Mediaportalanda

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Ditengah meningkatnya kasus positif Covid-19 di Sumatera Barat, Polda Sumbar kembali mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) guna membahas secara bersama-sama dalam mengendalikan Covid-19, Kamis (27/5) di Mapolda Sumbar.

Kegiatan FGD kali ini, bertemakan tentang peran Ulama dan Organisasi Keagamaan bersama unsur Aparatur Pemerintah dalam rangka Pengendalian Pandemi Covid-19 di wilayah Prov. Sumbar.

Kapolda menyebut, diketahui bersama bahwa sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, di Provinsi Sumatera Barat telah terkonfirmasi positif sebanyak 43.012 orang, sembuh sebanyak 39.071 orang, meninggal dunia sebanyak 952 orang dengan positivity rate sebesar 9,40%. 

Kemudian jika dilihat berdasarkan zonasi covid-19 per Kabupaten/Kota periode tanggal 23 – 29 Mei 2021 terdapat 1 Kabupaten yang berada di zona merah yaitu Kabupaten Agam, 13 Kabupaten/Kota berada di zona orange yaitu Kab. Pasaman, Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, 5 Kabupaten/Kota lainnya berada pada zona kuning yaitu Kota Pariaman, Kota Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Kep. Mentawai.

“Dinamika perkembangan penyebaran Covid-19 tersebut tentu harus menjadi perhatian kita bersama apalagi pada akhir – akhir ini kepatuhan masyarakat akan penerapan protokol kesehatan dirasa makin minim,” ujar Irjen Pol Toni. 

Berdasarkan aplikasi Sipelada Provinsi Sumbar kata Kapolda, sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 telah ditemukan pelanggaran subjek perorangan sebanyak 115.796 orang, pelaku usaha sebanyak 2.001, penyelenggara kegiatan sebanyak 565, sanksi sosial sebanyak 111.049 kali dan denda admistratif sebesar Rp.157.400.000,-. 

“Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu pada siang hari ini kita melaksanakan kegiatan FGD dengan melibatkan ulama dan organisasi keagamaan. Diharapakan kegiatan ini nantinya dapat memberikan suatu masukan untuk menjawab langkah-langkah yang kita tempuh dalam menangani pandemi Covid-19,” ucap Irjen Pol Toni.

Dikatakan, pihaknya sangat menyadari betul, Provinsi Sumatera Barat memiliki karakterisitik yang berbeda dengan daerah lain. Dimana masyarakat Sumbar memegang erat falsafat adat minangkabau yaitu “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Dimana peran ulama dan tokoh keagamaan memiliki peran sentral dan dihormati di tengah - tengah masyarakat. 

“Ulama dan tokoh keagamaan diharapkan mengambil peran dalam membantu pemerintah daerah dalam rangka mencegah penularan Covid-19 dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya Covid-19 dan pentingnya penerapan protokol kesehatan,” ujarnya.

Dalam sambutannya yang dihadiri para tokoh ulama tersebut, Kapolda menyampaikan yakni membangun dan mendorong Nagari Tageh yang memiliki 11 kriteria ketagehan. Para Bhabinkamtibmas berperan membantu Dinkes sebagai tracer Covid 19.

“Alim ulama merangkul dan mendorong tokoh pemuda, tokoh adat untuk memberikan edukasi dan kepatuhan dengan mengajak masyarakat untuk patuh terhadap protokol Covid-19,” ujar Kapolda.

Kemudian katanya, upaya revisi Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru terhadap sanksi yang lebih memiliki efek deterence sebagai pedoman penerapan adaptasi kebiasaan baru.

“Tetap melakukan Ops Yustisi bersama Satpol PP guna menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” ungkapnya.

Dalam diskusi yang berlangsung dengan protokol kesehatan tersebut, diketahui seluruh tokoh ulama yang hadir ini sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan penyebaran Covid-1di Sumbar. 

(bhps)

BUKITTINGI -  MEDIAPORTALANDA - 27 Mei 2021 -  Air tidak berekening Non Revenue Water (NRW) adalah selisih antara volume air yang diproduksi dengan volume air yang direkeningkan. Pengendalian NRW akan memberi pengaruh yang nyata dalam meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dari segi operasional dan finansial.

Kehilangan air merupakan salah satu masalah yang dialami oleh berbagai PDAM di Indonesia. Besarnya kerugian finansial akibat kehilangan air menjadi alasan kuat dilakukannya berbagai cara untuk menurunkan angka kehilangan air.

Begitu pentingnya pengendalian atas kehilangan air terutama air tak berekening NRW di semua PDAM,  pagi ini, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal  langsung membuka Pelatihan Pengenalan NRW dan Maintenance DMA, di Santika Hotel Bukittinggi.

Salah satu target Perumda Air Minum Kota Padang adalah penurunan NRW, maka melalui pelatihan ini, diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia sebagai pegawai yang kompeten dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung kesempurnaaan produktivitas dan aktivitas di perusahaan khususnya Perumda Air Minum Kota Padang.

Dalam sambutannya, Dirut mengatakan Kehilangan air baik fisik maupun non fisik harus ditangani, dalam pelatihan inilah diajarkan metode-metode dan cara penerapannya dilapangan nantinya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik, Andri Satria mengatakan, "kehilangan air satu tetes pun sangat  berpengaruh, harus dideteksi segera dan ditangani," katanya.

Pembentukan tim pengendalian tingkat kehilangan air, perencanaan program, pembentukkan District Metering Area (DMA) merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menurunkan tingkat kehilangan air yang tinggi.

Selain menghadirkan pakar NRW dari dalam seperti, Tommy Wirawan, ST (Manager Distribusi), dan Jamaris, Amd (Asmen Analisa Jaringan), di pelatihan ini, Perumda Air Minum Kota Padang juga mendatangkan instruktur dari Palyja, yaitu Suwito, ST, MM, yang juga merupakan mantan Manager NRW PDAM Kota Malang. (**)

PAPUA - MEDIAPORTALANDA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan kunjungan kerja ke Papua. Beberapa agenda dilakukan keduanya di Bumi Cendrawasih itu diantaranya memberikan motivasi kepada prajurit dan melakukan pertemuan terhadap tokoh masyarakat Papua. 

“Tugas saudara semua mengawal untuk memberitahu akan pembangunan yang sudah dilakukan. Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Rabu (26/5/2021). 

Begitu saat melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh agama, adat dan masyarakat Papua, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah sangat konsen dan fokus membangun Papua. 

“Pemerintah sangat konsen membangun Papua seperti pembangunan infastruktur. Memang apa yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua,” ujarnya. 

Terkait RUU Otonomi Khusus atau Otsus, Kapolri menegaskan agar betul-betul dikawal sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tepat sasaran. 

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghimbau kepada seluruh personel yang bertugas di Bumi Cendrawasih agar memiliki formula khusus bagaimana merebut hati rakyat Papua agar tetap teguh mencintai NKRI. Ia juga meminta semua unsur personel yang bertugas meningkatkan sinergitas sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dirasakan lebih cepat. 

“TNI dan Polri bermanunggal dengan rakyat. Dengan Binmas Noken dan teritorial. Bangun sinergi dengan baik antar lintas satuan,” demikian Hadi menambahkan. (bhps)