Mediaportalanda

Indonesia Mengecam Keputusan AS Yang Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem

5/11/2018 02:01:00 AM nasional

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Foto/SINDOphoto

MPA, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras keputusan Amerika Serikat (AS) yang memindahkan Kedutaan Besar (Kedubes)-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jokowi menegaskan bahwa Palestina akan terus ada dalam napas diplomasi Indonesia.

Pemindahan Kedubes AS ke kota suci Yerusalem itu secara resmi akan berlangsung awal pekan depan.

Kecaman Indonesia disampaikan Jokowi saat membuka pertemuan tiga arah ulama Indonesia-Afghanistan-Pakistan. Pertemuan para ulama ini sebagai bagian dari upaya damai di Afghanistan yang difasilitasi Indonesia.

"Indonesia mengecam keras keputusan itu (pemindahan kedubes AS ke Yerusalem). Keputusan itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Jokowi pada Jumat, seperti dilansir Sindonews.com (11/5/2018).

"Oleh karena itu saya mengusulkan agar DK dan Majelis Umum PBB membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya," ujar pemimpin Indonesia ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti AS yang nekat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Pemindahan kantor diplomatik itu, kata Jokowi, mengganggu proses perdamaian Timur Tengah dan mengancam perdamaian itu sendiri.

"Indonesia akan berjuang untuk Palestina. Dan Palestina akan terus berada di dalam napas diplomasi Indonesia," kata Jokowi.

Sementara itu, Kedubes AS di Jakarta pada hari ini tutup sementara. Penutupan layanan kedutaan itu terjadi setelah publik Indonesia berdemo ke kantor diplomatik AS tersebut sebagai protes atas keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sekadar diketahui, Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota abadinya. Sedangkan Palestina sudah lama mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka. (mas/ar)

Wujudkan Generasi Bebas dari Maksiat, Pesantren Ramadan 1439 H Resmi Dicanangkan

5/11/2018 01:41:00 AM Padang

MPA, PADANG – Kegiatan “Pesantren Ramadan” yang diikuti santriwan santriwati tingkat SD dan SMP sederajat se-Kota Padang akan dilaksanakan mulai 21 Mei sampai 2 Juni di tahun 1439 H/ 2018. Kegiatan program keagamaan yang ke-15 kalinya itu secara resmi dicanangkan Pjs Walikota Padang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Asnel di ruang terbuka hijau (RTH) Imam Bonjol, Jumat (11/5) pagi. Selain ribuan murid SD dan SMP sederajat peserta Pesantren Ramadan disertai para guru itu, nampak hadir unsur Forkopimda Kota Padang, perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Asnel dalam sambutannya mengatakan, Pesantren Ramadan merupakan kegiatan yang rutin diselenggarakan tiap tahunnya pada bulan Ramadan di Kota Padang. Kegiatan ini penting bagi generasi muda dan menjadi program dalam mewujudkan visi Kota Padang yakni mewujudkan Kota Padang sebagai kota pendidikan, perdagangan dan pariwisata yang sejahtera, religius dan berbudaya.

“Pesantren Ramadan adalah program konkrit oleh Pemerintah Kota Padang yang harus kita sukseskan bersama. Sebagaimana generasi muda kita di kota ini harus menjadi generasi masjid. Tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi geng-geng motor dan segala macamnya. Karena selama Ramadan semuanya lebih banyak menghabiskan waktu di masjid dan musala,” ujar Asnel.

Untuk evaluasi penyelenggaraannya kata Asnel, dari tahun ke tahun tetap dilakukan, dimana pada tahun ini diharapkan lebih baik dan kualitasnya lebih meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya.

‘‘Semoga pelaksanaan Pesantren Ramadan ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga seterusnya. Keberhasilan ini juga ditentukan oleh semua unsur terutama orang tua di rumah dan dukungan aktif semua warga Kota Padang,” cetus Sekda.

Kepala Bagian Kesra Setdako Padang Jamilus juga menyebutkan, pada Pesantren Ramadan tahun 1439 H/2018 ini dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal mulai 21 Mei hingga 2 Juni 2018 dengan libur pada 25 Mei dan 1 Juni. Pesertanya diikuti siswa SD/MI kelas empat hingga SMP/MTs sederajat kelas tiga yang jumlahnya diperkirakan mencapai 6000 peserta. Sementara pada pelaksanaan tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, sudah tidak diikuti oleh siswa SMA sederajat seiring berpindahnya wewenang ke pemerintah provinsi. Sebagaimana siswa SMA sederajat tetap melaksanakan pesantren Ramadhan di sekolahnya masing-masing.

“Untuk tema yang diangkat pada pesantren tahun ini adalah “Membentuk Generasi Rabbani yang Terbebas dari Maksiat. Yaitunya melalui kegiatan ini kita ingin membentuk generasi yang dekat dengan Alquran serta masjid dan musala,” sebutnya.

Jamilus menambahkan, melalui Pesantren Ramadan ia juga mengharapkan terbentuknya generasi muda yang memiliki akhlak, iman dan budi pekerti yang baik. Sehingga nantinya menjadi generasi yang cerdas dan beriman terutama terbentengi dari pengaruh-pengaruh negatif yang akan mengganggu.

"Kita berharap selama Ramadan nanti anak-anak kita akan banyak menghabiskan waktunya di masjid dan musala. Jadi tidak ada lagi anak-anak kita yang keluyuran dan segala macamnya. Karena mereka akan diminta melakukan tadarus di masjid dan musala yang dibimbing oleh panitia pelaksana serta guru-guru pembimbing,” tukas Jamilus.(David /Fsl/Ad/ar)

Bebaskan dari Pungli, Kepala Sekolah SMP dan SD Diberikan Sosialisasi

5/11/2018 01:32:00 AM Padang

MPA, PADANG - Menyangkut ketegasan tentang pungutan liar (pungli), Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres No.87 tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber Pungli) yang diikuti oleh instruksi Mendagri tentang pengawasan pungli dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya Kemenpan-RB juga telah mengeluarkan Surat Edaran No.5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek pungli dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Menyikapi ketentuan tersebut, Walikota Padang telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pemberantasan praktek pungli di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Disusul dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Padang yang tujuannya agar pencegahan dan pemberantasan pungli dapat berjalan maksimal demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih secara transparan dan akuntabel.

Demikian disampaikan Kepala Inspektorat Kota Padang, Ir. H. Corri Saidan, M.Si sewaktu mewakili Pjs Walikota saat membuka sosialisasi Gerakan Saber Pungli bagi SD dan SMP negeri/swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Walikota Padang, Jumat (11/5).

Dikatakannya, tim Satgas Saber Pungli itu terdiri dari unsur Pemko Padang, Polresta Padang, Kejari dan unsur TNI yang memiliki fungsi antara lain sebagai intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Sementara jelasnya, pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri dan pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayarannya. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.

“Pungli jelas sebuah pelanggaran hukum. Meski bisa dikatakan sudah berurat-berakar sejak dulu, ia malah seakan dilegalkan atau dihalalkan. Itu terlihat dari adanya pejabat dan rakyat tanpa sungkan melakukannya, dengan saling memberikan imbalan demi memperlancar urusan. Bahkan sebaliknya, pejabat atau aparat pemerintah pun ada yang tak segan memungut biaya tanpa dasar dan aturan,” jelasnya.

Corri menyebutkan, menyikapi hal itu Inspektorat Kota Padang perlu menggelar sosialisasi Gerakan Saber Pungli bagi tingkat SD dan SMP negeri/swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Sosialisasi tersebut memiliki beberapa tujuan. Diantaranya menginformasikan aturan atau regulasi terkait dengan pencegahan pungli. Kemudian menyamakan persepsi pada setiap satuan penyelenggara pendidikan khususnya sekolah di lingkungan Pemko Padang untuk pencegahan pungli dan sanksi sesuai aturan. Tak hanya itu, juga sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pungli di SMP dan SD negeri/swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang.

“Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi bangsa ini. Maka itu, apabila ada tindakan pungli di sekolah tentunya akan mencoreng proses pendidikan yang berlangsung. Oleh karenanya, kita tidak menginginkan adanya pungutan-pungutan yang tidak jelas di lingkungan sekolah di Kota Padang. Kita harus melakukan gerakan bersama mencegah dan memberantasnya dengan tidak memberi ruang untuk praktek pungli tersebut,” tegasnya di hadapan peserta sosialisasi yang diikuti para kepala sekolah SD dan SMP negeri/swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang itu.

Lebih lanjut terang Corri lagi, dengan berbagai upaya yang dilakukan tentunya sangat diharapkan pungli dapat ditekan seminimal mungkin bahkan sampai tidak ada terjadi lagi. Namun ini perlu upaya yang kuat dan sungguh-sungguh dari seluruh unsur pemerintahan dan segenap pihak terkait serta masyarakat.

“Kita tentu berharap, kehadiran Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang dapat menjalankan tugasnya secara baik dalam upaya pemberantasan pungli di seluruh pelayanan publik di kota ini. Karena Pemko Padang sendiri berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang bersih dan melayani,” harapnya mengakhiri.

Untuk peserta dalam sosialisasi Gerakan Saber Pungli ini diikuti sebanyak 80 orang terdiri dari kepala SMP negeri 43 orang, 4 orang kepala SMP swasta dan 33 orang kepala SD negeri dengan 3 sekolah perwakilan per-kecamatan. Seemntara narasumber terdiri dari unsur Kejaksaan Negeri Padang, Polresta, Ombudsman perwakilan Sumbar dan Inspektorat Kota Padang. (David/ Faisal/ar)