammad Mehdi mengungkapkan akan menindak tegas jika masih ada para petugas ataupun Warga Binaan yang masih melakukan pelanggaran terhadap komitmen zero halinar di Rutan Padang.

"Setelah pendeklarasian dan penandatanganan komitmen bersama zero Halinar ini, jika masih ada petugas ataupun Warga Binaan yang masih melakukan pelanggaran, akan kita tindak secara tegas dan laporkan, serta harus kita anggap sebagai penghianat organisasi karena sudah melanggar komitmen kita bersama" ungkap Karutan. (Rel/Mel)

SUMBAR - Pasca terjadinya bencana alam tanah longsor di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, yang terjadi beberapa hari lalu, Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Suharyono, S.I.K., S.H langsung menanggapi.

Penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan melalui Kabag Binopsnal Ditsamapta Polda Sumbar Kompol Dedi Indrawan, bersama beberapa personel dari Direktorat Samapta (Ditsamapta) langsung kepada masyarakat terdampak bencana. 

Kapolres Sawahlunto AKBP Purwanto Hari Subekti, S.Sos melalui Kasi Humas Polres Sawahlunto Iptu Sudirman mengatakan, sebanyak 125 paket sembako bantuan kemanusiaan untuk korban tanah longsor dari Kapolda Sumbar itu, diserahkan kepada masyarakat Desa Kubang Tangah dan Desa Pasar Kubang.

"Penyerahan tersebut langsung dikirim dan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam tanah longsor, secara simbolis pertama diterima oleh Kepala Desa Kubang Tangah Bapak Rice dan Sekretaris Desa Pasar Kubang Bapak Almizan," ungkap Iptu Sudirman

Bantuan sosial ini, merupakan wujud rasa kepedulian Polri khususnya Polda Sumbar kepada masyarakat ditengah bencana alam yang terjadi. "Semoga masyarakat dapat tetap bersabar menghadapi kondisi ini,” ucapnya.

Selain itu, pihak kepolisian Polres Sawahlunto juga mengimbau kepada masyarakat Kota Sawahlunto yang tinggal di sekitar aliran sungai dan perbukitan agar selalu mewaspadai potensi banjir dan tanah longsor.

"Apalagi beberapa hari ini intensitas curah hujan tinggi, jadi kami imbau untuk selalu waspada. Kalau terjadi sesuatu hal, agar dapat memberitahukannya kepada pihak kepolisian," pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolres Sawahlunto Kompol Asnomi Nanda, Kasat Samapta Iptu Febri Joni, Kapolsek Sawahlunto Iptu Marwan, dan perangkat Desa Kubang Tangah serta Desa Pasar Kubang.(*)

PADANG - Pengusiran saat peliputan pelantikan Wakil Wali Kota Padang berbuntut panjang, ratusan wartawan akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat, Rabu (10/5/2023).

Aksi unjuk rasa tersebut dimulai dari Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat (PWI Sumbar) Jalan Bagindo Azis Chan, Kota Padang, sekira pukul 14.00 WIB.

Ratusan wartawan itu mengendarai sepeda motor dan dikawal pihak kepolisian, menuju  kantor Gubernur Sumbar.

"Kami menuntut keadilan atas insiden pengusiran wartawan saat peliputan pelantikan wakil wali kota Padang di auditorium Gubernur Sumbar kemarin," kata Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas dalam orasinya.

Aidil menyebutkan aksi demo wartawan dari seluruh daerah Sumbar itu adalah bentuk kemarahan wartawan atas tindakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama ini.

"Sudah banyak insiden yang melecehkan wartawan. Ingat kita dulu dilarang wawancara oleh ajudan gubernur. Lalu berita kita dibilang hoaks oleh gubernur dan sekarang kita diusir dalam peliputan," kata Aidil.

Disisilain, deklarator Forum Komunitas Wartawan Sumbar (FKW Sumbar) Herman tanjung juga menyebut, tindakan pengusiran wartawan adalah bentuk pelanggaran Undang-Undang Pers Pasal 18 yang bisa dipidana 2 tahun penjara.

"Hari ini kita datang untuk menuntut keadilan, Jurnalis di Sumbar sudah sudah tersakiti, terzolimi. Bahkan, selama ini jurnalis di Sumbar sudah dikebiri dengan Pergub 30 tahun 2018. Sementara, yang dipaparkan dalam Pergub tersebut tidak sejalan dengan UU No. 40 Tahun 1999. Dan, awak media tetap diam, kini pewarta kembali dilecehkan. Intinya, Pemvrop Sumbar sudah Keterlaluan.

Sementara, tokoh pers muda Sumbar Ismail Novendra menyebutkan, pers Sumbar akan mengawal kasus dugaan pidana pelanggaran UU Pers tersebut.

"Kita semua akan mengawal kasus itu. Kita minta polisi mengusut hingga ke aktor intelektual pengusiran wartawan. Sebab, pengusiran itu terstruktur dan nampaknya sudah didesain," jelasnya.  An