Tiga Fraksi di DPRD Sumbar "Meradang" Sebut Gubernur Tak Becus
MPA, PADANG - Covit-19 tidak hanya menguncangkan dunia internasional, tapi covit-19 juga sempat, membuat tiga Fraksi di DPRD Sumatera Barat “meradang“ sampai-sampai mengeluarkan kata–kata Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tidak "becus" menjadi ketua gugus tugas penangan covid-19 di Sumbar. Hal ini di katanya saat mengadakan jumpa pres di ruangan khusus I DPRD Sumbar, kamis (30/4), jumpa pers ini , dihadiri hampir seluruh media yang ada di kota Padang .
Ketiga Fraksi yang mengatakan hal tersebut adalah , Fraksi Gerindra,yang di wakili oleh Hidayat Fraksi Demokrat di wakili Nurnas, serta Fraksi Golkar di wakil Afrizal.
Jumpa pers ini dilasanakannya karena merasa termutivasi respon aspirasi ,harapan sebagian besar konsekwensi kami baik di didapil lintas sektoral terkait penanganan covid-19, air itu sudah sampai di leher ujar hidayat yang memimpin jumpa pers tersebut.
Hal ini karena sampai hari ini kamis(30/4) , hari ke delapan PSBB di berlakukan di Sumbar ,namun bantuan lansung tunai ( BLT) yang di canagkan belum juga di cairkan.
Hidayat dari fraksi Gerindra DPRD Sumbar mengatakan,”kondisi masyarakat saat ini sudah sangat memprihatinkan selama mewabahnya Covid-19, ditambah lagi dengan diputuskannya pemberlakuan PSBB. Ia juga mengatakn ,”ada masalah dengan managerial gugus tugas provinsi Sumbar yang dipimpin Irwan Prayitno sehingga lambatnya penanganan Covid-19 di Sumbar khususnya masalah pencairan bantuan tunai ini,”katanya.
" Kalau seandainya sampai hari senin (4/5) batuan ini tidak juga di cairkan, kami juga sepakat akan merekomendasikan kepada presiden agar mengganti ketua gugus tugas Sumbar, dan serahkan saja pada TNI dan Polri," pungkas Hidayat kepada
"Kalau seandainya bantuan tersebut belum juga dicairkan, maka kondisi semacam ini akan berpotensi terjadinya kerusuhan sosial ditengah masyarakat," tambah Hidayat.
Senada, HM Nurnas dari fraksi Demokrat DPRD Sumbar juga menyayangkan lambannya kinerja gugus tugas Provinsi Sumbar terkait pemberian bantuan tunai pada masyarakat terdampak Covid-19. Sangat –sangat menyesarakan masyarakat, “ujarnya.
"Seharusnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebelum memutuskan untuk memberlakukan PSBB sudah siap dengan segala persiapannya termasuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat selama PSBB tersebut berlangsung," kata HM Nurnas.
Sementara itu, Afrizal dari fraksi Golkar DPRD Sumbar mengaku sangat merasa kecewa dan marah kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Ia mengatakan, pemberlakuan PSBB di Sumbar adalah keputusan Gubernur Sumbar, maka dari itu Gubernur haruslah siap dengan segala resiko yang ada.
Saya harap Gubernur dengan kewenangannya menunjukan kelas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jangan haya mengisntruksikan ke kota dan kabupaten, mana datanya, tapi dengan keadaan yang begini turun lah kepangan,” katanya.(**)
