Baca Juga
- Enam Fraksi DPRD PP Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD 2024 serta Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Pj Walikota, Sonny Budaya Putra: Kita Akan Segera Beri Jawaban
- Serahkan Bentor pada 5 Kelompok Tani di Pessel, Anggota DPRD Sumbar Fraksi PPP Imral Adenansi : Semoga Manfaatnya Dapat Dirasakan
- Anggota MPR RI, H. Leonardy Harmainy Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Hukum Adat Nagari Kurai Limo Jorong Bukittinggi
MPA, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan
jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung
DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8/2019). Anies berharap proses pembahasan
selanjutnya dapat berjalan lancar, sehingga Raperda P-APBD 2019 bisa disetujui
dan ditetapkan tepat waktu.
Anies mengawali penyampaian
jawaban dari segi asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RKPD. "Dapat dijelaskan
bahwa dalam penyusunan RKPD, eksekutif mengacu pada RPJMD. Namun demikian,
dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi, eksekutif melakukan pemutakhiran
asumsi berdasarkan analisa terbaru dari Bank Indonesia. Hal ini dilakukan
mengingat kondisi riil makro ekonomi dunia selalu bergerak setiap tahunnya,
yang berdampak pada kondisi makro ekonomi Indonesia dan Jakarta," ujar
Anies.
Kemudian, Anies menuturkan
jawaban atas target pendapatan daerah Jakarta yang optimis akan dicapai melalui
pembentukan Tim Kerja Percepatan dan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Daerah.
Melalui tim tersebut, Anies meyakini tugas pemungutan pajak daerah akan lebih
efektif, sehingga target yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diraih bahkan
dilampaui pada tahun 2019.
"Berkenaan dengan saran
pelibatan masyarakat dalam pemungutan pajak, dapat disampaikan bahwa dalam
rangka optimalisasi dan percepatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan-Perkotaan dan
Pedesaan, saat ini para wali kota, camat, dan lurah, telah dilibatkan dalam
pelaksanaan pemungutannya. Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga
melibatkan Dasawisma PKK dalam rangka pendataan nomor objek pajak bangunan guna
mengetahui wajib pajak telah memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan
Bangunan," ungkap Anies.
Mantan Mendikbud itu melanjutkan
soal penambahan kegiatan dan anggaran program strategis belanja daerah, antara
lain diprioritaskan untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga berdasarkan
hasil audit BPK, pemenuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, pemenuhan
belanja operasional Badan Layanan Umum Daerah, serta pemenuhan gaji non PNS.
Dalam kesempatan tersebut, Anies
juga menyampaikan rencana penyelenggaraan event olahraga internasional Formula
E yang dapat mendongkrak industri pariwisata hingga perdagangan, serta menjadi
ajang kampanye penurunan tingkat emisi karbon. Sebab ajang Formula E
menggunakan mobil bertenaga listrik yang ramah lingkungan.
Anies juga menyampaikan program
kerja rumah dengan DP 0 Rupiah yang akan diserahterimakan dalam waktu dekat,
pembangunan flyover, dan rumah susun. "Menanggapi usulan agar lima wilayah
kota memiliki RSUD tipe C, eksekutif sependapat dengan hal tersebut. Sesuai target
akhir RPJMD akan dilakukan pengembangan 10 RSUD tipe D menjadi RSUD tipe C di
setiap wilayah kota. Untuk itu, pada Tahun 2019 ini sedang dilakukan
peningkatan pada empat RSUD. Sedangkan Tahun 2020 dan 2021 masing-masing
direncanakan peningkatan tiga RSUD," kata Anies.
Pemprov DKI Jakarta juga
melakukan upaya penyelesaian penerbitan e-Katalog dan percepatan pelelangan, di
antaranya melalui penguatan pokja yang melibatkan unsur Organisasi Perangkat
Daerah terkait. Dari segi pendidikan, Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta akan
terus meningkatkan pelayanan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Negeri
melalui peningkatan prasarana dan sarana, serta membangun PKBM baru di setiap
kecamatan.
"Menjawab pertanyaan terkait
alokasi anggaran PMD (Penyertaan Modal Daerah), dapat dijelaskan bahwa
pemberian PMD ditujukan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta kepada BUMD dalam rangka percepatan pembangunan, seperti pembangunan
MRT, pembangunan Rumah Susun milik untuk program DP 0 Rupiah, pembangunan
Sistem Penyediaan Air Minum, Jakarta International Stadium dan pengembangan
Taman Ismail Marzuki. Dapat disampaikan bahwa sasaran pengalokasian anggaran
PMD ditujukan untuk kepentingan masyarakat," pungkas Anies. (*)
Artikel ini dilansir dari
SindoNews.com
Dengan judul : Ini Jawaban Anies
atas Pandangan Fraksi-fraksi terkait P-APBD 2019