Baca Juga
MPA,PADANG -- Karena peran Perawat kedepannya sangat penting, jadi pemerintah tidak bisa menolak masalah praktek mandiri oleh perawat. Saya rasa Dinas Kesehatan kabupaten/kota memberikan saja izin untuk mendirikan praktek mandiri kepada perawat.
Hal tersebut di katakan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit ketika meresmikan Gedung sekretariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Padang (17/03).
Hadir dalam acara tersebut Ketua PPNI DPW Sumbar Sunardi S.KM
"Dengan adanya peresmian gedung sekretariat PPNI kota Padang yang bertepatan dengan Ulang Tahun ke 44 PPNI kita berharap agar menjadi cambuk bagi kabupaten/kota lain untuk mendirikan sekretariat PPNI" kata Sunardi dalam sambutannya
Selama ini profesi perawat dipandang sebelah mata oleh masyarakat kita berharap untuk kedepannya peran perawat lebih dirasakan lagi oleh masyarakat. Dan dengan adanya sekretariat ini semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh perawat" terang Sunardi
Hadir juga dalam acara tersebut Bapak Harif Fadila S.Kp, selaku ketua Umum PPNI pusat. Harif mengimpormasikan bahwa dalam kurun 2 tahun ini sudah berdiri sebanyak 50 sekretariat PPNI di kabupaten/kota di indonesia.
"Kantor ini hadir untuk menjadi tempat kegiatan organisasi dan pusat pelayanan terhadap anggota" kata Harif
Harif juga memohon kepada pemerintah dengan apa yg yang dilakukan PPNI, pemerintah bisa mengajak ikut serta perawat dalam melakukan pembangunan dibidang kesehatan.
"Kami ingin memberikan dua solusi kepada pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan, pertama. Memberikan izin praktek mandiri kepada para perawat. Kedua, program satu desa satu perawat," Ujar Harif
Dengan ada solusi ini, pemerintah bisa menitipkan kepada PPNI program-program pembangunannya. Pasti perawat tidak bisa menolak hal tersebut,”ujar Harif.
Dalam sambutannya Wakil Gubernur memberikan aspresiasi kepada PPNI yang telah mampu membeli gedung senilai 1.3 miliar untuk sekretariat PPNI Kota Padang dengan dana sendiri.
"Persoalan masyarakat di sumbar sangat besar terutama masalah LGBT dan Narkoba , kami sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Belum lagi masalah gizi buruk, untuk itu keberadaan PPNI merupakan hal yang sangat penting buat menuntaskan masalah tersebut.
Banyak daerah di Sumbar mengalami gizi buruk terutama kabupaten Mentawai."Kabuapten Mentawai merupakan daerah yg masih tergolong tertinggal di Sumbar, banyak masyarakat mentawai yang mengalami gizi buruk untuk itu perlu perhatian khusus agar Mentawai bisa keluar dari masalah tersebut.
Wagub menambahkan, yang menyebabkan suatu daerah itu tertinggal adalah pendidikan dan kesehatannya. Persoalan ketertinggalan ini sebenarnya akan selesai apabila bupati/walikota peduli terhadap masala kesehatan dan pendidikan karena yang membuat suatu daerah itu keluar dari kategori daerah tertingal adalah Indek Pembangunnan Manusia (IDM) kabupaten/kota tersebut.
"Kesuksesan pembangunan suatu daerah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia daerah tersebut," tutup Wagub.(ar)