Mediaportalanda

PADANG – Realisasi APBN Provinsi Sumatera Barat sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp7,072 triliun atau 90,09 persen dari target APBN. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp27,966 triliun atau 87,82 persen dari pagu APBN. Sedangkan belanja modal paling rendah yaitu 67,06 persen karena banyak proyek fisik yang kontraknya berakhir di Bulan Desember 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Sumatera Barat Dr. Syukriah HG, SH, M.Hum kepada Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH dalam kunjungan kerjanya sekaitan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023.

Senator Leonardy mengatakan sangat menarik sekali ketika Kakanwil menyebutkan upaya yang dilakukan DJPb Sumbar dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumbar melalui sinergi SMV.

Sangat bagus dan seperti yang dijelaskan oleh Kakanwil, ada 7 SMV yang siap bersinergi di Sumbar. 

Keberadaan Sinergi SMV ini perlu dikenal luas oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan masyarakat Sumbar. Akan banyak pelaku usaha yang terbantu. 

“Tapi dari SMV yang ada itu, yang cukup menarik adalah SMV LPDP. Saya catat penjelasan dari DPJb tentang jumlah orang Sumbar yang telah memanfaatkannya. Baru 1.082 orang atau 2,6 persen. 

Saya yakin akan banyak lahir sarjana S2 dan S3 baik dalam maupun luar negeri serta dokter spesialis serta subspesialis baru di Sumbar dengan semakin banyak yang dapat memanfaatkan beasiswa dari LPDP ini,” ujar pria yang setiap tahun selama periode 2019-2024 selalu terpilih sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD RI, Jumat 22 Desember 2023.

Begitu juga SMV untuk membantu UMKM melalui pembiayaan UMI (SMV PIP) dan pemberdayaan UMKM siap Ekspor (SMV LPEI). Tadi saat memasuki Kantor DPJb terlihat dukungan DPJb terhadap UMKM Sumbar. Ada display produk Sumbar. Bahkan ada UMKM yang akan dibina hingga bisa ekspor. Diantaranya UMKM yang akan memproduksi bumbu rendang untuk diekspor ke Eropa karena tidak memungkinkan mengekspor daging rendang karena daging di luar negeri lebih murah. 

Menarik juga penjelasan Kakanwil dan jajarannya terkait surplus beras dan cabe di Sumbar. Komoditas ini penyumbang dominan inflasi. Namun Bulog Sumbar mengimpor beras hingga 43.000 ton. Karena daerah sekitar Sumbar minus maka beras Sumbar dikirim ke daerah tetangga sehingga akhirnya Sumbar menjadi kekurangan beras. Fakta ini perlu jadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. 

Leonardy mengapresiasi kajian-kajian yang dilakukan tim DPJb terhadap potensi dan kondisi Sumbar. Ekspose hasil kajian itu akan sangat bermanfaat. “Saya berharap DPJb Sumbar dan Kementerian/lembaga terus bersinergi dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam mendukung percapatan Pembangunan di daerah ini. Kami sebagai representasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah Sumbar akan selalu mendukung dan akan turut memfasilitasinya,” pungkas pria yang kembali diminta banyak kelompok masyarakat menjadi calon Anggota DPD RI periode 2024-2029.

Dikatakan oleh Leonardy, kepadanya dalam kunjungan kerja pada Hari Selasa 19 Desember 2023 itu, Dr. Syukriah dan jajarannya menjelaskan tentang pagu anggaran dan realisasinya dari 10 kementerian dan lembaga yang memiliki pagu terbesar. Juga dipaparkannya rencana belanja negara di Sumatera Barat pada tahun 2023 serta dukungan DJPb Sumbar terhadap kemajuan daerah ini. Dan upaya apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran telah mulai di triwulan I. “Total pagu anggaran dari 10 K/L tersebut adalah 86,23 persen dari seluruh anggaran. 

Jadi kita masih menunggu realisasi anggaran hingga akhir tahun karena di Kementerian PUPR terdapat kegiatan Pembangunan jalan yang porsi terbesarnya pada kegiatan terakhir yakni pengaspalan dan banyaknya proyek fisik K/L yang berakhir pada Desember sehingga membebani realisasi belanja pada Desember ini,” ungkapnya. 

Lebih jauh Syukriah memaparkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumbar sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp19,399 triliun (72,25 persen dari target APBD). Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp19,861 triliun (69,44 persen dari target APBD) sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp461,88 miliar.

“Pendapatan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) masih berkontribusi sebesar 75,16 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan asli daerah hanya berkontribusi 21,97 persen. Artinya dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor yang sangat dominan untuk pendanaan Provinsi Sumbar,” katanya lagi.

Realisasi Dana TKD di kabupaten/kota juga dijelaskan Syukriah. Totalnya Rp17,90 triliun atau sebesar 88,80 persen. Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada pemprov (Rp2,927 triliun) dan terendah di Kota Padang Panjang (Rp406,45 miliar). Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi terdapat pada Kota Padang Panjang dab terendah di Kabupaten Pasaman Barat (84,32 persen).

Adapun belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp32,530 triliun. Naik sebesar 2,28 persen dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp31,804 triliun. Belanja pemerintah pusat naik sebesar 0,67 persen dan belanja transfer ke daerah naik sebesar Rp3,22 persen.

Syukriah pun memaparkan dukungan Ditjen Perbendaharaan Sumatera barat terhadap kemajuan Sumbar. DPJb melaksanakan sinergi SMV di Sumatera Barat. Diantaranya SMV PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagai bentuk dukungan bagi UMKM melalui alternatif pembiayaan UMI. SMV ini telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Lalu SMV LPDP yang focus pada peningkatan SDM Sumatera Barat. Ada juga SMV PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), SMV Sarana Multi Griya untuk memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan, SMV Geo Dipa Energi untuk pembiayaan energi terbarukan dan SMV LPEI untuk pemberdayaan UMKM siap ekspor. (*)

Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023, di ZHM Premiere Hotel, Kamis (21/12.

PADANG - Rasa haru menyelimuti hati Erasukma Munaf, ST, MM Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saat meraih penghargaan dengan predikat 'Informatif' untuk pertama kalinya sekaligus peringkat 3 kategori OPD Provinsi di Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, pada Kamis (21/12) di ZHM Premiere Hotel.

Rasa syukur atas penghargaan yang diterima sang Kadis terpancar dari raut wajahnya. "Ini sebuah penilaian bahwa, Komisi Informasi memandang BMCKTR Sumbar telah komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi,"jelas Era.

Dikesempatan itu, Era mengucapkan terima kasih kepada KI Sumbar yang telah bekerja dengan baik membangun keterbukaan informasi di Sumbar. "Oleh karena itu, KI Sumbar patut diapresiasi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menyebut, selama proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 Badan Publik (BP) yang dimulai sejak Agustus hingga Oktober, ada 426 badan publik yang monev. Dari jumlah badan publik yang mengisi kuisioner hanya sebanyak 396 badan publik 

"Kemudian, dari 396 badan publik yang mengembalikan (mengisi) kuisioner tahun ini, ada 38 BP yang informatif, 33 menuju informatif, 74 cukup informatif, 39 kurang informatif dan 194 tidak informatif," ungkap Nofal Wiska di malam anugerah KIP 2023.

Lanjut Nofal, dari data tersebut memang masih banyak PR dari KI Sumbar, karena KI Sumbar menargetkan 50 persen dari badan publik yang dinilai berpredikat informatif dan menuju informatif.

"Untuk itu kami tidak bosan bosan mengingatkan kepada bapak ibu pimpinan badan publik supaya meningkatkan layanan informasi publik, karena KIP ini manfaatnya bukan untuk KI Sumbar tetapi adalah untuk semuanya badan publik itu sendiri," jelas Nofal lagi.

Nofal juga menekankan, monev KI Sumbar, bukan merupakan kompetisi, tetapi adalah memotret apakah badan publik sudah menerapkan layanan informasi publik di badan publik masing-masing. 

"Kami menyadari bahwa, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang kecewa dan ada yang marah dengan hasil pelaksanaan monev ini. Dan kami menganggap ini adalah resiko dari sebuah penilaian. Namun KI Sumbar berharap jangan melihat dari nilai nilai tersebut, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan pembenahan dalam hal pelayanan informasi publik," ujar Nofal. (An)

PADANG PANJANG - Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si menyalurkan bantuan sarana produksi cabai pada kegiatan Gerakan Tanam Cabai dan Penyerahan Bantuan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kota Padang Panjang 2023 untuk empat Kelompok Wanita Tani (KWT), pada Jumat (22/12).

Kata tersampaikan pada acara yang digelar di KWT Berkah Kita Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau itu, Sonny mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) yang telah menggagas kegiatan. 

Gerakan Tanam Cabai, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan produksi dan ketersediaan cabai di tengah masyarakat. Sekaligus juga menjadi salah satu langkah konkret dalam mengendalikan inflasi.

“Gerakan ini merupakan salah satu langkah dalam mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga sebagai bagian dari gerakan nasional pengendalian inflasi pangan,” sebutnya.

Kegiatan ini, sebut Sonny, juga telah terbukti berhasil mengendalikan laju inflasi di beberapa daerah termasuk Kota Padang Panjang. Dengan adanya stimulan berupa sarana produksi cabai merah pada kelompok tani ini juga bisa meningkatkan pertanaman cabai merah di lahan pertanian mereka.

Sonny berharap dengan adanya bantuan P2L, ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan dapat meningkat dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah dalam penanganan lokasi prioritas intervensi stunting.  

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh para penerima. Sehingga dapat meningkatkan produksi dan ketersediaan cabai di Padang Panjang. Dengan meningkatnya produksi dan ketersedian diharapkan dapat menekan laju inflasi di kota kita,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan, Ade Nefrita Anas, M.P mengungkapkan, dari data produksi cabai di Padang Panjang, beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan terutama dari segi luas tanam. 

Pada 2020, luas panen cabai besar adalah 99 hektare (ha) dengan produksi sebesar 930,5 ton. Kondisi ini menurun pada 2021 dengan luas panen 74,2 ha dan produksi 693,5 ton. Pada 2022 dengan luas panen 64,9 ha dan produksi 708,14 ton.  Pada 2023 sampai Oktober lalu dengan luas panen 41,1 ha dan produksi sebesar 525,9 ton

“Penyebab menurunnya produksi cabai merah salah satunya akibat tingginya biaya produksi yang mesti dikeluarkan petani. Terutama biaya pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya. Hal ini juga diperparah kondisi cuaca yang tidak menguntungkan untuk budidaya cabai yang menyebabkan banyak berkembang hama dan penyakit yang sering berdampak pada kurangnya produksi dan malah bisa gagal panen,” paparnya.

Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan pihaknya dalam mengendalikan kenaikan harga cabai ini, dengan memberikan stimulan berupa sarana produksi cabai merah pada petani atau kelompok tani untuk meningkatkan pertanaman cabai merah di lahan pertanian mereka

Melalui Dana BTT 2023, Dispangtan mengajukan dana untuk pembelian sarana produksi cabai untuk 73 petani dengan total luasan lahan 6,05 ha. Adapun sarana produksi yang dibantu per satuan hektare-nya adalah Benih Cabai 14 pack, Pupuk NPK Nonsubsidi 400 kg dan Plastik Mulsa Hitam Perak sebanyak 20 ball. 

“Harapannya dengan adanya bantuan sarana produksi cabai ini dapat meringankan biaya produksi para petani penerima. Sehingga dapat meningkatkan pertanaman cabai di lahan masing-masing yang pada akhirnya meningkatkan produksi dan ketersediaan cabai di tengah masyarakat,” harapnya.

Ditambahkan Ade, pada 2023 ini Padang Panjang juga mendapatkan kegiatan P2L sebanyak empat KWT yang dilaksanakan guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan. Ini guna mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah dalam penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Dandim 0307/TD, Letkol Czi, Sutrisno, S.T, M.IP, Anggota Komisi II DPRD, Puji Astuti, A.Md, Kapolres yang diwakili, Kasat BinMas, AKP. Irma Yolanda Nasution S.Sos, kepala OPD, camat dan lurah serta pihak terkait lainnya. **