Baca Juga
MPA,PADANG – Nasrul Abit mengajak semua pemangku kepentingan di Sumatera Barat untuk
berpikiran jernih dalam melihat berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.
Pasalnya, menjaga stabilitas daerah merupakan tanggungjawab bersama semua
element masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Wagub Nasrul Abit saat menerima rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Sumbar yang diketuai Jet Fatollah dan Irfianda Abidin, bertempat di ruang rapatnya, pada Senin, 9 April 2018.
"Kami telah mencatat apa yang disampaikan mereka tadi. Kita akan bicarakan dengan pihak -pihak terkait dalam setiap persoalan yang ada. Tak elok kita mengambil sikap sepihak yang berdampak tidak baik bagi kemajuan pembangunan daerah," ujarnya.
Ia mengatakan, soal investasi menjadi sesuatu yang penting dalam peningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun tentunya investasi yang menguntungkan, bukan yang merusak atau merugikan masyarakat.
"Jika
jelas-jelas merugikan masyarakat ya, kita tolak, akan tetapi untuk
mengetahui kita perlu dialogkan dengan baik, sehingga salah penafsiran dapat
diselesaikan dengan baik," tegasnya.
Ia mengatakan, Pemeprov Sumatera Barat memiliki komitmen kuat mendorong wisata halal. Saat ini, Pemprov Sumbar sedang menyusun rumusan Peraturan Daerah (Perda) wisata halal.
"Walau belum diakui oleh pemerintah pusat, kita mulai saja. Karena di negara-negara maju, seperti Amerika, Tionghoa, Thailand, dan Jepang, perkembangan wisata halal juga menjadi trend dan diminati banyak orang untuk mengunjunginya. untuk itu, mari kita dorong adanya Perda wisata halal di daerah ini, sebagai bahagian dari budaya dan karakter masyarakat Minang yang islami dan religi," ungkapnya.
Sedangkan wisata internasional, terangnya, cukup di Mentawai dikembangkan. Kecenderungan yang tidak cocok dengan budaya Minangkabau, kita kembangkan di sana. Sedangan untuk wisata syariah kita dorong di daratan.
"Kita saat ini juga senang terhadap apa yang dilakukan Bupati Mentawai bersama perangkat dan masyarakatnya yang mulai terbuka dengan pembangunan daerah. Perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam memajukan dan menaikan harkat martabat masyarakat untuk dapat hidup lebih baik juga tinggi," tegasnya. (rki/ar)
Ia mengatakan, Pemeprov Sumatera Barat memiliki komitmen kuat mendorong wisata halal. Saat ini, Pemprov Sumbar sedang menyusun rumusan Peraturan Daerah (Perda) wisata halal.
"Walau belum diakui oleh pemerintah pusat, kita mulai saja. Karena di negara-negara maju, seperti Amerika, Tionghoa, Thailand, dan Jepang, perkembangan wisata halal juga menjadi trend dan diminati banyak orang untuk mengunjunginya. untuk itu, mari kita dorong adanya Perda wisata halal di daerah ini, sebagai bahagian dari budaya dan karakter masyarakat Minang yang islami dan religi," ungkapnya.
Sedangkan wisata internasional, terangnya, cukup di Mentawai dikembangkan. Kecenderungan yang tidak cocok dengan budaya Minangkabau, kita kembangkan di sana. Sedangan untuk wisata syariah kita dorong di daratan.
"Kita saat ini juga senang terhadap apa yang dilakukan Bupati Mentawai bersama perangkat dan masyarakatnya yang mulai terbuka dengan pembangunan daerah. Perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam memajukan dan menaikan harkat martabat masyarakat untuk dapat hidup lebih baik juga tinggi," tegasnya. (rki/ar)