Mediaportalanda

SUMBAR - 17 MARET 2024 - Meskipun disela-sela kegiatannya sebagai Aparatur Sipil Negara namun, Hendra Saputra, SH, M.S Tokoh Muda Pemerhati Masyarakat Bawah ini selalu meluangkan waktunya untuk diskusi tentang berbagai hal terutama mengenai kemajuan serta kemakmuran masyarakat kabupaten Solok.

Hendra Saputra (Buya Hend) memang tidak asing lagi bagi masyarakat Sumbar, apalagi warga Kabupaten Solok. Sebab, Buya Hend selain mengabdi sebagai ASN di Pemkot Solok, dirinya juga ikut berperan dalam membesarkan Fakultas Hukum dan Bahasa Belanda di UMMY sebagai dosen. 

Jadi, wajar jika masyarakat kabupaten Solok berharap kepada Buya Hend lulusan ilmu hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok, S2 Ilmu Pemerintahan IIP-Universitas Padjajaran (UNPAD) dan S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menjadi Bupati terpilih di 2024, ujar beberapa tokoh masyarakat kabupaten Solok yang inisialnya tidak ingin disebut.

Kemudian, meski mengantongi segudang ilmu bidang hukum dan pemerintahan serta berbagai pengalaman lain. Akan tetapi, Buya Hend tetap tampil sebagai tokoh muda yang ramah juga rendah hati setiap bersinergi dengan masyarakat luas.

Disisilain Musroh (52) warga setempat mengatakan, kami sangat mengagumi sosok Buya Hend. Menurutnya, beliau seakan membawa harapan baru dan perubahan nyata bagi Kabupaten Solok kedepannya. 

“Buya Hend, sangat baik dan ramah sewaktu kami berdiskusi dengannya. Beliau sangat cepat menanggapi gagasan kami bila ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak”, ujarnya.

Bahkan kami sangat mengenal Buya Hend dengan sikap santun dan rendah hatinya. Apalagi para emak emak dan para kaum muda terkhusus Solok, mereka sangatlah antusias sekali dengannya. Jadi, intinya Buya Hend Pembawa Perubahan Nyata Untuk Kabupaten Solok 2024 kedepannya, ungkap Musroh.   (Moudy)

PADANG - 17 MARET 2024 - Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih popular disebut “Pilkada” adalah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, saat ini masyarakat masih beranggapan kalau proses memilih pemimpin itu hanya sebatas memenuhi kewajiban sebagai warga negara.

Untuk itu mesti ada pemahaman sedari dini tentang tatacara memilih Pemimpin “Kepala Daerah” tersebut. Kenapa? Karena sosok seorang pemimpin merupakan faktor penting untuk kemajuan suatu daerah ataupun mengenai kesejahteraan masyarakat. 

Kita yakin, masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), khususnya Kota Padang pasti berharap seorang pemimpin yang punya kepribadian sederhana, jujur, baik, cerdas dan amanah, supaya bisa hidup makmur, ujar Yunari, mantan pejabat birokrasi, dan mantan ketua ombudsman sumbar.

Yunafri menambahkan, sebagai orang Minang yang punya filsafat, Adat Basandi Syarak dan Syarak basandi Kitabullah, alangkah baiknya itu kita jadikan pedoman dalam memilih sang Kepala Daerah.

Untuk diketahui, masyarakat Sumatera Barat mayoritas beragama Islam, tentu syarat pertama atau utamanya si calon pemimpin yang akan dipilih muslim. Kemudian latar belakang calon pemimpin tersebut juga mesti ada penelusuran. Bukan itu saja, calon pemimpin mesti seorang yang punya integritas serta kepribadian yang kuat, amanah, jujur kemudian mempunyai akhlak mulia sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya.

Bukan itu saja papar Yunafri, yang ternyata juga mantan ketua PB HMI sekarang aktif di pengamat pelayan publik dan advokad, serta Dewan Penasehat organisasi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). "Calon pemimpin mesti seorang pemimpin yang selalu berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyatnya meskipun sumber daya alam yang dimiliki terbatas. Kemudian, calon pemimpin juga mesti memiliki kemampuan serta pengetahuan memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka kearah lebih baik lagi".

Tapi, jika pemimpin yang dipilih khianat, sudah pasti yang bersangkutan bakal sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kolega-koleganya. Kemudian membiarkan rakyatnya menjadi tidak berdaya. "Maka dari itu, 2024 masyarakat Sumbar mesti bijak dalam memilih Pemimpinnya", harapnya. (Moudy)

PADANG PANJANG - Sekitar 478 petani menerima bantuan beras yang bersumber dari cadangan pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar).

Bantuan berupa beras ini diserahkan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si secara simbolis, pada Jumat (15/3) bertempat di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan). 

Ikut serta mendampingi, Kepala Dispangtan, Ade Nafrita Anas, M.P dan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si.

Sonny Putra menyampaikan, masing-masing jiwa dalam kartu keluarga dipastikan mendapatkan 4,5 kg beras dan berharap bantuan ini bisa meringankan beban para petani. 

“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan,  dikonsumsi, tidak dijual. Kita berharap erupsi Gunung Marapi segera berhenti. Petani bisa kembali berladang, memenuhi kebutuhan hidup mereka,” sebut Sonny. **