Mediaportalanda

SOLOK - MEDIAPORTALANDA - SABTU 9 APRIL 2022 -  Rangkaian peringatan Hari Jadi Kab Solok yang ke-109 telah ditutup secara resmi. Hal itu disampaikan oleh Dodi Hendra Ketua DPRD Kabupaten Solok, dihadapan peserta Rapat Paripurna bertempat di Ruang Sidang DPRD Kab Solok, Sabtu (9/4). 

Rapat Paripurna DPRD ini langsung dipimpin dan dibuka secara resmi oleh ketua DPRD Kabupaten Solok. Dalam sambutannya Dodi Hendara, mengungkapkan bahwa Kabupaten Solok terbentuk pertama kali pada tanggal 09 April 1913. Melalui peringatan ini, kita mulai merancang suatu permula masa depan berlandas realita dan dinamika kekinian tanpa melupakan masa lalu.

" Ini Merupakan Rapat Paripurna HUT Kab Solok yang pertama dalam masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang sekarang. Hendaknya peringatan ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk menetapkan komitmen dalam berkarya guna memajukan Kabupaten Solok ini, " terang Dodi Hendra.

Senada itu, Bupati Solok mengatakan melalui peringatan hari jadi ini, kita jadikan diri kita masing masing lebih mawas diri untuk menuju ke arah yang lebih baik demi kemajuan Kabupaten Solok.

Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke 109 ini, kita yakin dengan semangat keberasamaan kita pasti bisa. Eksekutif dan Legistatif harus Seiring dan sejalan demi terciptanya suasana kedamaian, sehingga apa yang di cita-citakan dalam “Mambangkik Batang Tarandam menjadikan Kab Solok terbaik di Sumatera Barat” dapat terwujud, tegas Bupati. 

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Drs. Asrul Syukur Dt. Rang Kayo Mudo, MM juga mengungkapkan, melalui peringatan ini kita akan melihat sedikit kebelakang apa saja yang telah di buat dalam mensejahterakan masyarakat. Umur 109 tahun ini tidaklah pendek, semoga “mambangkik batang tarandam” bisa diwujudkan, ungkapnya.

Hadir bersama Bupati solok Capt. H. Epyardi Asda Dt. Sutan Majo Lelo, M. Mar, Ketua TP PKK kabupaten Solok Ny. Emiko Epyardi Asda, Wakil bupati solok Jon Firman Pandu, SH, Ketua GOW kab solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Ketua DPRD kab Solok Dodi Hendra, SH, Wakil ketua DPRD Kab Solok Ivony Munir dan Lucki Efendi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok. Juga terlihat tamu undangan, Bupati dharmasyara Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Walikota sawah lunto Deri Asta, SH, Wakil walikota solok DR. Ramadhani Kirana Putra, Ketua KPU dan Bawaslu Kab Solok, tokoh masyarakat Kab Solok ( Drs. Asrul Syukur Dt. Rang Kayo Mudo, MM. (bus)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Panitia seleksi Nasional (Panselnas) Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pemerintah daerah untuk tidak mempersulit proses rekrutmen formasi Guru di daerah.

Hal ini disampaikan Sultan lantaran banyaknya keluhan dari para calon Guru P3K yang mengalami kesulitan akibat sistem website yang bermasalah dan proses rekrutmen yang tidak transparan.

"Rekrutmen formasi Guru P3K merupakan harapan peningkatan kesejahteraan bagi para guru honorer yang sejak lama menunggu untuk diperhatikan oleh negara. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam kebijakan perekrutan formasi Guru P3K ini", ungkap Sultan melalui keterangan resminya Rabu (13/04).

Menurutnya, kesejahteraan Guru merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan. Dan Pemerintahan presiden Joko Widodo telah menunjukkan keberpihakannya kepada masa depan pendidikan nasional.

Meski demikian, lanjut Sultan, harus diakui bahwa dalam proses rekrutmen Guru P3K terdahulu masih dijumpai beberapa masalah yang merugikan para peserta P3K. Masih ada keluhan terkait sistem website yang bermasalah, hingga adanya peserta yang bertahun-tahun tidak mengajar, namun diluluskan.

"Sehingga kami mendorong Panselnas dan Pemda harus terlebih dahulu melakukan pendataan dan verifikasi bagi calon peserta secara ketat. Terutama dalam konteks lama masa pengabdian sebagai tenaga pengajar dan tingkat pendapatan caalon Guru P3K", tegasnya.

Meskipun jumlahnya terbatas, kata Sultan, Kami sangat berharap P3K tidak hanya menjadi hadiah bagi para Guru yang sejak lama berstatus honorer dan kontrak, tapi juga menjadi instrumen distribusi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain masih banyak calon Guru P3K yang masih gaptek atau gagap teknologi dalam melakukan ujian seleksi tersebut.

"Terutama bagi guru-guru senior yang mengabdi di desa-desa dan pelosok, Saya kira mereka tentu harus diperlakukan secara khusus dalam proses rekrutmen ini. Sehingga rekrutmen P3K tidak justru menjadi kecemasan bagi mereka, tapi menjadi harapan yang menjamin perbaikan kesejahteraan para Guru, khususnya di desa", urainya.

Lebih lanjut Sultan mendorong agar Pemerintah daerah untuk aktif memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan lebih banyak guru-guru honorernya kepada pemerintah pusat. Karena kami menurut informasi yang kami peroleh, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi dari berbagai macam profesi guru.

Diketahui, Kemendikbudristek telah membuka 758.018 formasi guru untuk tahun 2022. Formasi ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) pada 2022 ini.

Namun hingga saat ini, pemerintah daerah (pemda) baru mengusulkan sebanyak 17,3 persen atau 131.239 formasi termasuk Guru Agama, Guru Seni Budaya, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Guru Kelas TK.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Pemberitaan lambannya kinerja BWSS V Padang viral diberbagai media cetak maupun online mendapat tanggapan serius dari senator asal Sumatera Barat Alirman Sori.

Alirman Sori menilai, belum jelasnya persoalan dan kebijakan pengangkatan, PPTK, PPK, dan Satker, tentunya akan berimbas terhadap molornya pembangunan di Sumatera Barat.

Terkait hal tersebut, Alirman Sori, Anggota DPD RI, daerah pemilihan Sumatera Barat ini mengingatkan Kepala BWS Sumatera V Padang, untuk segera melakukan pengangkatan PPTK, PPK dan Sakter.

Hal ini dingatkan, Alirman Sori, karena sudah memasuki triwulan ke II tahun 2022, SK pejabat baik PPTK, PPK, dan Satker sebagai penanggungjawab kegiatan, masih belum jelas.

Terlambatnya pengangkatan terhadap penanggungjawab kegiatan dapat mempengaruhi keterlambatan pekerjaan  insfratruktur di wilayah BWS V, ujar Alirman Sori, pada awak Media, di Padang, Selasa (12/04/22).

"Keterlambatan pengangkatan penanggungjawab kegiatan di BWS V yang sudah memasuki triwukan ke II, suatu hal yang tidak wajar, karena berimplikasi terlambatnya pekerjaaan  sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan. Untuk itu agar segera diselesaikan", sambung Alirman Sori. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Sikap tegas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, bahwa TNI tidak akan bertindak refresif, terhadap pengunjukrasa 11 April, mendapatkan tanggapan positif dari Anggota DPD RI Dr. H. Alirman Sori, SH, M. Hum, MM Senator asal Sumatera Barat.

Menurut Alirman Sori, sikap TNI yang berkomitmen membantu kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa tidak akan bertindak refresif terhadap pendemo memang pantas diapresiasi, karena aparat harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan, Sabtu (09/04/22).

Apa yang telah disampaikan Panglima TNI saat bertemu Ketua DPD RI di Rumdis, patut diacungi jempol. Tentara harus menyatu dengan rakyat dalam membangun kedaulatan dan keamanan bernegara, ujar Alirman Sori.

Terkait rencana aksi demo atau unjukrasa yang akan dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan anak bangsa, tidak perlu bereaksi berlebihan. mereka mesti diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi sesuai amanah konstitusi, pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kemudian, ini harapan Senator Alirman Sori pada aparat dan pengunjukrasa : 

1. Aparat mesti Kawal para pengujuk rasa dengan sikap empati.

2. Aparat tidak boleh melakukan tindakan refresif.

3. Aparat mesti jeli memantau dan mendeteksi jangan ada penunggang gelap dilapangan.

4. Kepada pengujukrasa dalam melakukan asksi demo agar menjunjung tinggi etika mengeluarkan pendapat yang sudah dijamin oleh konstitusi dalam sistim prinsip negara hukum.

5. Pengujunkrasa tidak boleh melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Senator ini mengingatkan, yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai ada penumpang gelap atau pihak-pihak yang memanfaatkan situasi sehingga memicu kegaduhan atau kerusuhan. Untuk itu aparat keamanan tidak boleh lenggah mengawasi situasi dilapangan," urainya. (Ar)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Tak terasa geliat menuju Pemilu 2024 makin kian terasa, Terlebih usai Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Imran, pada Kamis lalu (7/4) memastikan bahwa tahapan Pemilu 2024 bakalan mulai di 14 Juni 2022 mendatang.

Menurut Imran dalam sosialisasi PKPU Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu yang digelar secara daring Kamis (7/4), hal ini merujuk pada kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memutuskan pemungutan suara Pemilu 2024 bakal dilakukan pada 14 Februari.

“Kalau hitungan mundur 20 bulan dari tahapan (pemberian suara) itu maka awal tahapan pemilu jatuh pada 14 Juni 2022,” ujar Imran.

Sehari setelah kepastian yang disampaikan Kemendagri itu, H. Alirman Sori SH. M.Hum. MM Anggota DPD-RI asal Sumatera Barat (Sumbar) meluangkan waktunya untuk buka bersama dengan Tim Sguad Bravo-11 yang dikomandoinya.

Mantan wartawan senior dari salah satu surat kabar harian di Sumatera Barat ini meskipun disela kesibukan nya sebagai anggota DPD RI, masih sempat meluangkan waktunya untuk mengajar pada salah satu kampus yang ada di Jakarta.

Dalam pertemuan bersama Tim Sguad Bravo-11, Alirman Sori yang akrab disapa Also meskipun terlihat samar-samar kesiapannya untuk tetap maju pada Pemilu 2024 sudah terlihat, terkait arahnya kemana walaupun belum jelas tapi tampaknya Also akan tetap maju, besar kemungkinan ke DPR RI, sebagai perwakilan dari Sumatera Barat.

Hal tersebut terlihat dari cara Also bicara saat bersilaturahmi dan buka bersama dengan Tim Sguad Bravo-11 bentukannya disalah satu rumah makan yang ada di kota Padang Sumatera Barat, (8/4).

"Terkait Pemilu 2024, mungkin ke DPR RI," ujar Also simpel. 

Menurut Deni anggota Tim Sguad Bravo-11, pilihan Also ke DPR RI sudah pas dengan karakternya yang memiliki jaringan luas lintas partai, maupun di tengah komunitas pers, nama Senator Alirman Sori sudah tidak asing lagi, ujarnya.

“Ketua Also memiliki kiprah yang cukup memadai di Jakarta. Pergaulan lintas partai dan lintas kelompoknya juga cukup luas, apalagi di Sumbar. Ketua juga selalu punya ide yang cemerlang untuk membawa Indonesia lebih baik lagi kedepannya, terang Deni. (**")

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Akibat ulah kelompok tertentu yang mengapungkan wacana jabatan presiden tiga periode, membuat percaturan politik di Indonesia kian memanas. Kondisi ini mengundang reaksi pro dan kontra dari seluruh elemen masyarakat. 

Memang dalam demokrasi, semua wacana boleh saja berkembang, karena kebebasan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28E, ayat 3, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Apalagi untuk masa jabatan presiden, dalam UUD 1945 dengan tegas disebutkan hanya dua periode.

Pasal 7

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".

Artinya, peraturan sudah jelas dan final hanya dua periode. Dan tidak ada wacana tiga periode masa jabatan presiden, kecuali UUD 1945 ketentuan pasal 7 di robah. ucap Alirman Sori yang akrab disapa Also senator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini.

Also juga menjelaskan, Negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan dan perbuatan warga negara harus berdasarkan hukum negara, bukan hukum kekuasaan. Jadi, tidak ada celah bagi setiap warga negara yang melakukan tindakan melawan hukum negara, bisa dengan bebas melakukan berbagai keinginan atas dasar kebebasan,” sambungnya.

Perlu diingatkan, jangan mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi tempuh jalan benar dan lurus yang konstitusional dengan menyampaikan aspirasi menurut jalurnya ke parlemen. Supaya tidak mengundang gaduh dan reaksi negatif di tengah masyarakat.

Also juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berkewajiban mengawal perjalanan bangsa ini sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegara. Jangan korbankan negara untuk kepentiagan sesaat. Pintanya. N3

PADANG - MEDIAPORTALANDA - H. Alirman Sori SH. M.Hum. MM Anggota DPD-RI membuka secara resmi Sosialisasi 4 Pilar MPR-RI bertempat di Gedung Pramuka kota Padang Provinsi Sumatera Barat, (31/3/2022).

Dalam Sosialisasi, Senator Alirman Sori mengajak puluhan peserta yang hadir agar tidak mudah terprovokasi dan selektif menganalisa berkaitan berita hoax.

Karena perkembangan teknologi era digital saat ini kian pesat, tak heran jika informasi menjadi mudah tersebar di tengah masyarakat.

“Ya, perkembangan teknologi saat ini sangat cepat dilihat melalui media sosial (medsos), namun harus bisa disikapi dengan baik,” ujar sosok yang akrab dipanggil Also.

Reses yang dihadiri oleh sejumlah wartawan ini dikemas cukup sederhana, suguhan konsumsi snack, nasi kotak dan penggantian transportasi membuat acara ini sukses.

Dalam Sosialisasi ini Alirman Sori juga menghimbau untuk menjadikan keberagaman menjadi suatu kekuatan besar.

Indonesia sangat heterogen dan tidak perlu perbedaan tersebut kita banding-bandingkan.

Tidak ada perbedaan antara mata sipit, kulit hitam dan keturunan, NKRI adalah harga mati.

Selain itu Alirman Sori juga mengatakan bahwa seluruh isu yang sedang berkembang adalah suatu hal yang wajar pada negara demokrasi. (Ar)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Anggota DPD RI, Alirman Sori, menilai pemecatan mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto dari anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah tindakan yang berlebihan.

Menurut, Alirman Sori, Terawan adalah dokter yang berprestasi dan dokter terbaik dimiliki Indonesia, banyak prestasi yang sudah ditorehkannya sebagai seorang dokter dan TNI.

" Kalau kita menilai secara jujur, sebagai seorang dokter dan anggota TNI, banyak prestasi, RSPAD menjadi salah satu rumah sakit besar yang berkualitas baik berkat kepemimpinan dokter Terawan," ujar Alirman Sori, Senin (27/3).

Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang telah memutuskan memberhentikan mantan Menteri Kesehatan Prof. dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI, sungguh keputusan yang sangat disayangkan saat   Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, pada Jumat 25 Maret 2022.

Dikatan senator Alirman Sori,  sesama anak bangsa tidak pantas memberikan tindakan yang berlebihan. Mestinya forum Muktamar menjadi jembatan konsolidasi untuk merajut persatuan, solidaritas dan soliditas sesama anak bangsa, bukan untuk menjatuhkan seseorang, sesal Alirman Sori.

Pemecatan secara parmanen, sungguh tidak adil dan menjauhi nilai-nilai peradaban, bangsa Indonesia yang terkenal dengan keramah tamahan dan humanis, kok malah melakukan pemecatan, imbuh senator Alirman Sori.

Terkait hal tersebut Alirman Sori, mendesak Kementerian kesehatan memfasilitasi untuk melakukan konsolidasi antara IDI dengan dokter Terawan. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan melalui dialog  dan musyawarah, Terawan adalah seorang abdi negara yang  bekerja secara profesional, sambung Senator Alirman Sori.

Tindakan pemecatan yang dilakukan oleh IDI terhadap dokter Terawan, dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari. Terawan saja seorang dokter professional dan sudah banyak menorehkan prestasi, seorang Letnan Jenderal dan pernah Menteri Kesehatan RI, dengan mudah dipecat, sungguh suatu keniscayaan, ungkap Alirman Sori. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - Dua wacana muncul sebagai solusi permasalahan bangsa yang terjadi saat ini, yaitu melalui Amandemen Konstitusi atau Revolusi.

Wacana itu mengemuka dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan DPD RI bekerjasama dengan Gerakan Bela Negara, di Ruang Sriwijaya Gedung B, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022).

Dialog tersebut mengambil tema 'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa'. 

Dalam kegiatan ini, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan Keynote speech sekaligus membuka acara. Dia didampingi Senator Anggota DPD RI, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Togar M Nero dan Brigjen (Pol) Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.

Sebagai narasumber dialog antara lain Ketua Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais, Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju, Din Syamsuddin, Guru Besar Ilmu Hukum dan Masyarakat Universitas Diponegoro Profesor Suteki, Ketua Umum Gerakan Bela Negara Brigjen TNI (Purn) Hidayat Purnomo. Hadir pula para pegiat dan pemerhati konstitusi, Purnawirawan TNI dan lain-lain.

Mantan KASAD Agustadi Sasongko dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Amandemen Konstitusi 20 tahun lalu terjadi akibat perang asimetris. Yakni perang yang tidak kelihatan dengan merusak bidang ideologi, politik, sosial dan budaya lewat organisasi internasional dan tangan-tangan asing.

"Makanya kemudian bisa mengubah UUD Naskah asli kita hingga 4 kali yang kemudian membuat persoalan bagi bangsa saat ini. Solusinya tentu saja dengan mengembalikan ke UUD 45 asli. Wacananya bukan dengan revolusi tapi sesuai dengan hukum atau secara konstitusional," paparnya.

Selain itu, Agustadi juga berharap MPR harus diberdayakan. Posisinya dikembalikan sebagai komando.

"Sehingga harus diubah supaya tidak jadi sejajar lagi dengan DPR dan DPD," lanjutnya.

Sementara Mantan anggota DPR RI, Hatta Taliwang, menyatakan bahwa akar masalah bangsa karena hilangnya kekuasaan MPR. Inilah yang membuat pemerintah menjadi semena-mena. 

"Keputusan pemerintah yang semaunya itu tidak akan terjadi kalau masih ada MPR.karena semuanya harus diputuskan bersama. Harus mengajak bicara semua elemen, ada parpol, utusan golongan, utusan daerah dan lain-lain," tegasnya.

Karena itu dia berharap spirit bangsa ini sebagai bangsa yang bermusyawarah harus tetap dikedepankan dalam mengatur negara.

"Artinya kita harus kembalikan kepada Konstitusi asli. Ini hasil darah, keringat dan air mata yang kemudian dituangkan dalam setiap pasal dan ayat itu. Asal kita patuh pada ayat yang ada, Insya Allah bisa selamatkan bangsa ini," tutur dia.

Beda halnya dengan advokat senior Eggy Sudjana. Dengan lantang dia mengajak semua elemen untuk tidak buang-buang waktu dengan diskusi dan retorika. 

"Karena semua perubahan yang kita inginkan akan terjadi kalau rezim tumbang. Secara objektif semua sudah melihat bahwa the root of problem adalah Jokowi. Makanya kita berangkat dari situ," katanya.

Semua, lanjut Eggy, harus fokus arahkan pada pergantian rezim dengan revolusi.

"Di sini sudah ada brader kita LaNyalla yang menjadi trigger dalam menyuarakan masalah bangsa. Apa skema yang harus kita lakukan. Misalnya dengan Kemah nasional di DPD RI sampai Jokowi tumbang. Karena yang perlu sekarang adalah keberanian menumbangkan rezim," tegasnya.

Niko Silalahi salah satu aktivis juga menyampaikan bahwa saat ini sudah tidak bisa berkutat lagi dengan diskusi publik, FGD dan sejenisnya. Tapi harus lebih konkret.

"Demokrasi sudah dibajak oleh DPR. Saatnya kita bergerak. Kita duduki DPD RI minta LaNyalla untuk memimpin perlawanan rakyat," papar dia.

Menanggapi hal itu LaNyalla mengatakan agar elemen masyarakat untuk bersabar. Bahwa semua harus memakai akal, pikir dan dzikir.

"Nggak usah khawatir, proses pasti akan terjadi se ijin Yang Maha Kuasa. Sebentar lagi Ramadhan tiba, kita perbanyak ibadah dan berdoa untun Indonesia lebih baik. Kemudian kita lihat setelah Ramadhan ada perubahan atau tidak. Kalau tidak, ya tandanya harus dilakukan upaya yang lebih," lanjutnya.

Yang terpenting, menurut LaNyalla, publik harus melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi. Agar ambang batas dihapus, sehingga semua anak bangsa bisa mencalonkan Presiden.

"Tidak usah kemah di DPD, kemahnya di MK. Kita awasi MK agar mendengarkan suara hati nurani rakyat," papar dia.(*)

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Hasil penelusuran Lembaga Survei Indonesia (LSI), Andre Rosiade calon anggota DPR RI yang dipilih paling tinggi oleh masyarakat dalam simulasi pilihan nama Caleg DPR RI Dapil 1 dengan nama-nama anggota DPR RI periode 2019-2024 yang diprediksi akan kembali maju.

Tak tanggung-tanggung, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu bercokol di urutan pertama dengan tingkat keterpilihan mencapai 26,7 persen dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan PhD dalam rilis survei peta elektoral Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Provinsi Sumbar, Minggu (13/3/2022) mengatakan, andai Pileg digelar saat ini, Andre Rosiade akan menjadi caleg yang paling banyak dipilih masyarakat.

Djayadi Hanan menyebut, Andre Rosiade meninggalkan jauh 7 pesaingnya, karena dinilai memiliki kedisukaan dan tingkat keterpilihan yang lebih baik. Bahkan, Partai Gerindra lebih banyak terbantu oleh ketokohan Andre Rosiade di tingkat provinsi.

“Aksi nyata yang dilakukan Andre Rosiade bersama Partai Gerindra dinilai sangat mempengaruhi publik untuk memilih Gerindra. Jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang, kader Partai Gerindra Andre Rosiade menjadi calon anggota DPR RI yang akan dipilih dengan tingkat keterpilihan 26,7 persen,” katanya.

Anggota DPR RI selanjutnya, diikuti Athari Ahari Gauthi Ardi 8,2% dari PAN, Lisda Hendrajoni 6,9% dari Partai NasDem, Darizal Basir 5,7% dari Partai Demokrat, M Asli Chaidir 4,0% dari PAN, Suir Syam 1,9% dari Partai Gerindra, Darul Siska 1,8% dari Partai Golkar dan Hermanto 1,2% dari PKS. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab (TT/TJ) di angka 43,5 persen.

Seperti diketahui, survei digelar 24 Februari sampai 3 Maret 2022. Mengambil sampel sebanyak 820 orang dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan (margin of error) ± 3.5% pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling. Sampel berasal dari seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar.

Djayadi Hanan mengatakan, apa yang didapat kader Partai Gerindra Andre Rosiade juga diikuti Caleg DPR RI Dapil 2 Sumbar Ade Rezki Pratama dengan 21,7 persen dan meninggalkan jauh lima pesaingnya.

Kata Djayadi, dari hasil survei, jika pemilihan anggota DPR RI diadakan sekarang ini Ade Rezki di urutan pertama. Disusul Guspardi Gaus 13,0% dari PAN, John Kenedy Aziz 9,1% dari Golkar, Nevi Zuairina 7,3% dari PKS, Rezka Oktoberia 4,7% dari Partai Demokrat dan Muhammad Iqbal 2,5% dari PPP. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab 41,7%,” katanya.

Djayadi Hanan PhD menegaskan, sebagai wakil rakyat, Andre Rosiade sangat dirasakan kerja nyatanya untuk masyarakat. Andre selalu hadir dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat Sumbar. “Ketokohan dan kinerja Andre Rosiade sebagai anggota DPR RI sangat dirasakan oleh masyarakat Sumbar,” tutupnya.(*)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan, serta mendesak adanya Pansus Infrastruktur, hal ini disebabkan akibat banyaknya proyek yang terbengkalai dan menjadi temuan BPK-RI, seperti pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat dan penyelesaian pagar di Gedung Dewan.

Desakan agar DPRD membentuk Pansus Infrastruktur ini disampaikan oleh Fraksi Geribdra dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir hasil Pembahasan Pansus LHP BPK-RI Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021, di gedung dewan, Rabu (16/3/2022).

“Pansus Infrastruktur, untuk mendalami persoalan sesunguhnya proyek-proyek yang terbengkalai, agar kejadian serupa tidak terulang kembali dimasa mendatang,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ismunandi Syofyan.

Menurut Ismunandi, sejumlah proyek mangkrak yang perlu mendapat perhatian serius. Antara lain, pembangunan Kebudayaan Sumatera Barat yang berada di Kawasan pinggir pantai Padang.

“Pada tahun 2021, dialokasikan dana Rp 31,273  Miliar untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Namun, hingga akhir tahun, gagal direalisasikan 100%. Kontraktor hanya sanggup melaksanakan pekerjaan fisik sekitar 10,62%, sementara uang muka sudah disetorkan Pemrov Rp 8,6 Miliar atau sebesar 27,51%,” katanya.

Selain gedung kebudayaan, yang menjadi sorotan juga berkaitan dengan penyelesaian pagar gedung di DPRD yang tak kunjung selesai.

“Proyek-proyek terbengkalai ini menjadi preseden buruk. Kami meminta gubernur tegas untuk tidak menetapkan pemenang lelang dengan penawaran rendah dari 80 persen pagu dana. Karena apa, kalau sudah dibawah itu akan berpengaruh pada hasil dan volume pekerjaan,” kata Ismunandi.

“Jangan sampai yang menawar rendah yang dimenangkan, apalagi tawaran dibawah 80 persen dari pagu dana. Sudah cukup bukti, proyek-proyek terbengkalai ini disebabkan oleh hal tersebut,” tambah anggota Komisi III DPRD Sumbar itu.

Pada kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga meminta gubernur untuk memprioritaskan rekanan local dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai APBD.

“Rekanan lokal harus menjadi pilihan utama dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBD. Tujuannya adalah untuk mendukung agar mereka bisa tumbuh dan berkembang, sehingga perekonomian daerah juga bangkit,” jelas Ismunandi.

Sementara itu, berkaitan dengan temuan BPK sebagaimana yang dimuat dalam LHP LHP-BPK RI kepatuhan atas belanja daerah tahun 2021, Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Daerah menindaklanjuti semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus, terutama berkaitan dengan pengembalian kerugian daerah, baik penbayaran dalam 60 hari, maupun pelunasan dalam tahun ini.

Dalam LHP yang disampaikan ke DPRD, terdapat 15 temuan dan 58 rekomendasi yang diberikan terhadap 15 OPD.

“Ada 15 temuan dan 58 rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap 15 OPD. Fraksi Partai Gerindra meminta agar semua temuan BPK ini benar-benar sudah ditindaklanjuti. Pihak yang belum mengembalikan kerugian daerah ke kas daerah diminta untuk segera  menyetorkannya, karena angkanya hampir mencapai Rp 10 Miliar,” katanya.

Gerindra meminta Pemprov memperkuat sistem dan mekanisme eksekutif kontrol di jajaran pejabat struktural dan fungsional, agar temuan-temuan BPK setiap tahunnya tidak terulang kembali.

“Temuan-temuan BPK seperti yang ada dalam LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah tahun 2021 ini adalah pengulangan dari persoalan-persoalan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Ini harus menjadi perhatian serius, karena kemunculan persoalan dan temuan yang sama setiap tahunnya, menunjukkan ketidakmampuan kita melakukan perbaikan. Gubernur perlu melakukan tindakan tegas kepada para pimpinan OPD, Pejabat atau ASN yang melakukan kesalahan sama dan berulang setiap tahunnya,” harapnya.

SUMBAR - MEDIAPORTALANDA - Empat orang Senator Sumatera Barat, Alirman Sori, Leonardy Harmaini, Emma Yohanna dan Muslim Yatim, sangat berdukacita sekali atas musibah gempa yang melanda Pasaman dan Pasaman Barat.

Alirman Sori, mengatakan, semoga bantuan ini dapat bermanfaat, dan diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membangun perumahan bagi korban dampak gempa.

Setelah menyerahkan donasi DPD RI Peduli, para Senator langsung meninjau lokasi bencana terparah yang berada di daerah Kajai.

"Hasil pemantauan kami di lapangan dalam rangka recovery, para korban yang selamat sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak dalam upaya percepatan pembangunan kembali rumah masyarakat serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya," ujar Alirman Sori.

Untuk itu, Alirman Sori, mengimbau masyarakat Pasbar dan Pasaman tetap semangat menjalani masa recovery, karena setiap peristiwa apapun yang terjadi pasti ada hikmah, dan Insya Allah apabila dilalui dengan penuh kesabaran dan ikhlas akan ada hal baru yang penuh hikmah.

"Alirman Sori juga menghimbau. "Mari kita bersama-sama, turut meringankan beban saudara-saudara kita ini. Tak ada kata terlambat untuk membantu,” ujarnya.

Disisi lain, Leonardy menjelaskan, Dana Task Force adalah dana yang dikumpulkan secara kolektif anggota DPD RI dari 34 provinsi. Dana ini digunakan untuk bantuan terhadap bencana signifikan/berdampak luas yang terjadi di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Senator dari daerah pemilihan yang terkena bencana, kata Leonardy mengajukan surat ke pimpinan DPD RI. Lalu pimpinan yang mengatur besaran dan mengkoordinasikan teknis penyaluran bantuan tersebut.

“Jadi bantuan tersebut merupakan Dana Task Force Anggota DPD RI. Dana yang berasal dari seluruh Anggota DPD RI, jadi bukan dana APBN. Iuran dengan besaran sesuai kesepakatan seluruh anggota,” ujarnya lagi. (H/A)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Kilas balik H. Maigus Nasir, S.Pd sosok tokoh pemerhati pendidikan di sumatera barat ini berawal dari seorang aktivis organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah yang bergerak di bidang peningkatan sumber daya manusia hingga menjadi anggota DPRD.

Kemudian ungkapnya, setelah 15 tahun tidak berkiprah di DPRD, 2019 di pileg ikut lagi untuk provinsi Sumbar, dan sekarang atas amanah masyarakat kota Padang khususnya saya kembali menjadi anggota DPRD provinsi sumatera barat, mudah-mudahan atas kehadiran saya di DPRD akan bisa membawa manfaat untuk kemaslahatan masyarakat Sumbar, khususnya dapil 1 kota Padang.

Terkait pendidikan, Maigus mengatakan, itu adalah program utama dalam perkembangan juga pertumbuhan bagi manusia, dalam Islam Kitab suci yang bernama Al-Qur'an, Wahyu yang pertama yaitu iq'ro, yang artinya membaca, ini adalah sebuah isyarat agar manusia itu tetap membangun potensi untuk menjadi manusia yang baik, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak.

Untuk hal tersebut tentu tidak bisa lepas dari pendidikan, karena pendidikan tidak sekedar mendapatkan potensi otak yang disebut dengan kecerdasan intelektual intelegensi, tapi pendidikan juga membangun karakter yang ditopang, yang didorong oleh pembentukan kecerdasan emosionalnya, bahkan orang pintar mengatakan, "kecerdasan itu 80 persen menentukan bahwa seseorang bisa sukses", kata yang akrab disapa Buya.

Sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD dan juga yang punya latar belakang dari guru, maka tentu saya menjadikan pendidikan ini salah satu program unggulan untuk Sumatera barat, ungkap Maigus.

Maigus juga mengatakan, Sumbar tidak punya kekayaan alam yang bisa membangun negeri ini, tetapi sejarah membuktikan Sumbar punya orang-orang hebat, orang-orang pintar yang melahirkan negeri ini, yang bisa memerdekakan negeri ini, dan telah berkontribusi besar untuk mensejahterakan masyarakat dengan kecerdasan otaknya, ini mungkin yang kita semangati dengan filosofi "Membangkit Batang Tarandam". 

Terkait apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dibuat oleh para pendahulu-pendahulu bangsa kita, tokoh tokoh kita di sumatera barat ini sudah diakui, tidak hanya dikancah nasional tapi juga kancah internasional, tuturnya. (Jp)

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), masuk tahap pengesahan pada sidang paripurna DPRD Sumbar, Senin (7/3/2022).

Berikut nama-nama anggota komisi yang telah ditetapkan dan disetujui bersama, pada sidang paripurna : 

Komisi 1

Desrio Putra,ST, Yunisra Syahiran (Gerindra), Rafdinal (PKS), Irzal Ilyas (Demokrat), Maigus Nasir (PAN), Hendra Irwan Rahim (Golkar), Sawal, Syafril Huda (PPP-Nasdem), Leliarni (PDI-P-PKB)

Komisi 2

Nurkhalis,Jempol, Muchlis Yusuf Abit (Gerindra), Mochlasin, M.Ihpan (PKS), Arkadius, Jefri Masrul (Demokrat), Muhammad Iqbal, Muzli M.Nur (PAN),Nella Abdika Zamri, Lazuardi Erman (Golkar), Bakri Bakar (PPP-Nasdem), Firdaus, Syamsul Bahri (PDI-P-PKB)

Komisi 3

Ismunadi Sofyan, Jasma Juni (Gerindra), Rahmat Saleh (PKS), Ali Tanjung, Nofrizon (Demokrat), Dody Delvy, Ahmad Rius (PAN), Zarfi Derson (Golkar), Irwan Afriadi (PPP-Nasdem), Albert Hendra Lukman (PDI-P-PKB)

Komisi 4

Evi Yandri Rajo Budiman, Khairudin Simanjuntak, Mario Syah Johan (Gerindra), Nurfirman Wansyah, Budiman (PKS), H.M. Nurnas, Suharjono (Demokrat), Bukhari, Artati (PAN), Zulkenedi Said, Sitti Izzati Azis (Golkar), Taufik Syahrial, Imral Adenansi (PPP-Nasdem), Rico Alviano (PDI-P-PKB)

Komisi 5

Syafruddin Putra, Mesra, Hidayat (Gerindra), Gustami Hidayat, Muhammad Ridwan (PKS), AIDA, Ismet Amzis (Demokrat), Daswanto, Muhayatul (PAN), Hardinalis Kobal, Afrizal (Golkar), Daswipetra (PPP-Nasdem), Donizar (PDI-P-PKB).

Sidang paripurna ini dihadiri oleh Asisten dan juga SKPD yang ada dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta stakehokder lainnya. (**)

JAKARTA - MEDIAPORTALANDA - 27 FEBRUARI 2022 - Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu oleh sebagian elit politik nasional bentuk pengkhiantan terhadap siklus demokrasi lima tahunan sebagaimana telah diatur dalam konstitusi pasal 22 E ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

"Jika Pemilu ditunda, Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat demokrasi yang tidak sesuai dengan norma dan kaedah konstitusi negara", ujar Alirman Sori, senator Dapil Sumatera Barat.

Senator Alirman Sori, mengingatkan elit nasional harus berpikir secara rasional. "Jangan hanya berpikir untuk kepentingan meneguhkan oligarki kekuasaan. Harus menaruh rasa malu sebagai bangsa menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi Pancasila", ujar Senator asal Sumatera Barat itu.

Ia khawatir, apabila pelaksanaan Pemilu ditunda akan membuat rakyat “marah” dan akan menimbulkan kekacauan demokrasi dan dapat dipastikan “distrust” terhadap pemerintah dan elit politik nasional.

"Tidak ada hal yang urgent untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Kalau Pemilu ditunda akan menimbulkan kecurigaan politik. Untuk kepentingan siapa pemilu ditunda?", Ujar Alirman.

"Sebaiknya Pemilu dilaksanakan sesuai dengan siklus Pemilu lima tahunan, jangan cederai kedaualatan rakyat. Pemerintah harus responsif menyikapi wacana elit politik yang tidak rasional dapat menimbulkan kegaduhan dan berpotensi menganggu stabilitas nasional", tegas Alirman Sori.

Senator Alirman Sori juga mengingatkan elit untuk tetap dijalan yang benar, melaksanakan kedaulatan demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi, jangan melanggar konstitusi, jangan khianati dukungan rakyat yang mempercayai kita sebagai representatif mewakili mereka dalam setiap Pemilu.

Penundaan Pemilu, selain memicu kegaduhan politik dan demokrasi, juga membuat tidak percaya dan akan berimplikasi partisipasi rakyat akan menurun tajam kalau pemilu ditunda.

Yang sangat penting dipikirkan para elit dan kita semua adalah bagaimana meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu, karena Pemilu adalah pesta rakyat, bukan pesta elit, agar dicamkan, tegas Alirman Sori.

Tantangan yang sangat berat menghadapi Pemilu 2024 adalah bagaimana merawat demokrasi yang berkualitas, sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan manjadi demokrasi rutinitas dan prosedural, tetapi harus demokrasi yang berkualitas dan pelaksanaannya harus secara bermartabat. 

Alirman Sori mengajak semua elemen untuk melawan oligarki elit. Kepentingan negara harus menjadi perjuagan bersama agar tercapai cita-cita dan tujuan bernegara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea keempat bahwa:

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Alirman Sori.(rls).

JAKARTA – MEDIAPORTALANDA -  Gempa yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), telah memporak-porandakan rumah masyarakat dan bahkan pasilitas umum, inilah yang membuat tokoh Sumbar di DPR RI turut merasakan Duka yang mendalam. 

“Berdasarkan informasi, gempa bumi dengan kekuatan magnitude 6,2 Skala Richter (SR), telah memporak-porandakan ratusan rumah penduduk di dua kabupaten bertetangga (Kabupaten Pasbar – Kabupaten Pasaman). Bahkan, sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah dan rumah ibadah dilaporkan rata dengan tanah,” ujar Guspardi Gaus, Sabtu (26/2/2022).

“Musibah ini harus dilalui dengan hati yang ikhlas, seraya terus memanjatkan do’a kepada Sang Pencipta. Kita berharap semoga keluarga, sanak famili, karib kerabat yang terkena dampak berat baik kehilangan harta dan jiwa maupun dampak psikis atas kejadian musibah gempa ini, dalam keadaan sabar dan tabah,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, ia juga berharap masyarakat memantau informasi dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), guna menghindari berbagai kemungkinan gempa susulan dan hal yang tidak diinginkan.

“Insya Allah saya akan segera turun ke lokasi musibah dan telah memberikan arahan kepada anggota tim di daerah pemilihan saya untuk meninjau lokasi gempa. Sekaligus juga akan membagikan sembako bagi yang terkena dampak gempa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dampak gempa beruntun terjadi di Pasbar dan Pasaman itu, dikabarkan hingga saat ini sekitar 8 orang meninggal dunia. Dan, 6 orang masih dalam pencarian serta 10 orang luka berat, 50 orang luka ringan, 5000 mengungsi di Kecamatan Kinali Talamau dan Talu. (Rel/ Jp)