-->

Latest Post

PADANG - MEDIAPORTALANDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Andree Algamar, akhirnya resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan. Dalam momen berharga tersebut, selain dihadiri Wali Kota Padang Hendri Septa dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemko Padang, juga terlihat Fauzi Bahar selaku mantan Wali Kota Padang periode 2004-2014 dan Irwan Prayitno mantan Gubernur Sumbar periode 2010-2021


Gelar S3 bagi pria bernama lengkap 

Sutan Andree Harmadi Algamar, S.STP., M.Si., M.Han Datuk Sangguno Dirajo itu pun, didapat setelah berhasil menjalani Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Ruang Kampus IPDN Program Pasca Sarjana Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).


Sebagaimana diketahui, disertasi yang mampu mengantarkan Sekda Kota Padang menyandang gelar Doktor tersebut yaitunya berjudul "Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kota Padang Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat". 


Setelah proses tanya jawab bersama Tim Penguji selesai, pengumuman hasil ujian (yudisium) disertasi penyerahan surat keterangan lulus ujian Doktornya pun diserahkan langsung oleh Rektor IPDN.


Sewaktu ditemui wartawan, Sekda Andree Algamar mengaku bahwa pencapaian gelar Doktor ini merupakan rahmat dari Allah SWT.


Menurutnya, pencapaian ini memang tidak mudah baginya dikarenakan harus mengatur waktu, di samping sebagai mahasiswa S3 sekaligus menjadi pejabat publik di Pemerintah Kota Padang. 


"Alhamdulillah pencapaian ini adalah anugerah dari Allah SWT serta doa dan dukungan dari keluarga, sahabat, senior-senior dan semua unsur yang memberikan dukungan bagi saya selama ini. Terutama sekali atas dorongan dan arahan dari bapak Wali Kota Padang Hendri Septa," ungkapnya.


"Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga berkah dan ilmu yang saya dapat bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan dan kemajuan Kota Padang khususnya," sambung Andree Algamar bersemangat dan terlihat haru di wajahnya. 


Selanjutnya, suami dari Ny. Vanny Andree Algamar itu pun juga mengaku bersyukur seiring ujian disertasinya yang mampu berjalan dengan lancar.


"Ini tak terlepas berkat doa dan dukungan keluarga terutama para mentor dan sahabat saya yang sengaja hadir langsung pada kesempatan ini," tukuknya. 


Lebih jauh menurut dia, menimba ilmu pengetahuan memang tidak memandang waktu dan usia. Begitu pula dalam meningkatkan kompetensi diri yang tak kalah penting bagi seorang abdi negara dan pelayan masyarakat.


“Kita harus terus belajar dan meningkatkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan mampu menularkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain," ujarnya.


Pada kesempatan itu Wali Kota Padang Hendri Septa juga turut menyampaikan selamat atas kesuksesan Sekda Kota Padang tersebut.


"Semoga keberhasilan beliau dalam pendidikannya menjadi motivasi kepada kita semua untuk selalu membuat pembaharuan kebaikan. Sukses selalu pak Sekda, semoga menjadi contoh bagi kita dan generasi muda," ungkap Wako Hendri Septa sembari menyalami erat tangan Sekda Andree saat itu.


Seperti diketahui, gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ini berhasil disandang Andree Algamar setelah melalui perjuangan yang panjang sebagai seorang alumni IPDN lulusan tahun 2004.


Karirnya di Pemko Padang pun dimulainya dari berposisi sebagai ajudan Wali Kota Padang hingga seiring berjalan waktu dipercaya menjabat posisi Lurah. Di jabatan itulah ia mulai menorehkan sejumlah prestasi yang membanggakan diantaranya penghargaan Lurah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010. 


Prestasi selanjutnya yang mampu diraihnya adalah menerima Satya Lencana Karya Satya Pengabdian ASN masa bakti 10 dan 20 Tahun dari Presiden Republik Indonesia, Anugrah Aditya Karya Mahatva Yodha sebagai Pembina Karang Taruna Terbaik, dan Penerima Lencana Emas Sebagai Tokoh Pemuda Terbaik  dari Pemerintah Kota Padang. **

PADANG - MEDIAPORTALANDA - E-Katalog sudah diberlakukan di provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Terutama proyek yang menggunakan dana APBN, nilainya pun sangat pantastis. Bahkan, mencapai puluhan miliyar rupiah.


Untuk di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) III Padang, proyek E Katalog telah berjalan. Seperti, rehab mayor jalan Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Padang Lua – Batas Solok senilai Rp17.704.640.000

Preservasi rekon Batas Riau – Batas Kota Payakumbuh (SBSN) senilai Rp74.026.445.000. Rehab mayor jalan Baso – Batas Payakumbuh senilai Rp7.271.775.000. Rehab mayor Batas Kota Bukittinggi – Batas Sumut senilai Rp5.817.606.000. Rehab mayor Padang Sawah – Batas Sumut – Jalan Lubuk Sikaping – Simpang Air Balam – Simpang Air Balam – Simpang Empat senilai Rp17.030.036.000.


Rekonstruksi Jalan Lubuk Alung – Padang Sawah – Bypass Pariaman senilai Rp17.559.489.000. Termasuk juga penanganan longsoran Tanah Badantuang –  Kiliran Jao senilai Rp9.195.103.000. Itu belum termasuk Balai lain pengelola proyek yang menggunakan dana APBN. E Katalog. Hal ini sempat sempat menuai berbagai persepsi.


Ada yang mengatakan, terjadinya monopoli, intimidasi dan diskriminasi. Bahkan, disebut juga E Katalog rentan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Parahnya lagi, terindikasi memberi ruang terjadinya dugaan praktek kecurangan. Sebab, banyak kebocoran dan dugaan kecurangan data yang merugikan banyak pihak. Dan, jauh dari tujuan awal dalam mewujudkan proses pengadaan barang yang efesien, bersih dari kecurangan.


Disisi lain, ada juga yang menyebutkan E Katalog banyak keuntungan. Memberi kemudahan bagi Kementerian/lembaga instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/jasa yang ditawarkan juga seragam. Merekam seluruh proses e purchasing yang telah dilakukan, sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis.


Membentuk pasar nasional yang lebih jelas dan terukur. Mempercepat proses penyediaan barang dan jasa diberbagai instansi. Menghemat biaya dan waktu, karena seluruh proses pengadaan dijalankan secara online. Menimalisir praktek kecurangan, sebab seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun yang bersifat transparansi.


Keuntungan dan keunggulan E-Katalog tersebut bertolak belakang dengan apa yang dirasakan rekanan di Sumbar. Terutama rekanan yang selama ini menikmati proyek menggunakan dana APBN. Pengakuan salah seorang rekanan yang sudah lama terlibat pekerjaan proyek dana APBN di Sumbar.


E Katalog, katanya terkesan adanya diskriminasi, intimidasi terhadap rekanan lain. Bahkan, monopoli dana E-Katalog ini sangat kental sekali. ”E-Katalog terindikasi bermain Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja ( Ka Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena, mereka yang menentukan rekanan yang diajak bekerjasama,” kata rekanan itu, sembari menyerahkan berkas proyek bernilai miliyaran rupiah melalui E-Katalog, beberapa hari lalu di kantornya.


Menanggapi hal ini,  Masudi, Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumbar yang mengelola dana APBN melalui E Katalog mengatakan, E-Katalog dibutuhkan rekanan yang teruji, terbukti dan profesional. Sebab, di E-Katalog ini, jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat dipertaruhkan.


" Sebab, yang memilih rekanan adalah PPK, dan PPK yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan. Artinya, jabatan PPK dipertaruhkan dalam mengerjakan proyek tersebut. Jika salah dalam memilih rekanan, maka akan beresiko terhadap jabatan PPK itu sendiri. Lagipula, E-Katalog aturan pusat. Dan, dipilih rekanan yang bagus serta profesional,”  katanya di ruangan kerja beberapa hari yang lampau.


Ia juga mengatakan, ada acuan dalam memilih rekanan. Diantaranya, klarifikasi, peralatan dan harga. Harga, berdasarkan harga yang dikeluarkan PU provinsi, kabupaten/kota. ”Terutama sekali memiliki Aspal Mixing Plant (AMP) dekat lokasi pekerjaan,” katanya seraya menyebutkan, jika ada rekanan yang tak suka, itu wajar saja.  "Itu sudah lumrah, biasanya yang berlagu rekanan yang tidak memenuhi syarat," guyonnya sembari memaparkan prihal manfaat E-Katalog bagi instansi dan juga rekanan. Kemudian jelasnya lagi,  "Sistem E-Katalog 2023 di Sumbar Berlaku, Rekanan Mesti Profesional".


Nv/An

TANAH DATAR- MEDIAPORTALANDA - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengatakan Letter Of Intent (LOI) kerjasama Sister Province antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jeollabuk-Do, Korea Selatan telah resmi ditandatangani kedua belah pihak, Penandatangan kerjasama tersebut berlansung di Istana Basa Pagaruyung, Batusangkar, Kab. Tanah Datar. Jum’at (17/02/2023).


Lebih lanjut Gubernur Mahyeldi menerangkan, bahwa kerjasama Sister Province yang baru saja disepakati tersebut meliputi beberapa sektor antara lain, bidang pendidikan, pariwisata, pertanian, perikanan, industry dan tenaga kerja. Dalam semangat tersebut, Gubernur Mahyeldi mendorong sedapat mungkin dalam waktu dekat, LOI ini segera ditindaklanjuti menjadi Memorandum of Understanding (MOU), sehingga kerjasama tersebut bisa terlaksana lebih optimal sehingga bisa diturunkan sampai ke level pemerintahan terendah, bahkan jika perlu pihaknya akan membentuk semacam tim kerjasama, guna memastikan komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah Jeollabuk-Do menjadi lebih intens.

“Bahwasanya, InsyaAllah MOU ini akan kita tandatangani nanti di Provinsi Jeollabuk-Do,” ujar Mahyeldi.


Gubernur menambahkan, setelah nantinya ada MOU, pihaknya akan merencanakan untuk membuat agenda tahunan di masing-masing daerah sesuai dengan poin-poin kesepakatan, sehingga menjadi lebih implementatif bagi kedua daerah.


"Atas dasar itu, maka saya imbau kepada seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta masyarakat Sumbar, untuk dapat memanfaatkan kerjasama yang telah kita bingkai dengan LOI ini semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan," ujar Mahyeldi.


Menurut Gubernur Mahyeldi, Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak kesamaan karakteristik dengan Provinsi Jeollabuk-Do, di mana sama-sama memiliki kekayaan budaya, sejarah dan sumber daya alam, sehingga kerjasama ini dinilai sebagai langkah maju yang sangat penting dalam menginisiasi hubungan baik dan membawa manfaat bagi kedua pihak.


Sementara itu, Gubernur Provinsi Jeollabuk-do Korea Selatan, Mr. Kim Kwan-young mengatakan pihaknya akan menyikapi kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, melalui pertukaran informasi terkait potensi-potensi yang berpeluang untuk dikerjasamakan lebih serius.


"Saya akan memulai kerjasama ini dengan sebaik mungkin dan akan menggandeng bapak Gubernur Sumatera Barat untuk bersama sama menuju daerah yang berkembang dan maju nantinya," ungkapnya.


Ia juga tegaskan, pihaknya akan memulai kerjasama ini dengan membuka pembelajaran bahasa korea, artinya, Gubernur Kim ingin terlebih dahulu membuat rumah belajar di Sumbar khusus bahasa Korea agar masyarakat memiliki akses terhadap ilmu tersebut, dengan harapan nantinya menjadi lebih mudah dalam interaksi kolaborasi bagi kedua daerah. **

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.