Baca Juga
MPA,(PADANG)
- Pencapaian realisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang 2016
hanya sebesar Rp391 miliar. Sementara target pendapatan adalah sebesar Rp476
miliar. Hal ini mengecewakan Pansus Pendapatan DPRD Padang. Apalagi diketahui
untuk pencapaian target pendapatan 2017 yang saat ini pada Juli, baru
hanya sekitar 40 persen saja dari target PAD 2017 yang tentunya lebih besar
dari target 2016 lalu.
Ketua Pansus
Pendapatan DPRD Padang, Faisal Nasir menilai di lapangan banyak terjadi kasus
pungli di beberapa OPD, sehingga proses target yang ditetapkan tersendat
masuknya untuk pencapaian PAD.Saya dengan data yang ada bisa mengatakan apa
yang telah dilaporkan OPD terkait adalah tidak benar sesuai fakta di lapangan.
Masa iya dalam satu bulan untuk kawasan parkir di GOR Agus Salim hanya setor
sebesar Rp10ribu seharinya untuk lahan parkir yang ada di depan kolam renang
saja. Sementara retribusi parkir yang lainnya untuk kawasan GOR H.Agus Salim ini
tidak ada laporannya. Kemana perginya laporan lainnya untuk perpakiran di sana,
” kata Faisal, Sabtu (8/7).
Selain itu yang lebih
anehnya lagi pendapatan di sektor parkir pada Dishub Padang dari tahun ke tahun
malah terus menurun. “Padahal secara logika, setiap hari atau bulannya
kendaraan terus bertambah, tapi kenapa pendapatan parkir malah turun, ini
sangat aneh sekali, bagaimana kajiannya itu,” ujarnya.Kemudian masalah titik
titik parkir yang ada di Kota Padang, sampau saat ini tidak ada laporannya, serta
mengenai parkir meter seakan seperti ada upaya untuk menggagalkannya. Dalam hal
ini Walikota dinilai seakan membiarkan teejadinya pungli di sektor perpakiran
ini.
Lebihlanjut Faisal
mengatakan, dia menilai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Padang tidak
melakukan apa – apa, tidak mampu mengkoordinir peningkatan PAD pada OPD
berkaitan, serta banyaknya kebocoran potensi pajak yang ada di
Padang.Padahal sebenarnya banyak sekali potensi pajak yang dapat digali
selain PT. Semen Padang. “Banyak cafe, tempat hiburan malam, arena biliar,
tempat kuliner dan lainnya yang makin menjamur, ” ujar Faisal.
Faisal menilai Bapenda
atau dinas pendapan tidak melakukan apa -apa, sehingga tidak ada peningkatan.
Malahan menghabiskan anggaran pada belanja langsung Rp13 Miliar setahun.
“Sebulan menghabiskan
Rp1 miliar, namun hasil kerjanya apa, tidak ada, ” tegasnya
Jika memang walikota ingin mencapai target pendapatan
yang tinggi, kenapa kepala dinas yang tidak bisa mencapai pendapatan dibiarkan
saja, tidak diberikan sangsi.
“Kapan perlu dipecat
saja, digantikan saja dengan orang yang mampu bekerja untuk PAD ini, ”
tegasnya.
Faisal Nasir, meminta
Walikota Padang untuk melakukan evaluasi kepada pimpinan OPD .Ia berharap
pemerintah mengambil tindakan tegas terkait hal ini, agar ini tidak
berlarut-larut terjadi serta apa yang diinginkan pemko melalui visi dan misi
dapat terealisasikan.Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi PDI-P,
Wismar Pandjaitan meminta pimpinan daerah untuk menelusuri kenapa target yang
diberikan tidak tercapai, apa alasannya dan kendalanya. Jika sudah diketahui
pokok persoalannya, harus segera dicarikan solusinya bersama.Selain itu, jika
ada OPD yang melebihi target yang diberikan, Pemko Padang diminta memberikan
award kepada SKPD terkait. “Agar mereka senang dengan pekerjaan yang dilakukan
selama ini dan termotivasi OPD lainnya hendaknya dalam bekerja,” ungkapnya.(02)