Mediaportalanda

PADANG - Kota Padang Panjang berhasil menyabet penghargaan sebagai Daerah Terbaik II Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2023 ini.

Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Walikota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dari Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi, pada saat Launching Gerakan Tabungan Pajak di Hotel Pangeran Beach, Selasa (30/4).

Sonny mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Padang Panjang yang dengan penuh kesadaran dan kepatuhan selalu membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

“Pajak kendaraan yang Bapak dan Ibu bayarkan akan berdampak langsung terhadap pembangunan di Kota Padang Panjang,” ucap Sonny yang didampingi Plt. Kepala BPKD, Zia Ul Fikri, S.E dan Kabid Pendapatan, Rio De Ronsard, SE saat menerima penghargaan tersebut.

Sonny juga sangat mengapresiasi kinerja UPTD Samsat Padang Panjang, yang telah bekerja keras dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

“Kami melihat langsung berbagai inovasi yang dihadirkan Samsat Padang Panjang untuk meningkatkan kesadaran serta memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan. Hal ini menjadi salah satu faktor berhasilnya Padang Panjang menjadi terbaik II dalam kepatuhan pembayaran kendaraan bermotor ini,” katanya. 

Sementara itu, terkait tabungan pajak, Gubernur Mahyeldi menuturkan, program ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

“Kemudahan yang dimaksud berupa fasilitasi dari Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan mitra Samsat, dan pihak perbankan melalui pembukaan rekening tabungan pajak. Sehingga wajib pajak bisa melunasi kewajibannya dengan cara menabung terlebih dahulu sampai batasan jatuh tempo," jelasnya.

Ditambahkannya, fasilitasi yang diberikan melalui program ini akan memberikan keringanan kepada wajib pajak dibanding melakukan pembayaran secara sekaligus.

Selain itu, lanjut Mahyeldi, program tersebut juga memberikan kemudahan pengurusan pembayaran pajak. Wajib pajak tidak perlu harus datang ke kantor pelayanan Samsat,  karena saat jatuh tempo secara otomatis pembayaran pajak terlunasi melalui pemotongan dana di rekening tabungan pajak berikut dengan proses administrasinya.

“Dengan dilakukannya Program Gerakan Tabungan Pajak ini, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor,” tuturnya. K

SUMBAR - 30 APRIL 2024 - 

Suatu pencurian yang cukup berani di lakukan oleh dua orang pengendara motor di daerah ranah hukum Kapolsek Tanjung Gadang, Sumatera Barat.

Kejadian bermula ketika Suherman, dan keluarga singgah sholat zuhur di mesjid  Nurul Huda Nagari Tanjung Lolo. Selesai sholat keluarga suherman kemudian pergi ke warung depan untuk membeli sesuatu, dengan sigap maling tersebut mengambil tas bawaan kelurga suherman dan melarikan motornya ke arah Tanjung Gadang.

Kebetulan sekali wali nagari tanjung lolo M dt rajo malano, melihat kejadian dan langsung tlpn wali nagari menceritakan perihal tersebut.

Karna pencuri tersebut telah di kejar dari tempat kejadian merasa panik di dekat bukak tutup jalan di nagari Tanjung Gadang, langsung melemparkan barang curiannya ke salah seorang pengendara motor yang kebetulan pengendara itu adalah wali Tanjung Gadang Prima Randu, lansung memberitahu mengenai hal tersebut ke masyarakat.

Dengan cepat tanggap, Masyarakat dibantu oleh anggota Polsek serta anggota Koramil pencuri itu dapat di tangkap.

Kapolsek Tanjung gadang Iptu Dedi syaputra SH membenarkan hal tersebut, beliau menggucakan terima kasih kepada Anggota Danramil, dua wali nagari yang saling bahu membahu membantu masyarakat wali nagari Tanjung Lolo dan wali Tanjung Gadang, dan juga kepada masyarakat yang telah membantu penangkapan tersebut.

Pelaku ini akan kita antar langsung ke kapolres sijunjung kata kapolsek mengahiri pembicaraan nya. (Fitran)

PADANG - 30 APRIL 2024 - Dalam menanggapi tuntutan zaman yang semakin dinamis dan kompleks, Polri telah mengambil langkah progresif dengan melibatkan seluruh personel polisi dalam pengembangan fungsi humas, sesuai dengan Perkap No. 6 Tahun 2023. Perkap ini menegaskan pentingnya peningkatan peran dan keterlibatan Polri dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interaksi dengan publik.

Pengembangan fungsi humas ini tidak lagi menjadi tanggung jawab terpusat pada sejumlah petugas terpilih, tetapi menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh personel polisi. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas dan keterbukaan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Dalam konteks ini, setiap personel polisi diberi kesempatan dan dukungan untuk berperan aktif dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mempromosikan kegiatan-kegiatan positif Polri, serta memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik. Ini bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara Polri dan masyarakat.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memberikan pelatihan dan bimbingan kepada seluruh personel polisi dalam bidang komunikasi, media sosial, dan keterampilan berbicara di depan umum. Dengan meningkatkan kemampuan komunikasi dan memahami kebutuhan masyarakat, diharapkan setiap personel polisi dapat menjadi duta yang efektif dalam memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat.

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menjadi salah satu contoh yang mengimplementasikan perkap ini dengan baik. Melalui program pelatihan dan workshop yang diadakan secara rutin, anggota Polri diberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berinteraksi dengan masyarakat secara efektif dan profesional, papar Kabid Humas, Kombes Pol Dwi Sulistyawa, dikutip dari grup WhatsApp, humas Polda Sumbar.

Selain itu, Polri juga membuka ruang bagi setiap personel polisi untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat. Dengan turut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut, setiap anggota Polri dapat membangun hubungan yang lebih erat dan mendalam dengan masyarakat, serta merasakan langsung dampak positif yang dihasilkan.

Pengembangan fungsi humas melibatkan seluruh personel polri dan pegawai negeri pada polri juga merupakan bagian dari transformasi organisasi Polri menuju polisi yang lebih modern, responsif, dan akuntabel. Dengan membuka diri dan aktif berinteraksi dengan masyarakat, Polri tidak hanya menjadi lembaga penegak hukum, tetapi juga menjadi mitra dan sahabat dalam membangun keamanan dan ketertiban bersama.

Dalam menjalankan fungsi humas yang semakin terbuka dan inklusif, penting bagi setiap personel polisi untuk memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, Polri akan semakin dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, serta menjadi kebanggaan bagi seluruh personelnya.

Melalui partisipasi aktif dan kolaborasi yang kuat antara seluruh personel polisi, diharapkan peran humas Polri dapat semakin berkembang dan memberikan dampak yang positif bagi citra dan kinerja Polri secara keseluruhan. Dengan demikian, Polri akan terus menjadi pilar yang kokoh dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mampu menjawab tantangan-tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, terangnya . **