Baca Juga
MPA,SUMBAR - Presiden
Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat
pada 2023 mendatang.
Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil
diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya
ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.
“Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat
satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan,” ujar Presiden kepada
masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru,
Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018.
Dalam kesempatan
tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai
bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk
menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.
“Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua
tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke
saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak
dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta
tidak mudah rusak.
“Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi
datang ke kantor BPN bilang, ‘Pak sertifikat saya hilang’ sudah gampang
nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit,” ucap Presiden.
Tak lupa, Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima
sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang
bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi
pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.
“Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu,
dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya
atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali
meminjam di bank,” ujar Presiden.(***)