Iswanto,’’Pemerintah Kota Mesti Serius Menyikapi Kebocoran Pendapatan
MPA,(PADANG)
- Anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Iswanto Kwara,Pemerintah kota mesti
serius menyikapi kebocoran pendapatan yang terjadi pada sejumlah OPD
(organisasi Perangkat Daerah). OPD yang seharus mencapai target pendapatan,
malah ada laporannya yang di luar nalar, tidak sesuai dengan kenyataan riil di
lapangan.
Salah satunya kebocoran pendapatan di
sektor perpakiran. Padahal kondisi di lapangan, terpantau sangat banyak titik
parkir yang ada di Kota Padang. Jumlah kendaraanpun makin pesa. Pemko perlu
melakukan evaluasi dalam hal itu. Menurutnya, sangat tidak logis realisasi
sektor perpakiran jauh sekali dari target yang ditetapkan. Jika memang ada
indikasi pungli pada sektor perpakiran, baik retribusi maupun permainan dari
oknum (mafia parkir, red), sudah seharusnya tim saber pungli bekerja mengungkap
masalah itu. Dimana kendalanya, kok sektor perpakiran ini hanya bisa mencapai
sekitar Rp400 juta sebulannya?” ujar Iswanto mempertanyakan
“Intinya, apakah Kota Padang tidak ingin
ada perubahan,” tegas politisi PDI – P ini Minggu (16/7).
Sebagai perbandingan, katanya, di Kota
Bali, PAD untuk sektor perpakirannya saja bisa mencapai Rp10 miliar setahun.
“Kita tidak berbicara mengenai wisata Balinya, namun hanya berbicara soal Kota
Bali nya. Kalau untuk tingkat kendaraaan motor maupun mobil, tidak begitu jauh
beda dengan Kota Padang. Namun, di sana pengelolaan perpakirannya sangat baik
dan para pengelolanya mempunyai komitmen yang jelas,” ujarnya.Iswanto juga
memberikan contoh, kenapa saat parkir, para petugas parkir di Kota Padang tidak
pernah memberikan bukti retribusinya. “Malahan, kita selaku yang membayar
sering kena omelan oleh petugas. Ini kan jelas sudah pungli. Apa dasarnya kita
membayar parkir sementara bukti retribusi yang kita bayarkan tidak pernah kita
terima. Jelas ketika tidak ada bukti retribusi parkirnya diberikan, ini adalah
suatu kebocoran,”’ ujarnya.
Bisa saja pemerintah membuat suatu
mekanisme dengan membayarkan retribusi parkir sekali setahunnya langsung dengan
pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak adalagi kebocoran di lapangan. Berapa
jumlah motor dan mobil yang ada, pastilah itu membayar pajak. Tinggal
pemerintah saja yang akan membayar gaji juru parkir untuk mengatur di lapangan
dan petugas parkir tidak memunggut lagi di lapangan nantinya.
Dikatakan, Pemko Padang telah membetuk
tim saber pungli. Terkait keberadaan Tim Saber Pungli yang telah terbentuk, ia
meminta keseriusan para tim dalam bekerja. Jangan nantinya Kota Padang
dikatakan sudah ada tim saber punglinya, namun dinilai hanya seremonial
saja.Selain itu, ia meminta Walikota untuk mengambil tindakan tegas terhadap
persoalan tersebut. Jika memang terjadi praktik pungli bagi petugas atau oknum
pada OPD – OPD yang ada, Pemko harus memberikan sanksi tegas sesuai
kesalahan yang dibuat agar terjadi efek jera. Hal itu juga agar oknum maupun
OPD nya jera serta praktek pungli tidak terus merajalela.
Selain itu, kepada masyarakat Kota
Padang diharapkan tidak sungkan – sungkan melaporkan praktik pungli yang
terjadi. “Jika benar terbukti kejadiannya, jangan didiamkan saja agar ini tidak
menjadi kebiasaan bagi para pelaku serta tidak berlarut – larut terjadi,”
ungkapnya.
(Ar)
