Mediaportalanda

PADANG - Di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Hendri Septa dan Wakil Wali Kota Ekos Albar, jajaran Pemerintah Kota Padang terus berupaya menghadirkan pelayanan yang prima bagi masyarakat serta kemajuan pembangunan di Kota Padang.

Hal itu pun sesuai dari visi dan misi Kota Padang serta 11 program unggulan (progul) yang telah tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Padang 2019-2024.

"Dengan pengecoran jalan ini akses masyarakat keluar masuk kawasan tersebut tentu menjadi lebih mudah. Apalagi jalan ini menghubungkan dua kelurahan yakni antara Kelurahan Pagambiran Ampalu dengan Kelurahan Kampung Jua," sambung Wako milenial yang disambut antusias warga saat itu.

Seperti diketahui, pengecoran jalan sepanjang 250 meter dengan lebar 3 meter itu dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Padang. 

Pengerjaan dilaksanakan lebih kurang selama minggu, dimana pada tahap 'finishing' ikut dibantu oleh para taruna/taruni peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) XLIII Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang mana untuk di Kota Padang dipusatkan di Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubeg.

Selanjutnya Wako Hendri mengungkapkan pengecoran jalan atau pun betonasi jalan lingkungan merupakan bentuk perhatian Pemko Padang terhadap kebutuhan infrastruktur  masyarakat.

"Hal ini termasuk di dalam 11 progul Pemko Padang yaitunya melanjutkan betonisasi jalan, pengaspalan dan pelebaran serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu. Semoga berkah dan bermanfaat, insya Allah hal-hal baik akan terus kita lakukan demi kemaslahatan masyarakat," tukasnya.

Terakhir orang nomor satu di Kota Padang itu juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Batu Kasek  yang ikut membantu pengecoran jalan tersebut. Begitu pula bagi para taruna-taruni peserta Latsitardanus XLIII yang tengah mengabdikan dirinya di tengah masyarakat.

"Alhamdulillah kita semua dalam pengecoran jalan ini bersatu padu, dan ini sangat luar biasa tentunya," pungkas Wali Kota Padang.

Dalam kesempatan itu juga hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi beserta Kepala Bappeda Yenni Yuliza, Kepala Dinas Perkim Raf Indria, Kabag Tata Pemerintahan Imral Fauzi dan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis. 

Juga terlihat saat itu Camat Lubeg Heriza Syafani bersama unsur Forkopimca, para Lurah dan elemen masyarakat di kecamatan setempat. (Dv)

SUMBAR - Perwira Koordinasi Polisi Wanita Republik Indonesia (Pakor Polwan RI), Brigjen Pol Desy Andriani melaksanakan kunjungan ke Polda Sumbar. 

"Memanfaatkan forum ini untuk saling asah, asih, asuh dalam meningkatkan kapasitas Polwan. Dan juga tentunya semoga Polwan dapat memberikan kontribusi lebih baik dan konstruksi aktif terhadap institusi Polri," katanya usai tatap muka dengan Polwan Polda Sumbar. 

Ia menuturkan, walaupun kegiatan yang dilaksanakan ini tidak teragendakan di Polda-polda lainnya, namun selaku Pakor Polwan RI dirinya akan memanfaatkan pertemuan dengan Polwan di Indonesia saat adanya kunjungan ke Polda di Indonesia. 

"Ini berbarengan dengan kegiatan ibu pada saat melakukan tim asistensi tes psikologi calon anggota Bawaslu Sumbar yang dipercayakan kepada Biro Psikologi SSDM Polri. Jadi ibu ambil momentum ini sekaligus bertatap muka dengan Polwan Polda Sumbar," ucap Psikolog Kepolisian Utama Tingkat II SSDM Polri tersebut. 

Lanjut Brigjen Pol Desy, dirinya bercerita bahwa ia merupakan Polwan yang berasal dari ranah minang, sehingga hal tersebut menjadi suatu momentum baginya sebagai Pakor Polwan dari ranah minang bisa bertemu dengan adik-adik Polwan di ranah minang. 

"Sehingga bonding (ikatan) antara Pakor Polwan RI dengan Polwan Polda Sumbar ini menjadi nilai tambah terhadap institusi Polri dalam meraih kepercayaan publik terhadap Polri. Polwan mendukung untuk itu," ungkapnya. 

Terkait dengan penekanan yang disampaikannya kepada Polwan di Polda Sumbar, merupakan selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan Polri kepada seluruh Polwan RI.

"Pada saat ibu dikukuhkan (Pakor Polwan) di Mabes Polri oleh bapak Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, beliau memberikan penekanan-penekanan terhadap seluruh Polwan dimana tingkat kompetensi yang senantiasa kita glorifikasikan, dimana kompetensi etik menjadi modalitas meraih public trust," paparnya.

Berikut penekanan Pakor Polwan RI kepada seluruh Polwan di Polda Sumbar:

1. Jaga harkat dan martabat, marwah sebagai perempuan dan Polwan;

2. Lakukan peran ganda sebagai Polwan dan ibu rumah tangga dengan baik;

3. Patuhi semua aturan terkait, pedomani dan laksanakan;

4. Tingkatkan iman dan takwa melalui ibadah;

5. Jaga moralitas dan integritas;

6. Jaga hubungan vertikal dan horizontal;

7. Tingkatkan kompetensi melalui; pendidikan dan pelatihan, coaching dan mentoring;

8. Bangun komunikasi dengan baik, senyum, sapa dan salam;

9. Saling asah, asih dan asuh antara senior dan junior untuk meningkatkan kepedulian, senior sebagai mentor dan konselor;

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabiro SDM Polda Sumbar Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik, Pakor Polwan Sumbar Kompol Arisna Aswanti, Pamen Polwan Polda Sumbar dan perwakilan Polwan masing-masing Polres.(*)

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima penghargaan atas pencapaian prestasi Terbaik Ke 2 atas UKPBJ Proaktif tahun 2023 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

Penghargaan disampaikan langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.

Andap menilai pemberian penghargaan ini sangat penting karena pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan pelayanan publik, serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Jenderal polisi bintang tiga ini berharap apresiasi ini dapat semakin memacu UKPBJ Kemenkumham untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan terbaik dalam proses PBJ Kemenkumham.

Adapun kriteria penilaian didasarkan pada beberapa faktor yaitu tingkat kematangan proaktif pada tahun 2022, tingkat keterisian pejabat fungsional minimal 60%, nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal baik (lebih dr 70%) serta Pimpinan tertinggi tidak terjerat permasalahan hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Rel/Ism)