Baca Juga
PADANG - MEDIAPORTALANDA - Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Suwirpen Suib, S. Sos dari Fraksi Demokrat memang sosok yang pantas untuk dijadikan panutan, demi untuk menyerap aspirasi masyarakat dan tak mau disebut ingkar janji meski hujan badai tak membuat langkahnya surut.
Rabu (16/2/2022). Unik dan mungkin jarang dilakukan oleh seorang wakil rakyat, Suwirpen menemui masyarakat yang sudah lama menunggu kehadirannya untuk bertatap muka sambil berdiskusi nekat naik motor, pasalnya jalan menuju ketempat menyerap dan menampung aspirasi warga jalurnya sempit.
Alhamdulillah katanya, tahun 2021 lalu kita telah memberikan kepada 110 orang penerima bantuan sebesar 1 juta. Kemudian, WRC senilai 3 jutaan, ada kulkas, sembako dan bantuan lainnya, pungkas Bendahara Umum DPD Demokrat Sumbar ini.
Saat ini masih dalam keadaan pandemi, lanjutnya, kami akan berupaya memberikan solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi dan mendapatkan kebutuhan harian.
" InsyaAllah, kita akan adakan paket sembako murah (Semar). Satu paket harganya 200rb berupa 4 liter minyak goreng, 5 kg beras, 30 butir telur dan 4 kg gula," beber Pria yang peduli wartawan ini.
" Khusus bagi yang hadir saat reses akan diprioritaskan mendapatkannya," tegas wakil ketua DPRD Sumbar ini.
Sebenarnya, dari lubuk hati yang paling dalam, kami ingin memberikannya secara gratis. Akan tetapi, karena regulasinya tidak bisa digratiskan, imbuh Suwirpen.
" Khusus bagi PNS dan penerima pensiunan, kami mohon maaf. Program ini tidak berlaku," lirihnya sedikit bersedih.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib menemukan data masyarakat penerima bantuan seperti program keluarga harapan yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak akurat.
"Ini menjadi sorotan karena dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, ke depan kita mendorong unsur terkait bisa memperbarui data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata dia.
Menurut dia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus seiring dievaluasi dengan kondisi waktu ke waktu, jika dulunya tergolong mampu sekarang bisa saja hidup dibawah garis kemiskinan.
Jika tidak diperbaharui maka yang dapat bantuan itu itu saja, bahkan ada juga yang dahulu nya kurang mampu sekarang mampu, tentu itu harus dikeluarkan dari DTKS dan diberikan kepada yang berhak pun layak menerimanya.
" Banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran sekarang. Tidak hanya PKH namun juga bantuan pemerintah berbentuk sembako, bahkan akses permodalan pemulihan ekonomi masyarakat," urai H. Suwirpen.
Dia berharap petugas pendataan DTKS, Lurah maupun RT/RW benar-benar bekerja dengan objektif dan terjun langsung ke lapangan, agar orang-orang yang masuk memang layak untuk mendapatkan program bantuan pemerintah, jangan ada pertimbangan hanya untuk orang-orang terdekat saja.
" Kita mendorong seluruh unsur terkait untuk melakukan pengawasan berlapis agar pendataan dan penyaluran bantuan berjalan optimal, kevalidan data harus real adanya, " saran H. Suwirpen lagi.
Terakhir, semoga pertemuan ini bisa menjadi bahan bagi kami untuk dibawa ke rumah bagonjong Khatib Sulaiman untuk di goalkan dalam sidang paripurna, pungkasnya.
Sementara itu, Ketua RT 01 Kelurahan Pampangan XX Yeni mengatakan, banyak masyarakat ingin masuk dalam DTKS dan mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah.
Menurut dia rata-rata masyarakat di sini bekerja sebagai buruh harian lepas, taraf hidup pun berada pada garis kemiskinan.
Semoga dengan kedatangan Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib memberikan harapan bagi masyarakat Pampangan untuk mendapatkan bantuan-bantuan.
Ia menyebutkan RT 01, baru 20 yang terdaftar sedangkan hampir seluruh warga sangat membutuhkan bantuan PKH.
" Di Kelurahan Pampangan Nan XX, ada sekitar 300 warga penerima bantuan PKH, beberapa masyarakat juga telah didaftarkan melalui aplikasi online,Kita berharap ada penambahan pada penyaluran bantuan di waktu berikutnya," harap buk RT.(H/JP)