Mediaportalanda

PADANG - Untuk mengantisipasi terjadinya genangan air di pemukiman warga, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Salah satunya yaitu, membangun dreinase dilingkungan padat penghuni.

Sub kegiatan penyediaan PSU di permukiman untuk menunjang pungsi pemukiman, pekerjaan bernomor kontrak: 094/SPK.PPK.6/ PSU.PDG/KP-PERKIMTAN/X-2023 ini, bakal membawa dampak positif terhadap warga yang ada di RW 05 Kelurahan Sawahan Timur, kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Pasalnya, kegiatan tanggal kontrak 11 Oktober 2023 dengan waktu pelaksanaan Enam Puluh Hari Kalender tengah membangun sistem drainase yang baik, yang akan membantu mencegah persoalan seperti, mengurangi kemungkinan terjadinya banjir, mengendalikan permukaan air, serta mencegah kerusakan pada badan jalan. Karena itulah keberadaan drainase sangat penting di kawasan berpenghuni padat.

"Benar, dreinase ini program PSU yang dikerjakan oleh Kontraktor pelaksana CV. Sayap Kontruksi. Tapi dibawah pengawasan ketat pihak Dinas Parkimtan Sumbar, ujar Jumadi, (51) salah seorang warga sekitar, (5/11/2024).

Sama kita ketahui, drainase yang buruk merupakan salah satu penyebab utama dari masalah banjir di badan jalan. Pengaliran air hujan yang tidak maksimal mudah sekali memicu peningkatan debit air di permukaan. 

Alhamdulillah, air mengalir lancar, dampak banjir bakal teratasi. "Program Peningkatan PSU Dinas Parkimtan Sumbar memang mantap". Sebab, keberadaan dreinase memang sangat dibutuhkan warga yang padat penghuni, semoga kegiatannya selesai tepat waktu juga tepat mutu, ujarnya.  (An)

PADANG - Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar menyambut baik kedatangan Tim Survey­or dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin, Jumat (3/11/2023). 

Kedatangan tamu spesial tersebut disambut dengan tari gelombang dan tari cuci tangan.

Tim yang akan melalukan penilaian akreditasi selama 3-4 November 2023 itu, diketuai dr. Ety Retno Setyowati, M.Kes Sp.PK, CMC, MH.Kes., FISQua yang didampingi Dwi Rohyani, S.Kep., Ns., M.Kep., FISQua.

Wakil Wali Kota Padang, Ekos Albar menjelaskan, sebelumnya RSUD dr. Rasidin sudah pernah melakukan akreditasi pada tahun 2019 dan mendapatkan predikat paripurna.

“Predikat tersebut merupakan hasil yang membanggakan, dengan predikat tersebut diharapkan kualitas layanan yang diberikan RSUD dr. Rasidin kepada masyarakat haruslah paripurna juga,” ucap Ekos Albar.

Di tahun 2023 ini, Wawako juga optimis untuk kembali meraih predikat paripurna terhadap penilaian yang dilakukan selama dua hari ke depan. 

“Kita harus optimis, dengan paripurna itu, pelayanan di rumah sakit juga harus paripurna. Sehingga rumah sakit ini makin baik, makin besar dan makin bagus ke depannya,” tambahnya.  

Pemerintah Kota (Pemko) Padang sangat mengharapkan adanya komitmen nyata RSUD dr. Rasidin untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan terhadap pasien, lingkungan pelayanan yang aman dan mampu mengurangi resiko terhadap pasien maupun karyawan dan karyawati di rumah sakit.

“Kemudian, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rasidin, sebagai rumah sakit milik Pemko Padang untuk menjadi rumah sakit pilihan masyarakat, perlu terus diupayakan sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, bermutu dan professional,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Tim surveyor dari LARS-DHP, dr. Ety Retno Setyowati, M.Kes Sp.PK, CMC, MH.Kes., FISQua sangat memgapresiasi atas kolaborasi yang dijalin oleh seluruh stakeholder untuk mensukseskan akreditasi RSUD dr. Rasidin.

“Kolaborasi yang dibangun oleh seluruh stakeholder ini luar biasa, seperti lintas strukturalnya. Kalau bicara terkait komunikasi efektifnya, komunikasi dan kulturasinya berjalan luar biasa,” jelasnya.

Kemudian, pihaknya menjelaskan, terkait kunjungan yang dilakukan bukan untuk investigasi, melainkan untuk memotret bagaimana regulasi yang sudah dibuat dapat diimplementasikan secara konsisten.

“Kunjungan kami ke sini sebenarnya bukan untuk investigasi, melainkan untuk memotret bagaimana regulasi yang sudah dibuat dapat diimplementasikan secara konsisten,” tambahnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyinggung terkait telaah dokumen, baik itu reputasi ataupun regulasi yang telah dikirim bisa dikatakan mencapai di angka 90 persen. 

“Itulah sisa 10 persen tersebut yang akan kita lihat pada dua hari. Seperti apakah dokumen yang dibuat diimplementasikan secara konsisten di rumah sakit ini,” tutupnya. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Inspektur Padang Arfian, Kadis Kesehatan Padang Sri Kurnia Yati, Camat Kuranji Yandra, Direktur RSUD dr. Rasidin Padang Desy Susanty berserta jajaran, unsur forkopimca, serta unsur lainnya. (WE/Vivi/Charlie/An)

PADANG - Sejak mengalami kerusakan cukup berat

akibat intensitas hujan yang tinggi pada 18 Agustus 2021 lalu, Bendungan Kasang II Sikayan Sungai Batang Kandis, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah saat ini tengah diupayakan untuk segera diperbaiki.

Rekonstruksi bendungan tersebut rencananya akan dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Atas nama Pemerintah Kota Padang kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada BNPB yang menjawab usulan kita terhadap upaya rekonstruksi Bendungan Kasang II Sikayan ini. Alhamdulillah, Tim BNPB telah melakukan verifikasi lapangan hari ini, dan pada kesempatan ini kita bersama-sama dengan pihak terkait lainnya menandatangani berita acara atas hasil verifikasi lapangan tersebut.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar saat menjamu kunjungan Tim Verifikasi Lapangan BNPB yang dipimpin Kasubdit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Syavera di Ruang Kerja Sekdako Padang, Kamis (2/11/2023).

Dalam kesempatan itu hadir sekaligus menandatangani berita acara diantaranya Penyusun Program dan Rencana Anggaran KPISDA Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Priseyola Ayunda Prima, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar Ilham Wahab serta sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkup Pemko Padang.

Lebih lanjut diungkapkan Sekda, rekonstruksi Bendungan Kasang II sangat penting dilakukan karena berfungsi untuk menyuplai kebutuhan air persawahan dengan luas 585 ha. 

"Alhamdulillah, proposal permohonan rekonstruksi bendungan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak BNPB yang ditandai dengan verifikasi lapangan hari ini. Dimana 

sebelumnya kita sudah melayangkan surat usulan Wali Kota Padang Nomor: 400.382/BPBD-Pdg/VII-2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Semoga saja proses rekonstruksi ini berjalan lancar dan dapat dilakukan sesegera mungkin," harap Sekda Andree yang juga Plt Kalaksa BPBD Kota Padang itu.

Sementara itu Kasubdit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Syavera mengatakan, verifikasi lapangan yang dilakukan pihaknya kali ini untuk melihat kelayakan atau data dukung apa saja yang menjadi dasar untuk upaya rekonstruksi Bendungan Kasang II ke depan.

"Hari ini kita sepakat membuat dan menandatangani hasil dari verifikasi lapangan yang dilakukan. Kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara ini akan menjadi dasar Pemko Padang untuk membuat Detail Engineering Design (DED) rekonstruksi Bendungan Kasang II ke depan," katanya.

"Setelah semua persayaratan terpenuhi nanti kita akan menyampaikan permohonan bantuan ini ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di awal tahun 2024. Insya Allah diperkirakan September 2024 akan keluar Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH). Sehingga setelah itu baru dilakukan tender dan lanjut ke tahap pengerjaan pembangunan bendungan," terangnya. (Dv/An)