Mediaportalanda

Kapolda : Kita Berikan Keamanan,Pertemuan Da'i dan Ulama di Padang Tak Boleh Ada Gangguan

7/05/2017 04:34:00 PM Poldasumbar

MPA, PADANG - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat Inspektur Jenderal Fakhrizal memastikan bahwa pihaknya akan mengamankan kegiatan pertemuan da'i dan ulama se-Asia Tenggara, Eropa, dan Afrika, di Kota Padang. Hal ini menurutnya perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Padang.

"Keamanan tamu merupakan bagian tugas dari kepolisian dan kita berikan jaminan keamanan, tak boleh ada gangguan," kata Kapolda saat menerima Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo dan rombongan di ruang kerjanya, Rabu (5/7) siang.

Siang itu, Walikota Padang bersama rombongan datang menemui Kapolda untuk melaporkan kegiatan pertemua da'i dan ulama tersebut. Walikota meminta dukungan penuh dari kepolisian terkait keamanan sepanjang kegiatan tersebut berlangsung.

"Alhamdulillah, kita sudah bertemu Kapolda. Beliau berjanji untuk mendukung penuh kegiatan pertemuan da'i dan ulama yang akan kita laksanakan pada 10 hingga 21 Juli nanti," sebut Walikota Padang.

Walikota mengatakan kegiatan pertemuan dai dan ulama bertujuan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh dunia.

"Nantinya akan ada perwakilan ulama dari banyak negara hingga mencapai 400 orang," ujarnya.

Ia menambahkan perwakilan ulama tersebut berasal dari berbagai kalangan bahkan ada yang pernah menjabat pimpinan negara.

Dalam kegiatan itu akan dibahas berbagai isu dan persoalan tentang umat Islam seperti mencarikan solusi untuk konflik di timur tengah, termasuk ujaran kebencian yang merusak hubungan di Indonesia.

"Setiap perwakilan nantinya akan mengemukakan masalah di masing-masing wilayah dan kemudian dibagikan serta dicarikan solusinya," lanjutnya.

Sejatinya, terangnya Padang hanya sebagai pelaksana yang telah ditentukan oleh panitia dari Jakarta, akan tetapi kedatangan ulama ini akan dimanfaatkan dalam memberikan pemikiran terkait pembangunan umat di daerah.

Dia mengemukakan pada pertemuan tersebut juga akan dibahas tantangan yang dihadapi umat saat ini seperti pergaulan bebas, narkoba, transgender, hingga kriminalitas.

"Hasil ini nantinya direkomendasikan kepada pemerintah negara masing-masing sebagai pertimbangan kebijakan pembangunan manusia ke depan," katanya.

Walikota berharap dampak dari pertemuan ini bukan hanya untuk segelintir orang saja namun oleh keseluruhan masyarakat.

Sementara itu kegiatan pertemuan dai antar negara ini menurut rencana akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada 17 Juli 2017 mendatang. Selain pertemuan dan pembahasan di antara dai, kegiatan ini juga diikuti dengan lomba hafal Al Quran yang pesertanya berasal dari seluruh Indonesia berjumlah 150 orang.(Ch/Ar)

Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Padang Bahas Strategi Manajemen Perubahan

7/05/2017 04:12:00 PM Padang

MPA, PADANG - Seluruh Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Padang bertemu dalam rapat yang digelar di Ruang Abu Bakar Jaar, Balaikota Padang, Rabu (5/7) siang. Pada rapat itu dibahas strategi manajemen perubahan dan sinergi komunikasi memperkuat manajemen perubahan reformasi birokrasi.

Sekretaris Daerah Kota Padang melalui Kepala Bagian Organisasi Sandra Imelda menyebut bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program 'Management Office' Manajemen Perubahan dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemko Padang, perlu dikumpulkan seluruh agen perubahan reformasi.

"Sebab dalam pertemuan ini dibahas banyak hal, terutama strategi perubahan dan strategi komunikasi," ungkap Sandra Imelda.

Sandra mengatakan, pada pertemuan itu perlu diciptakan kesamaan persepsi bagi para agen perubahan. Kesamaan persepsi ini tertuang ke dalam dokumen strategi manajemen perubahan sebagai salah satu 'living document' reformasi birokrasi Pemko Padang.

"Dengan adanya dokumen tersebut dapat memacu dan mendorong keberhasilan Pemko Padang meraih birokrasi yang baik, bersih, dan melayani," papar Sandra Imelda.

Pada pertemuan tersebut, nampak hadir seluruh agen perubahan reformasi birokrasi. Mereka dibagi menjadi empat kelompok untuk membedah dokumen yang ada.

Sisi lain Sandra Imelda menuturkan bahwa saat ini Walikota Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemko Padang 2017. Tim ini terbagi lagi ke dalam tiga tim. Yakni Tim Desain Manajemen, Tim Manjemen Penjaminan Mutu, serta Tim Pelaksana Manjemen Perubahan.

"Tiga tim ini memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda," jelas Sandra.

Sementara itu, Jumat (7/7) nanti, seluruh agen perubahan reformasi birokrasi ini juga akan bertemu di Hotel Grand Inna Muara Padang, pukul 09.30 Wib. Acara itu nantinya akan dibuka oleh Walikota Padang.

"Nanti akan ada pemasangan lencana agen perubahan, pemilihan komite agen perubahan, serta perumusan program / kegiatan prioritas internalisasi budaya kerja," tukas Sandra.(Ch/Ar)

Pasca Lebaran,Walikota Padang Sampaikan LKPD 2016

7/05/2017 09:57:00 AM Padang

MPA,(PADANG) – Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyampaikan nota Laporan Keterangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang (LKPD) Anggaran 2016, di gedung DPRD Padang, Selasa (4/7).

Dari laporan Laporan Keterangan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang (LKPD) Anggaran 2016.Legislator nantinya akan mengupas dan membahas terkait penggunaan anggaran negara tersebut.

Wali Kota Padang menyatakan laporan keuangan tersebut sudah diaudit oleh instansi terkait sebelumnya tentang penyerapan APBD Tahun 2016.

Target pendapatan Pemko Padang 2016 Rp2 trilun, sementara yang terealisasi hanya Rp1,969 triliun atau 98,43 persen. Pendapatan terdiri atas PAD, pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di samping itu, juga pendapatan dari transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan, yakni bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta transfer pemerintah provinsi.

Pada Tahun Anggaran 2016, belanja yang direncanakan oleh Pemko Padang sebesar Rp2,35 triliun dan terealisasi sampai Desember 2016 Rp2,17 triliun atau 92,66 persen.

“Belanja pegawai direncanakan Rp1,201 triliun, terealiasi Rp1,179 triliun atau 98,18 persen, juga belanja barang Rp578,44 miliar dan telah terealisasikan Rp508,16 miliar atau 87,85 persen,” katanya.

Sedangkan, untuk belanja modal direncanakan sebesar Rp476,05 miliar terealiasasi Rp408,31 miliar atau 85,77 persen. “Belanja modal ini dipergunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya,” kata Mahyeldi.

Wako Mahyeldi mengharapkan masukan yang konstruktif dari para wakil rakyat untuk perbaikan kinerja Pemko Padang ke depannya. Kami akan sangat terbuka dengan masukan dan kritikan serta solusi dari berbagai pihak, “ungkap Walikota.

Sementara Wakil Ketua DPRD Padang Asrizal memberikan applus atas prestasi Pemko Padang. Hanya saja, ia sangat menyayangkan rendahnya realisasi pendapatan, kedepan agar dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Kedepannya harus ada perbaikan dan tugas eksekutif adalah bekerja dan mengeksekusi setiap pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, “ungkapnya.

Paripurna DPRD Padang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asrizal didampingi Wakil ketua Muhidi, Wawako Padang Emzalmi,dihadiri

Forkominfo, Kepala OPD dan Camat Sekota Padang. Dan rapat paripurna dihadiri sebagian besar anggota DPRD Kota Padang, dengan keterangan 1 sakit, 3 izin dan kuorum telah tercapai. (*)