Mediaportalanda

PADANG PANJANG - 24 DESEMBER 2023 - Usai melaksanakan senam bersama di Lapangan Bancalaweh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang Panjang mengadakan Sosialisasi Pemilu 2024.

Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si serta dihadiri Forkopimda beserta kepala OPD.

Sonny mengapresiasi kegiatan sosialisasi pemilu ini karena sangat penting bagi masyarakat. Acara ini bisa meningkatkan literasi pemahaman dan pengetahuan dalam mewujudkan pesta demokrasi.

Melalui pesta demokrasi ini, sebutnya, masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara, wakil rakyat dan pemimpin daerahnya.

“Kita berharap semua orang harus memahami terkait pesta demokrasi ini. Sehingga dia mampu memberikan pilihannya atau menjatuhkan pilihannya secara cerdas, rasional dan bijak. Tidak golput dan tidak terpengaruh dengan politik uang. Sehingga, masyarakat dapat memilih pemimpin negara, wakil rakyat dan pemimpin daerahnya, benar-benar mereka yang sudah teruji dalam perjalanan karir politik dan lain sebagainya," papar Sonny.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat Padang Panjang agar berbondong-bondong ke TPS pada 14 Februari 2024. Karena satu suara akan menentukan masa depan bangsa.

"Ini pesta rakyat. Mari kita rayakan dan nikmati bersama-sama. Pemko akan selalu memberikan dukungan kepada KPU untuk berbuat maksimal dalam menyelenggarakan tugasnya. Sehingga pesta rakyat pemilu nanti akan berlangsung dengan jujur, adil dan tertib," tuturnya.

Sementara itu Plh. Ketua KPU Padang Panjang, Masnaidi menyampaikan, sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan berpartisipasi untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Dikatakannya, pada 2019 lalu, partisipasi masyarakat Padang Panjang dalam pemilihan yaitu 82 persen. Sudah melebihi target nasional. Untuk 2024 persentase nasional berkisar 81, 5 persen, tentu ini harus dicapai dan ditingkatkan. 

"Kita harus meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Makanya kita adakan sosialisasi ini agar memperluas cakupan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kewajiban Pemilu 2024," katanya.

Perlu diketahui, sampai saat ini jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Padang Panjang 43.482 yang tersebar di 196 TPS. Satu TPS khusus di Rutan Kelas IIB. Daerah pemilihan ada 2, Padang Panjang 1 dan Padang Panjang 2. Partai politik berjumlah 18 partai. 

Ada lima surat suara. Surat suara 1 untuk capres dan cawapres warna abu-abu. Warna kuning untuk DPR RI. Merah untuk DPD RI. Biru DPRD Provinsi. Hijau DPRD Padang Panjang.

"Jadi nanti masyarakat akan mencoblos lima surat suara dan dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai dengan warna kotaknya," jelas Masnaidi.

Ia mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024. "Mari kita sama-sama ke TPS pada 14 Februari 2024," ajaknya.

Kegiatan sosialisasi juga dihibur artis lokal Minang, Ajo Buset dan dimeriahkan dengan doorprize. (Cu/Jn)

PADANG - Iven akhir tahun 'Sumarak Galanggang Rang Mudo' (SGRM) diawali dengan berbagai kegiatan salah satunya Fun Bike. Secara resmi peserta Fun Bike dilepas oleh Sekda Andree Algamar di halaman Balaikota Aia Pacah, Sabtu, 23/12/2023.

Saat melepas peserta Fun Bike Andree Algamar menyebut Fun Bike merupakan salah satu rangkaian 'Sumarak Galanggang Rang Mudo' (SGRM).

"Iven SGRM akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, sehari penuh warga Kota Padang bisa menyaksikan di Galanggang Aia Pacah" jelas Andree. 

Sekda Andree menambahkan, siang hingga sore juga ada penampilan dari Andalas Cosplay, marching band, India Art, barongsai, stand up comedy.

"Dilanjutkan dengan penampilan operet parodi  kolaborasi antara Duta Wisata, Paskibraka dan Disabilitas. Pada malam puncak juga turut dimeriahkan performance dari Wali Kota dan permainan KIM," tambahnya.

Seperti yang diketahui, kegiatan pagi dimulai sejak pukul 06.30 WIB dengan agenda senam masal, zumba dan Fun Bike yang dipusatkan di Balaikota Aia Pacah.

Kemudian, jyga ada pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pemeriksaan mata, gigi, tensi, tekanan darah hingga screening kesehatan jiwa. Selain itu, juga berdiri stand UMKM.  (MA/VY)

PADANG PANJANG - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kota Padang Panjang periode 2023-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerkatin Sumbar, Wilda Sofia, pada Sabtu (23/12) bertempat di Pendopo  Rumah Dinas Wali Kota. 

DPC Gerkatin yang diketuai Iqbal Syahrisma Putra dilantik berdasarkan SK-01/DPD-GERKATIN/SB/V/XII-2023.

Pelantikan turut disaksikan Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, Pj Sekdako, Dr. Winarno, M.E, Ketua DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI), Muhamad Ilham, S.Ds, M.Sn, unsur Forkopimda dan jajaran pejabat Pemko lainnya. 

Sonny menyampaikan selamat atas terbentuknya kepengurusan DPC Gerkatin. “Atas nama Pemeritah Kota kami mengucapkan selamat atas terbentuknya pengurus Gerkatin yang kini menjadi bagian baru dalam membangun Padang Panjang,” katanya. 

Para penyandang disabilitas, tambah Sonny, di antaranya disabilitas rungu, memiliki  kesetaraan dan hak yang sama sebagai warga negara. Kehadiran Gerkatin, menjadi wadah komunikasi dan mitra pemerintah. 

“Semoga Gerkatin bisa memberi warna baru bersama PPDI membangun Padang Panjang. Kami sangat membuka diri memajukan organisasi ini sesuai anggaran yang tersedia,” ujar Sonny. 

Sementara Wilda Sofia mengatakan, Gerkatin merupakan organisasi disabilitas rungu satu-satunya di Indonesia dan merupakan organisasi disabilitas tertua di Indonesia yang didirikan pada 1981.

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gerkatin,  hasil Kongres ke-10 Gerkatin di Provinsi Banten 2022 salah satunya  menyebutkan,  perlu partisipasi pemerintah dan masyarakat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta kesetaraan hidup berbangsa dan bernegara.

“Perlu kiranya partisipasi pemerintah dan masyarakat untuk membantu organisasi dalam pelaksanaan program kerjanya. Ini juga sesuai dengan amanah dari UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta Peraturan Pemerintah turunan dari UU tersebut,” tuturnya. 

Dalam UU tersebut, juga disebutkan bahwa disabilitas merupakan tanggung jawab negara termasuk semua organisasi perangkat daerah. “Jadi salah kaprah kalau disabilitas tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Sosial,” imbuhnya. 

Di penghujung acara, Pj Wako Sonny  menyerahkan alat bantu dengar Program Atensi bagi Disabilitas dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Sentra Mulya Jaya. Diberikan kepada Lilis Suryani dari Kelurahan Koto Panjang dan Sari Oktavia dari Kelurahan Koto Katik. (HR/An)