-->

Latest Post



PADANG -  Pemberhentian H. Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang melalui rapat paripurna, Senin 5 Juni 2017 berbuntut panjang. Erisman menggugat surat Ketua DPC Gerindra Kota Padang sebagai dasar pemberhentiannya itu ke PN Padang dan PTUN Padang.

“Surat usulan (dari Ketua DPC Gerindra Kota-red) itu cacat hukum,” sebut Erisman kepada Jurnal Sumbar via ponselnya, Selasa siang, 6 Juni 2017. “Gugatan sudah saya daftarkan di PN Padang hari Jumat, 2 Juni 2017, dan segera didaftarkan pula ke PTUN Padang,” jelasnya.

Dikatakan Erisman, pihaknya juga sudah menyurati Gubernur Sumbar untuk tidak menindaklanjuti proses administrasi pemberhentiannya sampai ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. “Surat ke Gubernur sudah saya masukan, barusan,” jelasnya.

Dikatakan Erisman, dasar penerbitan surat usulan pemberhentiannya dari jabatan Ketua DPRD Kota Padang oleh Ketua DPC Gerindra Kota Padang cacat hukum. “Dasar pengusulan pemberhentian saya hanya berupa informasi-informasi fitnah, dan prosesnya pun tak sesuai AD/ART partai,” tegasnya.

“Saya tidak terima pemberhentian yang cacat hukum ini,” tegasnya. “Dan, saya lakukan upaya hukum untuk membatalkannya,” pungkas politisi Gerindra nan fenomenal itu.

Seperti diberitakan banyak media, Ketua DPRD Padang, Erisman secara resmi sudah diberhentikan dari jabatannya setelah dilakukan pergantian jabatan melalui sidang paripurna di ruang utama Gedung DPRD Padang, Senin 5 Juni 2017 siang. Namun, jabatan tersebut masih disandangnya sampai ada surat persetujuan dari Gubernur Sumbar.

Erisman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua sekaligus pimpinan DPRD Padang dengan sisa masa bakti 2017 hingga 2019 melalui sidang rapat paripurna internal di DPRD. Rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 32 anggota dewan dari total jumlah 45 anggota dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Asrizal.

Menurut Sekwan Ali Basar, pemberhentian Erisman itu dilakukan berdasarkan penetapan keputusan dewan nomor 12 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan pemberhentian Ketua DPRD Kota Padang.

Keputusan dewan nomor 13 tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang penetapan keputusan DPRD Kota Padang itu juga menetapkan calon pengganti Ketua DPRD Kota Padang yakni, Elly Thrisyanti yang juga dari Partai Gerindra.


Sebelumnya, terbit surat DPP Partai Gerindra nomor 01-0003/KPTS/DPP-Gerindra-2017 tentang pimpinan DPRD dan Ketua fraksi Gerindra Padang. SK Gerindra pusat itu mencabut SK DPP partai Gerindra nomor: 08-0191/KPTS/DPP-Gerindra-2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang periode tahun 2014-2019 dan nyatakan tidak berlaku lagi.(*)


MPA, ( Padang) - Kota Padang dipastikan ramai dikunjungi pada libur Idul Fitri 1438 H. Selain karena telah membenahi objek wisatanya, Kota Padang bahkan juga telah menyiapkan berbagai hal dalam menyambut kedatangan perantau dan wisatawan.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo mengatakan bahwa berdasarkan pantauan, kunjungan pada libur lebaran tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya. Mahyeldi menilai faktor pendorongnya yakni faktor investasi dan pembenahan yang dilakukan.

"Apalagi adanya tradisi pulang kampung oleh para perantau di setiap lebaran," jelasnya, kemarin.

Namun begitu, secara keseluruhan Pemerintah Kota Padang telah bersiap menyambut kedatangan para perantau dan wisatawan. Bahkan sebelumnya, Walikota Padang telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh pedagang mengenai harga makanan dan minuman, asuransi, serta pelayanan yang mencerminkan wisata halal kepada konsumen.

"Kita juga menyiapkan hotline pengaduan dengan nomor 08116607555," papar Mahyeldi didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Medi Iswandi.

Walikota juga menyampaikan bahwa koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang terus diintensifkan dalam menyambut kedatangan tamu. Tak hanya koordinasi, dukungan penuh dari masing-masing personil juga sangat dibutuhkan.

Menyambut kedatangan perantau dan wisatawan, Pemko Padang menyiapkan sejumlah OPD untuk terlibat aktif dalam berkoordinasi dan dukungan. Seperti Camat Padang Barat yang diharapkan mampu berkoordinasi dengan Muspika di kecamatan tersebut dalam mengantisipasi parkir liar di Pantai Padang.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga diminta untuk memberikan dukungan dalam pemeliharaan taman kota. Terutama di perbatasan masuk Kota Padang, jalan utama dan Pantai Padang, serta menurunkan relawan kebersihan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diharapkan dukungannya dalam pemeliharaan jalan menuju objek wisata. Serta perbaikan beberapa Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan utama kota dan Pantai Padang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diharapkan juga antisipasi dan dukungan dalam menyiapkan dan menugaskan personil selama libur lebaran. Termasuk kesiapan peralatan di semua titik keramaian yang rawan bencana.  Seperti Pantai Padang, Pantai Air Manis, Pantai Pasir Jambak, Taman Raya Bung Hatta, Pantai di Bungus dan Sungai Pisang.
Begitu halnya dengan Dinas Kesehatan. Dukungan yang diharapkan yakni kesiapsiagaan personil selama libur lebaran di beberapa titik yang sama dengan BPBD.

"Termasuk Satpol PP dalam penugasan personil di Pantai Padang, Pantai Air Manis, jalan Koto Kaciak yang selalu rawan pungli, serta di Tahura dan depan Transmart," sebut Mahyeldi.

Dinas Perhubungan diharapkan mampu mengawasi parkir, dan menugaskan petugas pengatur lalulintas di depan Transmart. Jalan Koto Kaciak dan Pantai Padang juga harus menjadi perhatian. Kemudian Dinas Perhubungan agar membuat rekayasa lalulintas saat terjadi kemacetan di Pantai Padang, serta mensiagakan mobil derek di Pantai Padang atau depan Transmart.

Kepala Basarnas Sumbar juga diharapkan dukungan lebih dalam menyiapkan dan menugaskan personil serta peralatan di Pantai Padang, Pantai Air Manis, Bungus, Sungai Pisang, dan Taman Hutan Raya Bung Hatta.

"Dinas Koperasi diharapkan dukungan pembinaan dan pengaturan pedagang di atas Jembatan Siti Nurbaya dan lainnya," papar walikota.


Walikota juga menekankan perlunya koordinasi dengan Kepolisian untuk antisipasi dan penindakan pungli serta gangguan kamtibmas lainnya.(tf/ch)

Kepala Sekolah ,SMP 6 Padang, Ratnawati, SPd


MPA. PADANG - Tampaknya,pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBN) hari pertama di SMP Negeri 6 Padang, berjalan lancar dan tanpa hambatan, Ujian di tingkat SMP yang akan berlangsung hingga 21 April tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

“Ujian hari pertama di SMP 6 Padang diikuti oleh 173 siswa kelas 9 dengan kehadiran siswa seratus persen,” ujar Kepala Sekolah ,SMP 6 Padang, Ratnawati, SPd di ruangannya, Senin,(17/4/2017).

Menurut  Ratnawati, SPd, jumlah mata pelajaran lain yang diujikan dalam USBN sebnayak sepuluh mata pelajaran. Sedangkan untuk beberapa mata pelajaran yang sebahagian essai, seperti PPKN, Agama dan IPS.Dalam satu hari pelaksaan ujian dilakukan dua mata pelajaran.

“Sebelum siswa mengikuti ujian,orang tua atau wali murid sudah kita minta untuk memperhatikan anak di rumah, agar belajar dengan sungguh-sunggu, untuk tercapai hasil yang memuaskan pada USBN ini,” ujar Ratnawati yang merupakan Alumni UNP, yang diwisuda tahun 1986 ini.

Ditambahkan, Ratnawati, pada USBN tahun 2017, soal beisi dua puluh lima persen dari pusat, sedangkan tujuh lima persen dari daerah.” Untuk penentu kelulusan, minimal 5,5 per mata pelajaran,” tambah Ratnawati

“K ami sudah menyiapkan sejumlah sarana prasarana sejak jauh hari untuk mempermudah siswa ,” ujarnya kepada UtusanIndo.com, Jalan Karya Bakti ABRI, Kelurahan Ampalu, Kecamatan Lubuak Bagaluang, Kota Padang.( Ar/Ra)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.