Mediaportalanda

SUMBAR - Perwira Koordinasi Polisi Wanita Republik Indonesia (Pakor Polwan RI), Brigjen Pol Desy Andriani melaksanakan kunjungan ke Polda Sumbar. 

"Memanfaatkan forum ini untuk saling asah, asih, asuh dalam meningkatkan kapasitas Polwan. Dan juga tentunya semoga Polwan dapat memberikan kontribusi lebih baik dan konstruksi aktif terhadap institusi Polri," katanya usai tatap muka dengan Polwan Polda Sumbar. 

Ia menuturkan, walaupun kegiatan yang dilaksanakan ini tidak teragendakan di Polda-polda lainnya, namun selaku Pakor Polwan RI dirinya akan memanfaatkan pertemuan dengan Polwan di Indonesia saat adanya kunjungan ke Polda di Indonesia. 

"Ini berbarengan dengan kegiatan ibu pada saat melakukan tim asistensi tes psikologi calon anggota Bawaslu Sumbar yang dipercayakan kepada Biro Psikologi SSDM Polri. Jadi ibu ambil momentum ini sekaligus bertatap muka dengan Polwan Polda Sumbar," ucap Psikolog Kepolisian Utama Tingkat II SSDM Polri tersebut. 

Lanjut Brigjen Pol Desy, dirinya bercerita bahwa ia merupakan Polwan yang berasal dari ranah minang, sehingga hal tersebut menjadi suatu momentum baginya sebagai Pakor Polwan dari ranah minang bisa bertemu dengan adik-adik Polwan di ranah minang. 

"Sehingga bonding (ikatan) antara Pakor Polwan RI dengan Polwan Polda Sumbar ini menjadi nilai tambah terhadap institusi Polri dalam meraih kepercayaan publik terhadap Polri. Polwan mendukung untuk itu," ungkapnya. 

Terkait dengan penekanan yang disampaikannya kepada Polwan di Polda Sumbar, merupakan selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan Polri kepada seluruh Polwan RI.

"Pada saat ibu dikukuhkan (Pakor Polwan) di Mabes Polri oleh bapak Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, beliau memberikan penekanan-penekanan terhadap seluruh Polwan dimana tingkat kompetensi yang senantiasa kita glorifikasikan, dimana kompetensi etik menjadi modalitas meraih public trust," paparnya.

Berikut penekanan Pakor Polwan RI kepada seluruh Polwan di Polda Sumbar:

1. Jaga harkat dan martabat, marwah sebagai perempuan dan Polwan;

2. Lakukan peran ganda sebagai Polwan dan ibu rumah tangga dengan baik;

3. Patuhi semua aturan terkait, pedomani dan laksanakan;

4. Tingkatkan iman dan takwa melalui ibadah;

5. Jaga moralitas dan integritas;

6. Jaga hubungan vertikal dan horizontal;

7. Tingkatkan kompetensi melalui; pendidikan dan pelatihan, coaching dan mentoring;

8. Bangun komunikasi dengan baik, senyum, sapa dan salam;

9. Saling asah, asih dan asuh antara senior dan junior untuk meningkatkan kepedulian, senior sebagai mentor dan konselor;

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabiro SDM Polda Sumbar Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik, Pakor Polwan Sumbar Kompol Arisna Aswanti, Pamen Polwan Polda Sumbar dan perwakilan Polwan masing-masing Polres.(*)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.

Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Rel/Ism)

JAKARTA - Senin 22 Mei 2023 - bertempat di Vienna International Center, Austria, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana hadir mewakili Delegasi Kejaksaan RI dalam Pertemuan Sesi ke-32 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) dengan tema “Enhancing the Functioning of the Criminal Justice System to Ensure Access to Justice and to Realize a Safe and Secure Society”. 

Adapun pertemuan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya internasional dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan nasional dan transnasional. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem peradilan pidana. Dalam pertemuan ini, telah dilakukan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administratif, penganggaran, dan manajemen strategis UNODC.

Delegasi Kejaksaan RI Bernadeta Maria Erna Elastiyani mewakili Delegasi Republik Indonesia menyampaikan intervensi pada agenda ke-5 “thematic discussion on enhancing the functioning of the criminal justice system to ensure access to justice and to realize a safe and secure society”, dimana terdapat tiga poin penting yaitu pertama mengenai perlunya melanjutkan implementasi restorative justice dalam menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, kedua terkait akses keadilan bagi anak dan wanita, serta ketiga tentang pembangunan sistem penegakan hukum dalam perkara terorisme.

Selanjutnya, Delegasi Kejaksaan RI dengan dukungan KBRI Wina mengadakan pameran berjudul “The Success Story of Indonesian Prosecution Office’s Restorative Justice for Community Development”. Adapun tujuan dari pameran tersebut dalam rangka mempromosikan keberhasilan Kejaksaan RI dalam penyelesaian perkara tindak pidana. 

JAM-Pidum secara resmi membuka booth pameran tersebut dan menyampaikan bahwa keadilan restoratif merupakan terobosan hukum dengan tujuan memberikan penerapan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, serta kesempatan terhadap pelaku kejahatan untuk memulihkan hubungan dan memperbaiki kesalahannya terhadap korban di luar pengadilan. 

Sementara itu, Anna Giudice, Team Leader Access to Justice (mewakili UNODC) memberikan apresiasi terhadap program restorative justice yang diinisiasi oleh Kejaksaan RI dengan membentuk Rumah Restorative Justice di 30 provinsi Indonesia dan menilai jumlah perkara yang dihentikan melalui pendekatan keadilan restoratif cukup mengesankan.

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Duta Besar LBBP RI untuk Republik Austria di Wina, Deputi Kerja Sama Internasional BNPT, Sekretaris Umum BNPT, Deputi Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Wina, Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT, Direktur Oharda JAM PIDUM, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Bagian Kerja Sama Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI, Kepala Bagian Sunproglapnil JAM PIDUM, serta Pejabat Eselon 3 dan Fungsional di lingkungan Kejaksaan RI yang tergabung dalam Delegasi RI. (K.3.3.1)