Baca Juga
MPA,(JAKARTA)
-Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara
(BKN) menetapkan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai
Negeri Sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 Guru Garis Depan, dengan terhitung mulai
tanggal (TMT) 1 Agustus 2017.
Penetapan ini tergolong ke dalam proses tahap I dari
total kelulusan 6.296 GGD tahun 2016. Menyusul, sebanyak 3.490 SK dan NIP CPNS
akan diproses pada tahap II.
Sumarna Surapranata, Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, mengatakan Pemerintah menyiapkan
program dengan menempatkan guru yang bertugas di daerah terpencil, terluar dan
terdepan (3T) melalui Program Guru Garis Depan (GGD). Program GGD adalah untuk
pemenuhan kebutuhan guru di daerah terpencil, terluar dan terdepan yang
mengalami kekurangan guru.
Simbolisasi peresmian, tujuh gubernur, dan 44 bupati
menandatangani SK CPNS GGD, selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian masing-masing
daerah.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Bupati Solsel,
H.Muzni Zakaria untuk menandatangani SK CPNS GGD tersebut secara simbolis di
Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Senin (17/7) dimana Solsel mendapatkan 24
orang GGD yang siap bertugas di tempat yang telah ditentukan nanti. “Kita
berharap dengan lulusnya GGD dapat membantu proses pendidikan di Solsel
terutama untuk daerah daerah sulit dan terpencil dalam rangka peningkatan
kualitas dan pemerataan pendidikan,”katanya.
Solsel dalam program Kemedikbud RI ini mendapatkan
24 orang GGD yang lulus seleksi.
Pemrosesan penetapan NIP dan SK CPNS GGD tahap I ini
turut dihadiri Badan Kepegawaian Negara (BKN), tujuh kantor Regional BKN, tujuh
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, dan 44 BKD Kabupaten.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengutarakan bahwa
Guru yang ditugaskan sebagai GGD adalah guru profesional yang telah memiliki
sertifikat pendidik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang serta
telah melalui sejumlah proses penguatan kepribadian dan jiwa nasionalisme pada
saat mengajar di daerah 3T.
Kepala BKN juga berharap agar GGD harus profesional
dan jangan minta pindah ke kota, karena penempatan GGD memang untuk daerah
pelosok yang sangat membutuhkan pendidikan.
(*)