Mediaportalanda

Wilayah Kotanya, "Mahyeldi Suport Pengembangan Penghafal Quran"

12/23/2018 07:50:00 PM Padang

MPA,PADANG - Pemerintah Kota Padang menyambut baik program Padang Religius sebagai salah satu bahagian program Baznas mendukung terwujudnya Padang sebagai kota religi. Program ini dimulai sejak 2016 silam melalui binaan rumah tahfiz.

"Upaya ini sangat tepat bagi kita di Kota Padang, sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung Padang yang semakin religius. Yaitu dengan terus lahirnya para penghafal-penghafal Alquran yang dimulai dari kalangan generasi muda," sebut Wali Kota Padang H. Mahyeldi sewaktu memberikan arahan dalam kegiatan Wisuda Tahfiz II bagi sebanyak 286 orang di berbagai tingkatan hafalan di Asrama Haji Tabing, Minggu (23/12).

Menurut Mahyeldi, dengan semakin banyaknya generasi qurani tentu akan memberikan cahaya yang dinilai dari lingkungan keluarga dan dimana mereka berada.

"Karena memang Insyaallah, para penghafal Alquran tidak akan saja mampu menghafal Alquran, namun juga akan taat beribadah serta terjaga akhlaknya," imbuh walikota yang juga seorang da'i itu sembari mengapresiasi.

Lebih lanjut wali kota juga menyarankan kepada guru-guru pendamping di rumah tahfiz juga dapat memperhatikan betul makahrijul huruf Alquran. Hal itu agar tidak menyalahi arti dan makna ayat yang dihafal dan dibaca.

"Alhamdulillah saat ini sudah terdapat sebanyak 30 rumah tahfiz di Kota Padang, dimana sudah tersebar di setiap kecamatan. Kita tentu berharap, semoga semua anak sekolah beragama muslim yang ada di Kota Padang akan hafal Alquran minimal setidaknya satu juz".

"Sehingga setiap anak-anak sekolah yang tamat SD sudah hafal Alquran 3 juz, tamat SLTP hafal 4 juz dan lulus SLTA mampu hafal 5 juz. Sehingga di Kota Padang ini tak ada anak-anak muslim yang tidak hafal Alquran," harapnya.

Maka itu, wali kota mengucapkan terima kasih kepada Baznas Kota Padang serta pihak terkait lainnya yang telah mensuport terwujudnya Padang sebagai kota penghafal quran sejauh ini.

"Mari kita saling bersinergi dengan melakukan berbagai pogram dan upaya untuk pengembangan para penghafal Alquran di kota yang kita cintai ini. Alhamdulillah di 2019 tepat 5 Januari nanti Insyaallah akan berangkat umrah dengan saya sebanyak dua orang satu laki-laki dan satu perempuan. Yakni mereka yang kemarin mewakili Padang pada lomba tahfiz 30 juz di tingkat Sumatera Barat," tukas Mahyeldi mengakhiri. (hms)

Pemko Padang Melalui Disdukcapil Pihak Terkait Musnakan 8005 Keping KTP Rusak Atau Invalid

12/21/2018 03:30:00 PM Padang

8005 Keping KTP Rusak dan Invalid di Padang Dibakar

MPA,PADANG - Sebanyak 8005 keping KTP-el yang rusak atau 'invalid' di Kota Padang dimusnahkan Pemko Padang melalui Disdukcapil bersama pihak terkait di halaman Kantor Disdukcapil Padang, Jumat (21/12).

Pemusnahan Kartu Tanda Penduduk yang sudah tak berlaku ini dilakukan sesuai instruksi Surat Edaran Mendagri per 12 Desember 2018. Bahwasanya seluruh kabupaten/kota se-Indonesia diminta memusnahkan KTP non aktif tersebut dengan cara dibakar.

Hadir dalam kesempatan itu beberapa unsur terkait, Ketua KPU Padang M. Sawati, Bawaslu Padang, Polresta, Bawaslu, Inspektorat, Dinas Arsip dan Perpusatakaan, Sat Pol PP, Kesbangpol dan Bagian Humas Setdako.

Kepala Disdukcapil Padang diwakili Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Nurlaili mengatakan, pemusnahan ini dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan di Kota Padang. Seperti menghindari yang telah terjadi seperti penemuan KTP tercecer di beberapa daerah.

"Sesuai SE Mendagri tersebut bahwa KTP rusak dan invalid ini harus kita musnahkan dengan cara dibakar hari ini. Dimana pengumpulannya dilakukan terhitung sejak 2011 lalu," ungkapnya.

Dia menerangkan, secara teknis KTP-el yang dibakar tersebut masuk kategori rusak seperti yang mengalami kerusakan di bahagian kartu. Sementara kategori invalid yaitu seperti berganti status sebelumnya lajang lalu melakukan perkawinan dan berganti status menjadi kawin.

"Selanjutnya juga ada yang berganti alamat, status pekerjaan atau sudah pensiun bekerja dan lainnya," ungkap Nurlaili.

Sebelum pemusnahan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan berita acara oleh semua perwakilan unsur terkait. (rill)

Saham Freeport 51,2% Akhirnya Sah Jadi Milik RI

12/21/2018 02:33:00 PM Ekonomi

Saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2% akhirnya sah menjadi milik pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Ilustrasi

MPA,JAKARTA - Saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2% akhirnya sah menjadi milik pemerintah Indonesia. Hal ini dinyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan.

Jokowi menyatakan, PT Inalum (Persero) telah membayar lunas saham yang didivestasikan oleh Freeport. Dengan begitu, 51,2% saham raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut resmi beralih ke Indonesia.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dan dari dirut PT Freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Menurutnya, hari ini juga menjadi momen bersejarah karena setelah puluhan tahun beroperasi di Indonesia sejak 1973, akhirnya Indonesia bisa menjadi pemilik mayoritas dari Freeport. Nantinya, pendapatan yang diperoleh negara pun akan lebih baik. "Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, nonpajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu," imbuh dia.

Jokowi menuturkan, persoalan mengenai lingkungan terkait pembangunan smelter Freeport pun telah terselesaikan dan memperoleh kesepakatan. Masyarakat di Papua pun telah mendapatkan 10% saham dari Freeport.

"Saya mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja. Dan juga masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada. Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya," tandasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara PRatikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

(ar/akr)

Dilansir dari Sindonews.com
Dengan judul artikel : Sah! RI Ambil Alih 51,2% Saham Freeport