Baca Juga
“Dari rapat bulan September 2017 lalu, keputusannya pelaksanaan pembangunan monumen bela negara yang semula dilakukan oleh kabupaten Limapuluh Kota diserahkan kepada Pemprov Sumbar,” katanya, Kamis (15/3/2018).
Ia menyebutkan pembangunan monumen PDRI tersebut menjadi tanggungjawab enam kementerian. Setelah dikomunikasikan, baru Dirjen Kebudayaan Kemendikbud yang bakal alokasikan anggaran Rp7 miliar.
Ia mengharapkan pembangunan monumen bela negara dapat segera dilanjutkan. Untuk itu adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait percepatan pembangunan monumen bela negara yang terdapat di Koto Tinggi, Limapuluh Kota sangat membantu masing-masing kementerian bertanggungjawab dengan kesepakatannya dalam membantu pembangunan yang dilakukan.
Terkait pembangunan jalan sepanjang enam kilometer dari kantor camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen bela negara di Koto Tinggi, dalam pertemuan tersebut disepakati Pemkab Limapuluh Kota akan siap mengganggarkannya. Hal itu disebabkan jalan ini berstatus jalan kabupaten.
“Untuk jalan ke lokasi tidak ada persoalannya, Pemkab Limapuluh Kota akan menganggarkan di tahun ini. Sekarang telah bulan Maret, maka perlu menyegerakan untuk jemput bola langsung ke Kementerian terkait agar segera membantu pembangunan monumen bela negara,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangan dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir menyebutkan pembangunan monumen bela negara merupakan tanggungjawab enam kementerian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata, Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota.
“Koordinasi perlu ditingkatkan. OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan dapat memastikan kementerian masing-masing untuk segera mengucurkan anggaran yang telah disepakati dalam membantu supaya pembangunan monumen bela negara ini segera selesai,” pungkasnya.(***)