Mediaportalanda

PADANG PANJANG - Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mengukuhkan Sri Hidayani Sonny, sebagai Bunda Literasi, beriringan dengan dikukuhkannya  Forum Pegiat Literasi (FPL) periode 2023-2028 yang diketuai Sepriyadi, pada Selasa (5/12) di Hall Lantai III Balai Kota.

Sonny menyampaikan selamat atas pengukuhan Bunda Literasi dan FPL. Menurutnya, keduanya ini memiliki peranan penting terhadap tumbuh kembang  literasi di Padang Panjang.

“Ini sebuah langkah yang baik, bersama memajukan Padang Panjang sebagai kota Literasi yang lebih aktif. Apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) atas terselenggaranya kegiatan ini. Selamat kepada Bunda dan Forum Pegiat Literasi. Ini amanah dan  tanggung jawab sosial,  sebuah panggilan jiwa,” katanya. 

Tugas pemerintah, sebutnya, mendukung dan mengoptimalkan  kegiatan literasi  yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sonny berharap, Bunda Literasi di tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan FPL mampu membumikan literasi di Padang Panjang. 

Dikatakannya lagi, program literasi harus dimasifkan. Sehingga gerakan literasi di Padang Panjang menjadi sebuah budaya yang kelak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tagline Perpusnas RI, "Literasi untuk Kesejahteraan".

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumbar, Jumaidi, M.Pd mengatakan, kolaborasi Bunda Literasi dan FPL dibutuhkan menyentuh lapisan masyarakat. 

Keduanya ini bisa menemukan ide brilian agar Padang Panjang makin terdepan sebagai Kota Literasi, berperan aktif mengembangkan literasi dalam bentuk ketarampilan masyarakat. Yaitu, literasi berbasis inklusi yang sejalan dengan program Perpusnas. 

“Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi ini berguna untuk meningkat perekonomian masyarakat. Jadi perpustakaan bukan hanya tempat membaca saja, tapi melayani dan meningkatkan keteampilan dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, berkolaborasi dengan dinas terkait,” ujarnya.

Di tempat yang sama juga digelar Talkshow Literasi mengusung tema Kolaborasi dan Sinergi Membangun Padang Panjang sebagai Kota Literasi. Serta pemberian  piagam  penghargaan kepada tiga pemustaka dan tujuh penulis oleh DPK. Penghargaan diserahkan Pj Wako Sonny. Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemko, kepala sekolah, serta undangan lainnya. (HR/An)

Penulis: Daffa Ananda Lubis, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka dalam Pemilu yang menentukan siapa yang akan mewakili mereka di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, di mana partisipasi rakyat dan pengambilan keputusan yang bijaksana menjadi kunci utama.

Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi ajang bagi partai politik dan calon-calon untuk memperjuangkan visi, program kerja, dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dalam pemilihan ini, partai politik akan berlomba-lomba untuk memenangkan suara rakyat dengan memberikan penawaran yang menarik dan relevan. Mereka akan berupaya untuk membangun kepercayaan dan keyakinan rakyat dengan menjaga integritas dan kualitas kepemimpinan yang mereka tawarkan.

Selain itu, Pemilu Kelima tahun 2024 juga akan menjadi ajang yang menentukan bagi rakyat Indonesia untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah perubahan yang mereka inginkan melalui pemilihan yang bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi rakyat untuk memahami program kerja dan visi dari setiap calon dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan ini. Dengan pemahaman yang mendalam, rakyat akan dapat membuat keputusan yang tepat dan memilih mereka yang mampu mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat secara efektif.

Pemilu Kelima tahun 2024 juga akan menjadi ajang yang menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia. Proses pemilihan yang transparan, adil, dan jujur akan menjadi cerminan dari kemajuan sistem demokrasi kita. Partai politik, calon, dan penyelenggara pemilu perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan integritas dan menghormati keputusan rakyat. Keterlibatan masyarakat sipil, lembaga pengawas, dan media massa juga sangat penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam pelaksanaan pemilihan ini.

Pemilu Kelima tahun 2024 akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Dengan partisipasi rakyat yang aktif dan keputusan yang bijaksana, pemilihan ini memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dan kemajuan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum ini untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pemilihan, memahami program kerja dan visi calon-calon, dan memberikan suara yang cerdas demi masa depan yang lebih baik.

Pemilu Kelima tahun 2024 adalah bukti nyata dari kedewasaan demokrasi Indonesia. Mari kita menjaga nilai-nilai demokrasi, menjunjung tinggi integritas, dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan ini. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Penulis: Daffa Ananda Lubis, Mahasiswi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Pemilihan Umum 2024 di Indonesia akan menjadi panggung bagi perang antar partai politik. Dalam konteks demokrasi, perang politik antara partai-partai merupakan fenomena yang umum terjadi. Perang ini biasanya terjadi dalam bentuk persaingan politik yang kompetitif, kampanye yang bersemangat, dan perdebatan publik yang sengit. Meskipun demikian, penting bagi para aktor politik untuk menjalankan perang antar partai dengan prinsip-prinsip yang menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Perang politik antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024 merupakan indikator penting dari kehidupan politik sebuah negara yang demokratis. Persaingan antara partai-partai politik menjadi mekanisme utama dalam mempengaruhi pemilih, menjalankan proses demokrasi, dan memastikan terwujudnya voke dari rakyat. Saat partai-partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan publik, mereka harus menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan martabat proses demokrasi.

Perang antar partai politik yang sehat berarti para pemimpin dan anggota partai politik bertindak dengan kewajiban moral dan etika politik. Mereka harus menghindari melakukan praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi seperti kampanye negatif, hoaks politik, serangan pribadi, dan penyebaran informasi palsu. Sebaliknya, mereka harus berfokus pada gagasan, program, dan kebijakan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Partai politik juga harus mampu membina kebersamaan dan mendorong dialog politik yang sehat dengan partai lain. Aliansi strategis dapat dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang kompleks dan memperkuat demokrasi. Persaingan politik yang adil dan terbuka adalah kunci untuk memperoleh kepercayaan rakyat dalam proyeksi pemilihan umum yang ada. Ketika partai-partai politik bekerja sama untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mereka mengirimkan pesan yang kuat bahwa tujuan mereka adalah kepentingan rakyat dan pembangunan negara yang lebih baik.

Selain itu, partai politik harus terbuka dan transparan dalam hal sumber daya yang digunakan untuk kampanye politik. Penggunaan dana yang jelas dan akuntabel akan menunjukkan komitmen partai politik untuk menjalankan perang politik dengan prinsip yang adil. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menjaga kesetaraan dalam akses sumber daya bagi partai politik. Ini akan mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Perang antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024 harus dilakukan dalam iklim demokratis yang kuat. Kebebasan media dan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat harus dihormati dan dijaga. Media massa juga harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif. Pemilih, di sisi lain, harus kritis dan bijaksana dalam menyaring informasi yang mereka terima. Masyarakat juga harus melakukan evaluasi yang obyektif terhadap program dan janji-janji kandidat, dengan tujuan memilih pemimpin dan wakil-wakil yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam perang antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024, partai politik harus sadar akan kekuatan dan konsekuensi dari kata dan tindakan mereka. Sikap saling menghormati, kesadaran akan kepentingan negara, dan fokus pada masyarakat harus menjadi acuan dalam melaksanakan perang politik ini. Partai politik harus mengingat bahwa tujuan mereka adalah membangun negara yang lebih baik, menjaga demokrasi yang sehat, dan melayani kepentingan rakyat.

Dalam mewujudkan perang politik yang sehat dan bermartabat, partai politik harus melihat perbedaan sebagai jalan menuju kemajuan, bukan sebagai sumber konflik. Melalui perang politik yang berkualitas, partai politik dapat menyampaikan ide dan gagasan yang inovatif untuk memajukan negara. Dengan demikian, setiap individu di dalam partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perang politik dengan integritas, kejujuran, dan rasa saling menghormati

Dalam kesimpulannya, perang antar partai politik pada Pemilihan Umum 2024 memainkan peran krusial dalam mempengaruhi arah dan masa depan negara ini. Tantangan besar dalam menjalankan perang politik yang sehat dan bermartabat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh aktor politik. Dengan menjaga integritas, transparansi, dan partisipasi yang adil, perang politik ini akan membawa manfaat bagi perkembangan demokrasi Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.